Log in

Poldasu Tidak Mampu Bawa JR Saragih

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan didampingi Anggota Aulia Andri Saat memberikan penjelasan kepada wartawan, Senin (11/6). Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan didampingi Anggota Aulia Andri Saat memberikan penjelasan kepada wartawan, Senin (11/6).

Medan-andalas Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida R Rasahan menuding pihak Poldasu tidak mampu menyerahkan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih ke jaksa penuntut umum Kejatisu sehingga kasus pemalsuan dokumen balon Gubsu yang menjerat Bupati Simalungun itu belum juga diadili di pengadilan.

Padahal menurut Syafrida, sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) jauh hari telah merekomendasikan agar penyidik Poldasu secepatnya membawa tersangka JR Saragih ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejaisu) guna melengkapi berkas yang telah beberapa bulan lalu dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum.

"Kalau soal hal itu, sebenarnya sudah jauh hari Sentra Gakkumdu Pilgub Sumut 2018 sudah merekomendasikan supaya penyidik Poldasu segera menyerahkan tersangka JR Saragih ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumut," tegas Syafrida kepada Wartawan dalam diskusi menjelang buka puasa bersama di Kantor Bawaslu Sumut, di Medan, Senin (11/6).

Namun saat menanggapi pertanyaan soal tidak dilaksanakannya isi rekomendasi Sentra Gakkumdu itu, Syafrida mengaku tidak mengerti apa masalahnya sehingga kenapa Poldasu belum juga dapat membawa JR Saragih ke Jaksa Penuntut umum untuk dibuat surat dakwaan dan disidangkan di pengadilan.

"Semua unsur Gakkumdu sudah membuat kesepakatan untuk melimpahkan berkas pemalsuan dokumen JR Saragih, namun saya gak mengerti kenapa hingga kini tak dilimpahkan juga," sebut Syafrida heran.

Namun publik Sumut juga kembali tersentak dengan keputusan Bawaslu Sumut yang melempar kasus JR Saragih ke Bawaslu RI, karena dinilai Bawaslu Sumut tak mampu melimpahkan atau memproses kasus Bupati Simalungun itu.

"Ya bukan berarti kita mau buang badan dari tanggung jawab, tapi ketika segala upaya sudah kita lakukan, kita bisa saja kan melaporkan ke atasan kita, dalam hal ini Bawaslu RI, sehingga semuanya jelas, jadi masyarakat juga tak menduga-duga dan membuat persepsi miring terhadap Bawaslu Sumut," kilah Syafrida.

Sementara terkait laporan masyarakat tentang pelanggaran kampanye, baik bersifat adiministrasi maupun pidana, sejauh ini ada sekitar 200 laporan yang diterima masyarakat dan yang dapat diproses terdapat 27 kasus.

"Laporan kasus yang naik itu karena semuanya cukup bukti, tapi kebanyakan dari mereka, si pelapor tidak dapat menghadirkan saksi maupun bukti, dan dapat saya contohkan dugaan percakapan yang diduga Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Utara, kita tidak bisa tindaklanjuti karena tidak cukup bukti," ujar Syafrida. (AFS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

30°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 65%

Wind: 17.70 km/h

  • 14 Aug 2018 32°C 21°C
  • 15 Aug 2018 31°C 22°C

Banner 468 x 60 px