Log in

Perlu Penguatan KPK

Ilustrasi Ilustrasi

Serangan Balik Pasca-Kasus E-KTP

Yogyakarta-andalas Pasca-pembacaan dakwaan dua terdakwa korupsi e-KTP yang menyebut banyak politikus menerima duit panas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan bakal semakin dilemahkan. Ini karena ada tiga kelompok berpengaruh yang disebut dalam dakwaan berpesta pora uang panas yaitu eksekutif, legislatif dan pengusaha. 

"Mereka tidak akan tinggal diam merongrong KPK," kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hifdzil Alim, Minggu (19/3).

Kasus yang diduga merugikan uang negara sekitar Rp 2,3 triliun itu melibatkan pegawai Kementerian Dalam Negeri, anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pengusaha. Bahkan disebutkan nama satu persatu orang yang diduga menerima uang hasil korupsi selain dua terdakwa.

Hifdzil menyayangkan pihak yang mengembalikan uang hasil korupsi itu tidak disebut dalam dakwaan. Seharusnya, kata Hifdzil, KPK sekalian saja menyebutkan nama-nama yang mengembalikan uang itu.

Hifdzil menyatakan apresiasi kepada KPK. Namun, di sisi yang lain, akan ada ancaman bagi komisi antirasuah ini. Orang-orang yang disebut menerima uang berpotensi menjadi tersangka. Sangkalan mereka jika sudah menjadi tersangka di pengadilan bukanlah hal yang dikhawatirkan.

Namun, jika ancaman dilancarkan di luar lembaga peradilan maka akan sangat membahayakan kelangsungan pemberantasan korupsi. Apalagi jika serangan balik itu dilakukan dengan alasan menjalankan konstitusi lewat proses legislasi.

Indikasinya, kata dosen hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, dua bulan belakangan Badan Legislasi DPR berkeras mengadakan sosialisasi tentang rencana perubahan Undang-Undang KPK.

Alasannya adalah penguatan institusi dan kewenangan KPK. Diskusi-diskusi publik soal amandemen Undang-undang KPK dilakukan di beberapa universitas. Seperti di Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Nasional bahkan hingga di Universitas Gadjah Mada yang mempunyai Pukat."Susah meyakini niat Badan Legislasi mengamandemen Undang-Undang KPK untuk menguatkan. Sebab, poin yang ngotot ingin diubah terletak pada pengaturan ulang fungsi penindakan KPK," kata Hifdzil.

Niat mereka, kata Hifdzil, justru ingin melemahkan kewenangan lembaga antikorupsi ini. Contohnya, dalam draf perubahan Undang-Undang KPK, kewenangan penyadapan menjadi hal yang serius dipikirkan dan didiskusikan oleh Badan Legislasi.

Pada undang-undang yang berlaku saat ini, penyadapan KPK dilakukan tanpa melalui jalur administrasi pengadilan. Hasilnya, hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani selama ini berasal dan ditopang  penyadapan telepon.

"Dalam draf perubahan, penyadapan harus mengikuti pola administrasi pengadilan, ini yang ditakutkan. Dalam lingkup yang ideal penyadapan, karena dianggap masuk dalam privasi warga negara perlu mendapatkan izin ketua pengadilan negeri setempat," kata Hifdzil.

Dalam penanganan korupsi, syarat admisnistrasi penyadapan itu justru menjadi ganjalan. Sebab, dalam situasi saat ini, dunia peradilan belum sepenuhnya bersih, administrasi izin penyadapan melalui pengadilan akan sangat kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.

Hifdzil mengatakan, lembaga antikorupsi harus bebas dari kepentingan politik. Maka semua nama yang disebut dalam surat dakwaan yang berpotensi sebagai tersangka wajib diperiksa tanpa terkecuali. Selain itu, pembongkaran kasus e-KTP bukanlah yang antiklimaks.

"Rakyat tidak  bisa  berpangku tangan menonton bagaimana serangan demi serangan akan memorak-porandakan KPK, harus bertindak. Karena pelemahan KPK menggunakan saluran konstitusional hak legislasi anggota DPR, masyarakat terdidik yang mendalami isu antikorupsi, juga bertarung melalui jalur legislasi. Kelompok masyarakat perlu membuat rancangan undang-undang alternatif untuk penguatan fungsi dan kewenangan KPK," kata dia.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaga ini tidak membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  "Kami tidak akan berandai-andai. Kami tidak butuh revisi undang-undang ini," ujar Febri Diansyah, Kamis (16/3).

Alasannya, kata Febri, Undang-Undang KPK yang sekarang ada masing sangat dibutuhkan untuk menangani sejumlah kasus besar. "Jangan sampai muncul kesan bahwa seolah-olah ketika KPK dalam menangani kasus besar, yang diduga melibatkan sejumlah tokoh politik dan birokrat, kemudian muncul keinginan revisi."
Febri menambahkan, revisi UU KPK tidak mungkin terjadi kalau Presiden Joko Widodo tidak menyetujuinya. Sejauh ini sikap Presiden Jokowi belum berubah, tidak akan merevisi UU KPK. "Saya kira publik akan mendukung hal itu," kata Febri.

Febri melanjutkan, sejumlah kewenangan sudah diatur secara jelas. Perdebatan soal perlu tidaknya KPK memiliki kewenangan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan juga sudah dijawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Perdebatan apakah KPK bisa merekrut penyidik sendiri juga sudah terjawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK bisa merekrut penyidik sendiri di luar Kepolisian dan Kejaksaan.  Artinya KPK bisa merekrut penyidik sendiri dari unsur masyarakat.

Rencana revisi UU KPK kembali bergulir setelah Ketua Badan Keahlian DPR, Johnson Rajagukguk, sosialisasi revisi ini ke beberapa universitas.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan sosialisasi ini kegiatan yang tertunda. Menurut Fadli, dalam rapat konsultasi dengan pemerintah pertengahan tahun lalu, pemerintah memang meminta ada sosialisasi mengenai perlu tidaknya revisi undang-undang tersebut.

Sosialisasi di USU berujung penolakan dari mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Mereka menggelar unjuk rasa di halaman gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (17/3). Mereka menolak seminar revisi undang-undang (RUU) 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di gedung tersebut.

Pantauan wartawan, massa meneriakkan agar DPR RI segera menghentikan segala kegiatan yang bertujuan untuk melemahkan UU KPK. Mereka juga mengecam tindakan koruptor memperalat lembaga tinggi negara atau DPR RI untuk melemahkan KPK sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Mereka kemudian mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap dan menolak pembahasan usulan revisi UU KPK.

Salah seorang perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumut dari Sahdar, Linda Wahyu Marpaung mengatakan, pihaknya menentang gagasan perubahan yang dibawa dan dibahas di dalam seminar tersebut, karena tidak lain sebagai upaya melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

“Kami menilai bahwa gagasan yang dibawa dalam seminar itu tidak murni untuk memperkuat KPK. Mengapa, besarnya kewenangan KPK saat ini ternyata telah membuat resah para koruptor dalam mencuri uang rakyat. Salah satunya adalah kasus mega proyek e-KTP dengan kerugian Negara Rp2,3 triliun yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota DPR dan pejabat pemerintahan," ungkap Linda. (TPC/HAM)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 88%

Wind: 11.27 km/h

  • 22 Jul 2017 30°C 23°C
  • 23 Jul 2017 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px