Log in

Perlawanan Hukum JR Saragih- Ance Dimulai Hari Ini

Tim Kuasa Hukum JR Saragih-Ance bersama partai pendukung mengacungkan tinju tanda perlawanan seusai memberikan keterangan pers terkait pembelaan hukum atas keputusan hasil Pleno KPU Sumut di Kantor Demokrat Sumut, Selasa (13/2). Tim Kuasa Hukum JR Saragih-Ance bersama partai pendukung mengacungkan tinju tanda perlawanan seusai memberikan keterangan pers terkait pembelaan hukum atas keputusan hasil Pleno KPU Sumut di Kantor Demokrat Sumut, Selasa (13/2).

KPU: Bola di Tangan Bawaslu

Medan-andalas Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagubsu) JR Saragih – Ance Selian melalui tim kuasa hukumnya akan mulai melakukan perlawanan hukum dan menyelesaikan sengketa Pilkada atas keputusan hasil rapat pleno KPU Sumut yang tak meloloskan pasangan tersebut, di Bawaslu Sumut, Rabu (14/2) pagi ini.

Dalam sengketa tersebut, Pasangan JR Saragih – Ance memberikan kuasa kepada Dr. Hinca IP Panjaitan, Hermansyah Hutagalung, Dingin Pakpahan, Jonni Silitonga, dan Liberty Sinaga, SH.

“Sebagaimana amanah dalam undang-undang tersebut diberikan kesempatan waktu selama tiga hari untuk menyelesaikan sengketa ke Bawaslu, dan Rabu besok (hari ini-Red) permohonan penyelesaian sengketa itu sudah masuk,” kata Jonni Silitonga di Kantor DPD Demokrat Sumut, Selasa (13/2) sore.

Kemudian, lanjutnya, para peserta calon kepala  daerah JR Saragih -Ance juga diberi kesempatan untuk mengikuti proses peradilan yang singkat. “Hal ini bentuk upaya hukum atas ketidaksertaan klien kami selaku peserta yang untuk menjadi peserta Cagub-Cawagub Sumut 2018 – 2023,” ujarnya.

Namun, Jonni belum mau membuka apa yang sudah dipersiapkan tim kuasa hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut. “Kami menyepakati bahwa materi yang menyangkut pokok perkara akan kami sampaikan Rabu. Kami hanya mau menyampaikan bahwa tim kuasa dari Pak JR -Ance akan melakukan upaya hukum, sehingga KPU dan Bawaslu tahu itu,” ungkapnya.

Hermansyah Hutagalung menambahkan, pihaknya siap habis-habisan membela hak-hak JR Saragih-Ance, tetapi harus menggunakan hukum sebagai panglima untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. “Imbauan agar kader menjaga keamanan saja, kami pastikan bahwa ijazah Pak JR asli,” tambahnya.

Hadir dalam temu pers tersebut partai pendukung seperti Ketua DPK PKPI Medan Syafruddin Lubis, Ketua BPOKK Demokrat Sumut Ronal Naibaho, Ketua Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu dan perwakilan PKB.

Ketua DPK PKPI Medan Syafruddin Lubis (Acil) mengatakan sangat mendukung langkah yang diambil oleh JR Saragih-Ance. “Langkah ini salah satu etika politik yang harus kita junjung. Tapi kami dari PKPI harus mengatakan bahwa permasalahan ini adalah juga permasalahan politis. Ini juga pelanggaran hukum maka ada sinergitas, maka kami berharap juga tim lawyer juga melakukan langkah politis,” tambah Acil.

Sedangkan, Ketua BPOKK Demokrat Sumut Ronal Naibaho mengatakan, inilah saatnya melakukan gugatan terhadap hasil keputusan KPU yang sangat mencederai kita. “Pak JR sudah berpesan bahwa sebagai warga negara, orang partai dan negarawan, dia tetap langkah hukum ini dilakukan sebagaimana jalur tahapan yang tersedia untuk melakukan gugatan KPU kepada Bawaslu,” imbuhnya.

Kemudian, lanjutnya, JR Saragih tidak mendiskreditkan lembaga manapun tapi semata-mata untuk melakukan pembelaan hukum terhadap proses hukum atau demokrasi yang kita anggap tidak adil. “Makanya perlawanan yang kita lakukan membuat atau meminta, memperjuangkan keadilan. Siapapun yang tidak dapat keadilan di negara ini, maka wajar melakukan perlawanan hukum,” tambahnya.

Belum Kiamat

Terpisah, Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain mengatakan, sesuai regulasi perundang - undangan, JR Saragih masih dimungkinkan  mengambil langkah hukum dengan melayangkan gugatan ke Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyampaikan nota keberatan atas putusan Rapat Pleno KPU Sumut, Senin (12/2) yang mendepak dirinya dari pentas perebutan Sumut 1,untuk menjadi Cagub berpasangan dengan Ance Selian.

"Putusan Bawaslu itu final dan mengikat, kalau kita sifatnya hanya menunggu, kalau memang Bawaslu atau PTUN pada akhirnya memutuskan JR Saragih tidak ada masalah, kita oke-oke saja, kita masukkan kembali," ujar Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain kepada wartawan di kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (13/2).

Ditambahkan Iskandar, kalau memang JR Saragih melakukan gugatan hukum ke KPU, biasanya KPU Sumut - pihak JR Saragih  dilakukan mediasi (pertemuan kedua belah pihak ). Selanjutnya Bawaslu akan memeriksa atau meneliti berkas yang dianggap menjadi penyebab tidak lolosnya pasangan calon.

Kemudian dengan waktu yang sangat terbatas Bawaslu yang notabene merupakan "Mahkamah Konstitusi"-nya Pilkada (Pemilu) akan memberikan surat keputusan kepada KPU Sumut.

"Jika memang Bawaslu memberikan keputusan JR Saragih harus dimasukkan kembali dan ikut menjadi calon, kita gak masalah, kita terima, tapi tentunya dengan prosedur-prosedur yang harus dilalui," papar dosen FISIP USU ini.

Menanggapi soal keterbatasan waktu yang tersedia, sedangkan dua calon lain, Eramas (Edi Rahmayadi - Musa Rajeck Shah dan Djoss (Djarot Syaiful Hidayat - Sihar Sitorus ) sudah melakukan pencabutan nomor, Selasa (13/2), menurut Iskandar hal itu hanyalah persoalan teknis, bisa disesuaikan, dan tidak ada masalah.

"Itu gak masalah bang, itu hanya soa teknis, bisa disesuaikan, nomornya kan bisa menyusul jadi nomor tiga, umpamanya,” ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, JR Saragih - Ance Selian masih terbuka ruang dan waktu. Silakan saja, kami hanya menunggu. Bola di tangan Bawaslu, keputusannya bersifat final dan mengikat,” kata Iskandar.

Antisipasi Konflik

Mengatasi potensi munculnya konflik para pendukung paslon berkaitan hasil rapat pleno KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Senin (12/2), Polda Sumut menyiapkan antisipasi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas melalui Ops Mantab Praja 2018.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, Selasa (13/2) siang menjelaskan, berbagai kemungkinan mengenai potensi munculnya konflik para pendukung paslon atas keputusan KPU tersebut telah diantisipasi melalui kegiatan-kegiatan baik preemtif, preventif dan penegakan hukum yang dilakukan personel Polda Sumut dalam operasi Mantap Praja 2018.

"Itu sudah diantisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan personel Polda Sumut  yang tergabung dalam operasi Mantap Praja 2018 menyangkut pengamanan pilkada. Baik dalam giat preemtif, giat preventif dan giat penegakan hukum," kata Rina.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Senin (12/2) menyampaikan, meskipun ada paslon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena legalisasi ijazah SMA tidak didaftarkan, sesuai keterangan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Penetapan Pasangan Calon Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut oleh KPUD Sumut tersebut, situasi dan kondisi kamtibmas sampai saat ini masih aman dan terkendali.

Paulus menyatakan, Polda Sumut akan tetap mengawal seluruh kegiatan dalam setiap tahap proses Pilkada yang berlangsung agar situasi kamtibmas tetap kondusif dan berjalan dengan aman dan damai. Menurutnya, Polda Sumut telah siap dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 dengan menyiapkan 1.167 Personil untuk melaksanakan pengamanan.

"Situasi kamtibmas, sampai saat ini masih aman dan terkendalikan, walapun ada paslon yang TMS, Polda Sumut akan tetap mengawal seluruh kegiatan, agar situasi kamtibmas tetap kondusif dan berjalan dengan aman dan damai. Kita juga sudah mengantisipasi seluruh kegiatan baik di jalur lalulintas dan tempat yang dianggap rawan terjadi konflik terkait Pilkada Sumut," tegasnya. (AFS/DA/WMC)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

25°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 94%

Wind: 6.44 km/h

  • 17 Aug 2018 30°C 24°C
  • 18 Aug 2018 31°C 23°C

Banner 468 x 60 px