Log in

Penjual Blanko e-KTP Anak Pejabat Dukcapil

Mendagri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12). Mendagri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Jakarta-andalas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada data penduduk yang bocor meski ditemukan kasus penjualan blanko e-KTP di pasar daring.

 "Tidak benar ada pemberitaan bahwa sistem jebol itu tidak. Setelah kita lacak baik di toko online termasuk orangnya ketemu," ucap Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/12).

Ia mengatakan oknum yang menjual e-KTP di pasar online itu adalah anak pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Oknum itu mengambil 10 buah blanko e-KTP.

"Karena sudah terdata lengkap ayahnya sudah ketangkap anaknya sudah ketangkap yah Pak Dirjen (Dukcapil) juga lapor ke kepolisian. Jadi kalau terkait dengan data sampai jebol tidak ada. Ini Murni kejahatan," ujar dia.

Tjahjo mengaku pihaknya kerepotan untuk mengantisipasi penjualan blanko e-KTP secara daring. Sebab kesempatan dan kemungkinan seseorang untuk mencuri blanko e-KTP sangatlah banyak.

"Antisipasinya repot, kan ini masalah pencurian, masalah ekonomi, bisa saja oknum di kantor, bisa saja, ini anaknya kepala Dukcapil yang curi, gimana, saya juga bisa, saya punya e-KTP satu, lapor oh hilang KTP saya, saya minta lagi baru, yang lama saya jual, bisa juga," ucap dia

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan blanko yang dicuri itu berasal dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Ia menyebutkan blanko itu diberikan ke sana sejak 13 Maret 2018 lalu.

Lebih lanjut, Zudan menyebutkan pihaknya hanya butuh waktu tiga hari untuk menemukan oknum penjual blanko e-KTP itu. Saat ini oknum tersebut sudah mengaku melakukan tindakan tersebut.

"Pelakunya sudah mengaku dan sekarang Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung sedang mendatangi rumhnya untuk menanyakan motifnya apa, modusnya apa," ucap Zudan.

Zudan mengatakan penjual blangko e-KTP secara online hanya bermotif iseng. Zudan menegaskan tidak ada motif ekonomi dari penjualan e-KTP tersebut. Pasalnya, e-KTP yang dijual oleh oknum tersebut hanya berjumlah 10 buah dan dihargai sebesar Rp500 ribu, atau Rp50 ribu per buahnya.

"Enggak, cuma iseng. Ini memang keisengan yang risikonya terlalu besar. Jual 10 hanya dapat Rp500 ribu," ucap Zudan di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/12).

Ia pun menegaskan pencurian e-KTP yang dilakukan oleh anak pensiunan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya pemenangan Pemilu 2019.

"Kalau buat pemenangan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden engga ngefek. Hanya 10 dan membuat KTP elektronik jadi KTP palsu. Jadi nyoblosnya mau di mana? Jadi tidak ada kaitannya sama pemilu," kata Zudan.

Meski hanya iseng, lanjut Zudan, perilaku oknum ini telah membuat gaduh. Keisengan ini juga berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap Kemendagri, lantaran masyarakat menduga ada sistem yang jebol.

 "Keisengan yang fatal ya, karena ini bikin gaduh bikin menyebabkan terjadinya penurunan trust bisa jadi turun nih trust-nya, oh bisa padahal enggak. Enggak terjadi jebolnya sistem karena pencurian biasa," ujarnya.

 Lebih lanjut, Zudan mengatakan berdasarkan Pasal 96 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, penjual blanko yang diketahui bernama Nur Ishadi Nata tersebut terancam hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar.

 "Sanksinya berat 10 tahun pidana dan denda Rp1 miliar dapatnya berapa sih jualan itu Rp150 ribu kalau ketangkap Rp1 miliar dendanya itu harus jadi perhatian semua pihak. Kita akan sangat keras terhadap hal ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kemendagri menemukan praktik penjualan blangko e-KTP yang dilakukan secara online. Penjual blangko e-KTP di pasar online diduga anak pejabat Disdukcapil Provinsi Lampung. Kemendagri pun telah melaporkan persoalan tersebut ke Mapolda Metro Jaya.

Menurut Zudan, pelaku dapat diidentifikasi setelah rekaman e-KTP miliknya ditelusuri. Zudan menjelaskan e-KTP memiliki nomor identitas yang berbeda satu sama lain.    

 "Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas, yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP," ujarnya.

Zudan pun mengimbau para pihak yang masih menjual blangko e-KTP agar segera berhenti. Ia menegaskan praktik penjualan tersebut memiliki ancaman pidana berat.

"Kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kekondusifan dan stabilitas negara," sebut Zudan.

Selain itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Bahtiar mengatakan saat ini Dukcapil memiliki sistem kependudukan yang canggih. Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila ada hal-hal janggal dalam pelayanan e-KTP.

"Masyarakat harus aktif menyampaikan laporan kepada kantor pemerintahan terdekat, RT, RW, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan jika menemukan hal-hal yang janggal dalam hal pelayanan e-KTP," kata Bahtiar.

"Sesuai Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya. Dan apabila terjadi pemungutan dalam memberikan pelayanannya terkena sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta," pungkasnya. (CNNI/DTC)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 4.83 km/h

  • 19 Dec 2018 29°C 22°C
  • 20 Dec 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px