Log in

Pengusutan Kasus Suap Gatot Jangan Pandang Bulu


Medan-andalas Apresiasi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada belasan mantan dan anggota DPRD Sumut yang mengembalikan uang suap dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, mendapat sorotan kalangan aktivis anggaran di Sumut.

Selain berharap pengembalian uang suap tersebut tidak serta  menghilangkan sanksi pidananya, mereka juga minta pengusutan kasus suap yang menjerat Gatot tidak pandang bulu.

Semua yang terlihat dalam kasus tersebut baik dari unsur legislatif maupun eksekutif serta pihak-pihak lain, harus diproses secara hukum hingga tuntas.

“Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi seharusnya memang tidak pandang bulu. Siapapun pelaku yang dengan sengaja atau turut serta dalam melakukan korupsi, harus mendapat hukuman yg setimpal. Walaupun pengembalian uang hasil korupsi itu dikembalikan, tapi itu tidak menghilangkan pidanya,” sebut Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut Rurita Ningrum, Jumat (20/4).

Ruri juga menegaskan bahwa upaya KPK mengembalikan kerugian negara sudah tepat dengan cara melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para tersangka.

Namun demikian, pengembalian uang korupsi tidak akan menghilangkan sanksi pidananya, sekalipun koruptor tersebut menjadi Wistleblower (pelapor pelanggaran, red).

“Pengakuan dan pengembalian uang hasil korupsi yang mereka (mantan dan anggota DPRD Sumut) lakukan itu hanya meringankan sanksi hukuman pelaku, bukan menghilangkan hukuman pidananya,” jelas Ruri menjawab rumor bahwa yang mengembalikan uang suap tersebut akan ‘lolos’ dari hukuman.

KPK Kembali Periksa

Sementara itu KPK kembali memeriksa puluhan orang saksi anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 atas 38 tersangka dugaan suap dari mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan KPK di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumut, Jumat (20/4), sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Selama beberapa hari di Sumut, penyidik telah memeriksa sebanyak 52 saksi dari anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Sumut, dan sejumlah pejabat/PNS di lingkungan Pemprovsu.

Pemeriksaan tersebut, dilakukan secara intensif, yakni Senin (20 orang), Selasa (20 orang), Rabu (11 orang) dan Kamis (19 orang).     

Sampai saat ini 15 mantan anggota DPRD Sumut telah mengembalikan uang yang pernah diterimanya kepada KPK dengan nilai ratusan juta rupiah.

Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap karena menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus menyatakan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.  (WAN/ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 4.83 km/h

  • 21 Oct 2018 28°C 21°C
  • 22 Oct 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px