Log in

Pengamat: Bawaslu Sumut Sulit Netral di Pilgub


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut dinilai sulit bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2018.

"Bagaimana Bawaslu bisa independen jika ada komisionernya memiliki hubungan emosional yang begitu erat dengan ketua tim pemenangan salah satu pasangan calon gubernur," kata Shohibul Anshor, pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU), Senin (16/4).  

Menurut Shohibul, berbagai persoalan Pilgub yang ditangani Bawaslu Sumut saat ini pada akhirnya dikhawatirkan berpotensi memicu konflik di masyarakat.

Misalnya saja kasus Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat membagi-bagikan surat keterangan (Suket) pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada warga, kemudian sejumlah kasus JR Saragih, hingga kasus bagi-bagi sembako yang dilakukan paslon gubernur-wakil gubernur.

"Kesemuanya kan tidak jelas (pengusutannya) dan publik tidak tahu menahu sudah sampai mana (pengusutan) kasus itu," tandasnya.

Shohibul menilai, hal lainnya yang membuat publik geleng-geleng kepala ialah soal hubungan Komisioner Bawaslu Sumut dengan ketua tim pemenangan salah satu paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut.

"Bagaimana Bawaslu mau mengawasi dan bekerja independen, jika ternyata ada Komisioner Bawaslu yang memiliki hubungan kandung dengan ketua tim pemenangan salah satu paslon. Inikan sangat tidak fair dan berpotensi konflik. Bagaimana coba, anak memanggil ayah, atau anak mengawasi ayah dalam penyelenggaraan pemilu," tandasnya.

Shohibul mengatakan, demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil, maka harus ada yang mundur antara anak atau ayah dari jabatan-jabatan tersebut. "Ya kalau anaknya, ya Aulia Andri harus mundur dari Bawaslu atau ayahnya yang mundur dari tim pemenangan. Tapi bagusnya anaknya saja yang mundur dan harus dilapor persoalan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)," tandasnya.

Menurut Shohibul, faktor keamanan pilkada dari pihak kepolisian itu beda dengan keamanan pilkada dari penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu tidak berintegritas, menurutnya situasi tidak akan aman dan akan memicu konflik.

"Hal hal seperti ini kan terjadi karena tidak berintegritasnya panyelenggara pemilu. Dan jangan sesekali Bawaslu memancing kemarahan masyarakat dengan bersikap tidak netral," tandasnya mengingatkan.

Sebelumnya, beberapa kasus yang ditangani Bawaslu Sumut tidak jelas ke mana akhir penyelesaiannya. Misalnya kasus kasus JR Saragih, baik soal penggunaan dokumen palsu, maupun soal video ajakan JR Saragih mendukung ke pasangan Djarot-Sihar di Pilgub Sumut.

Selain itu, kasus temuan beras DJOSS dan pembagian dua ribu surat keterangan (Suket) pengganti KTP-el kepada warga Deli Serdang oleh Djarot, juga tidak jelas diungkapkan Bawaslu Sumut secara terang benderang.

Namun Syafrida Rasahan, Ketua Bawaslu Sumut belum bisa dimintai komentarnya soal tersebut. Saat dihubungi ke nomor teleponnya tidak ada jawaban. Begitu juga saat disambangi ke kantornya, Syafrida tidak berada di tempat. (AFS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 98%

Wind: 0.00 km/h

  • 25 Sep 2018 28°C 22°C
  • 26 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px