Log in

Pencoblosan di Sidney dan KL Kacau

WNI di Malaysia yang ingin menggunakan hak pilihnya di KBRI Kuala Lumpur. WNI di Malaysia yang ingin menggunakan hak pilihnya di KBRI Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur-andalas Pemungutan suara Pemilu 2019 di Australia dan Malaysia, digelar sesuai jadwal pada Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4). Namun penyelenggaraannya berlangsung kacau. Bahkan di Sidney, Australia, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) gagal mencoblos sehingga menuntut digelarnya pemungutan suara ulang. Sementara di Kuala Lumpur (KL), ribuan WNI menumpuk dan mengular panjang di tiga TPS lantaran PPLN memangkas ratusan TPS di kota itu.

Dilansir kompas.com, Minggu (14/4), ratusan WNI di Sydney, Australia masih dirundung perasaan kecewa. Pasalnya ratusan WNI dipaksa berstatus golput lantaran tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos. Di Australia, WNI secara serempak melakukan pemilu pada Sabtu, 13 April 2019. Kekecewaan massa yang tidak dapat mencoblos ditumpahkan di sosial media. WNI juga banyak yang mengeluh perihal pelaksanaan pemilu di Sydney di grup Facebook The Rock yang beranggotakan WNI yang tinggal di Australia.

Bahkan, saat ini lebih dari 3.000 WNI sudah menandatangani petisi untuk mendesak pemilu ulang di Sydney. "Kami sudah melaporkan soal ratusan WNI yang tidak bisa mencoblos ke KPU. Apakah akan dilkukan pemilu tambahan atau tidak kami tunggu keputusan KPU pusat," ujar Heranudin, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney.

Heranudin mengaku, pihaknya tidak mengantisipasi massa akan membludak. Dia memperkirakan, lebih dari 400 WNI tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu yang tidak memungkinkan. Ratusan orang yang "dipaksa" berstatus golput ini berstatus daftar pemilih khusus (DPK).

Sejatinya, dalam aturan main pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berstatus DPK berhak mencoblos pada satu jam terakhir atau sebelum pukul 18.00 waktu Sydney. Namun, faktanya PPLN Sydney tidak sanggup menampung lonjakan massa sehingga antrian membeludak.

Salah satu TPS yang mengalami lonjakan massa adalah TPS Town Hall. "Panitia kewalahan karena satu TPS hanya ada tujuh orang petugas. Antrean di luar ekspektasi kami," ujar Heranudin.

Heranudin menambahkan, pihaknya tidak bisa melanjutkan proses pemilu setelah pukul 18.00 Waktu Sydney karena menyewa ruangan di Town Hall hingga pukul 20.00. Dia juga mengklaim bahwa meski kemarin ratusan WNI tertahan di luar gedung Town Hall, keputusan untuk menutup proses pemungutan suara dilakukan lewat musyawarah mufakat antara PPLN, Panwaslu, perwakilan Mabes Polri, saksi dari masing-masing paslon dan saksi parpol. Melisa, WNI yang melakukan pencoblosan suara di Town Hall mengatakan, PPLN tidak profesional dalam melakukan tugas.

Dia bercerita, dia tiba di Town Hall pada pukul 16.00 dan kemudian tidak ada kejelasan untuk bisa mencoblos. "Status saya sebenarnya sudah DPT tambahan berdasarkan informasi dari KPU tapi di sistem masih berstatus DPK jadi saya mengantri berjam-jam hingga jam 18.00 tanpa ada kepastian. Panitia di lapangan kurang komunikatif," ujar Melisa.

Sebagai gambaran, PPLN di Sydney menyelenggarakan pemilu di lima lokasi yang terdiri dari 18 TPS. Satu TPS diklaim mampu menampung 1.300 pemilih.

Ratusan TPS Dipangkas
Sementara itu kekacauan proses pemungutan suara di Malaysia terjadi lantaran Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) memangkas ratusan tempat pemungutan suara (TPS). Dari semula 225 TPS yang tersebar di 89 titik di Kuala Lumpur, menjadi hanya tiga TPS saja.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal itu terjadi karena TPS yang diizinkan dibuka hanya yang berada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Tiga tempat yang diizinkan dilakukan pencoblosan yakni KBRI Kuala Lumpur Tun Razak, Wisma Duta di Jalan U Thant dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Jalan Tun Ismail.

Alhasil, antrean WNI terlihat mengular hingga ke luar gedung KBRI. Apalagi Malaysia memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di luar negeri yakni mencapai 1,1 juta. Lantaran, WNI yang datang membeludak, sebagian di antara mereka pingsan lantaran tidak sanggup menunggu.

Kantor berita Antara melaporkan proses pemungutan suara di Negeri Jiran turut dibantu diamankan oleh Polisi Diraja Malaysia dan petugas Interpol Mabes Polri. Keterlibatan polisi Malaysia atas permintaan dari Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Ia pernah mengirimkan surat kepada Kepala PDRM Irjen (Pol) Tan Sri Dato' Sri Mohamad Fuzi Bin Harun.

Sejumlah pimpinan partai di Malaysia mengusulkan agar DPK (Daftar Pemilih Khusus) diberi kesempatan yang sama dengan DPT. Namun, Petugas Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tetap mengikuti aturan.

"Saya sudah mencoba menyampaikan dan memperjuangkan ke KPU. Sejauh ini, belum ada perubahan. DPK baru dilayani satu jam sebelum penutupan pukul 18:00. Mohon pengertian para pimpinan partai," ujar seorang PPLN di Kuala Lumpur.

TPS di Malaysia dibuka mulai pukul 08:00 - 18:00 waktu setempat. Pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal, agar proses penghitungan suara bisa dilakukan secara bersamaan pada (17/4).

Total terdapat 2.058.191 pemilih luar negeri yang akan menggunakan suaranya di Pemilu 2019. Namun, data dari PPLN di Malaysia menyebut jumlah DPT di sana adalah yang terbesar yakni mencapai 1,1 juta.

Terkesan Mendadak
Informasi dipangkasnya ratusan TPS di Kuala Lumpur, Malaysia menjadi hanya tiga TPS saja dinilai Sekretaris Tim Kampanye Luar Negeri (TKLN) Joko Widodo Ma'ruf Amin di Malaysia, Dato' M Zainul Arifin terkesan mendadak.

"Baru malam tadi diberitahukan. Ini menyebabkan pemilih menumpuk dan rawan terjadi kericuhan," kata Zainul dilansir Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (14/4). Dia menuturkan, tiga lokasi TPS berada di KBRI, Wisma Duta dan Sekolah Indonesia KL.

"Pertemuan sore kemarin dengam ketua PPLN KL tidak ada penjelasan mengenai perubahan TPS sehingga kami tidak tahu dan kami terkejut ternyata diubah menjadi 3 TPS," ujar Zainul yang juga kader PPP asal Belitung. TKLN berharap penghapusan 255 TPS ini bukan merupakan upaya PPLN KL untuk mengalihkan isu surat suara tercoblos di Bangi dan Kajang.

"Kami meyakini akan terjadi gerakan golput yang besar di Malaysia karena juga berdampak kepada pemilih yang ada di negeri lain seperti, Penang, Perlis, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah dan Serawak," ucapnya.

Sebelumnya, pada 8 April 2019, KBRI menerbitkan surat edaran nomor 00036/WN/04/2019/07 yang menyebutkan ada 255 lokasi tempat pemungutan suara dan meminta warga untuk memberikan hak suara pukul 08.00 sampai 18.00 waktu setempat. Total tercatat 127.044 daftar pemilih tetap.

Menanggapi itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra mengklarifikasi bahwa ratusan TPS itu bukan dipangkas menjadi tiga. "Update PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur semula direncanakan 255 TPS. Kemudian TPS operasional (menjadi) 167 TPS," kata Ilham saat dikonfirmasi, Minggu (14/4).

Menurut Ilham, 167 TPS itu ditempatkan di tiga kawasan, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia KL dan Wisma Duta. "(Itu) hasil koordinasi dengan Bawaslu. Karena bisa saja TPS yang dihapus jumlah pemilihnya tidak banyak," katanya.

Menurut Ilham, PPLN di Kuala Lumpur sudah menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi penumpukan pemilih. "Tentunya sudah diperhitungkan oleh PPLN," kata dia. Sebelumnya Arifin menuturkan, tiga lokasi TPS berada di KBRI, Wisma Duta dan Sekolah Indonesia KL.

Pemilu di Singapura
Sementara itu WNI di Singapura mendapat kesempatan untuk memilih di Pemilu 2019 pada Minggu (14/4). Mereka ramai-ramai ke KBRI dan rela mengantre demi mencoblos.

Diantara WNI tersebut adalah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang menemani istrinya,  Ibu Ani, yang dirawat di National University Hospital (NUH) Singapura. SBY mencoblos di Singapura pada Pemilu 2019, tepatnya di KBRI Singapura, bersama puluhan ribu WNI.

SBY tiba di KBRI yang berada di Chatsworth Road pada pukul 16.30 waktu setempat, didampingi Rocky Gerung beserta beberapa rekan lainnya.

"Secara pribadi tahapan pencoblosan berjalan lancar, dan saya juga senang melihat antusias saudara-saudara kita, rakyat Indonesia dengan semangat besarnya menyalurkan hak suaranya," kata dia seperti dikutip dari Antaranews.

SBY menyampaikan, semangat WNI dalam mengawal pesta demokrasi Singapura ini harus terus dipertahankan, karena masa depan bangsa ada di tangan rakyatnya. "Satu suara dapat menentukan masa depan bangsa, jangan golput," ujarnya.

SBY mengatakan, meski dalam kondisi sakit, Ani Yudhoyono juga tetap menyalurkan hak politiknya dari rumah sakit. "Ibu Ani sadar akan pentingnya hak suaranya. Oleh sebab itu, meski sakit tetap mencoblos," tuturnya.

SBY dalam kesempatan itu juga meminta doa untuk kesembuhan sang istri. Ia juga berpesan, bagi WNI yang sudah terdaftar di DPT untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada 17 april 2019.  (G/KPC/IDN/DTC/OKZ)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px