Log in

Pemerintah Bakal Hapus IMB

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Jakarta-andalas Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal menghapus aturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan selama ini IMB kurang efektif, kerap diakali, bahkan justru menyulitkan proses pembangunan.

Seharusnya, kata dia, IMB bisa diganti dengan proses standardisasi yang harus dipenuhi pemilik bangunan. “Jadi izin (IMB) nanti tidak perlu tapi standarnya. Kalau Anda melakukan sesuai standar silakan, tapi kalau tidak nanti inspektur bangunannya yang akan melaksanakan penertiban,” ucap Sofyan kepada wartawan saat ditemui di Hotel Intercontinental, Rabu (18/9).

“Kalau izin itu bisa dicapai dengan standar, kenapa harus izin. Standar saja,” tambahnya.

Lewat standardisasi, pemilik bangunan juga bisa mengetahui apa saja yang harus ia penuhi. Misalnya jenis besi, model bangunan, hingga hal-hal apa saja yang harus dipenuhi guna menjamin keselamatan publik. Dengan demikian proses pembangunan boleh langsung berjalan tanpa harus mengurus IMB.

Sebaliknya, inspektur bangunan akan memeriksa ketepatan bangunan yang dikerjakan. Ia berjanji jika bangunan tersebut tidak memenuhi standar maka akan dibongkar.

“Di negara maju, kan, begitu. Anda boleh bangun apa saja asal sesuai standar. Kalau tidak sesuai ya dibongkar. Supaya tanggung jawab lebih banyak diberikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Alasan penyederhanaan ini juga dilatarbelakangi upaya pemerintah menarik minat investasi. Dalam hal ini memangkas aturan yang seringkali menjadi hambatan. Ia menjelaskan birokrasi seringkali tak memperhitungkan dampak dari penundaan yang dialami investor.

Padahal, penundaan izin yang seharusnya bisa keluar secepat mungkin, justru bisa berakibat fatal bagi pendanaannya. “Bagi birokrasi mengeluarkan izin sekarang atau tahun depan tidak beda. Tapi bagi investor keluarnya izin hari ini dan tahun depan itu beda kayak bumi dan langit. Kalau dia misal minjem Rp10 miliar terus 1 tahun izinnya gak keluar berapa banyak ruginya?” tandas Sofyan.

Saat berbicara di depan peserta Rakornas Bidang Properti Kadin di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (18/9), Sofyan Djalil mengatakan, untuk pendirian bangunan, skema standardisasi lebih efektif daripada izin. Sistem perizinan disebutnya sangat sulit dipantau.

"Misalnya orang mau bikin bangunan, izin bikin 400 meter tapi bangunnya 800 meter tidak ada yang peduli. Terus dia izin bangun dengan bahan tertentu tapi ternyata pakai baja koboi, tidak ada yang peduli juga," ujarnya.

Menurut Sofyan, izin kerap kali tidak sesuai dengan realita di lapangan. Dengan standardisasi, maka pemerintah nantinya bisa memantau melalui inspektur bangunan.

Penghapusan aturan IMB ini menjadi bagian dari revisi 74 Undang-Undang (UU) menjadi Omnnibus Law. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyederhanakan proses izin investasi yang bertele-tele. sehingga menghambat investor untuk masuk ke Indonesia.

Dengan berkurangnya jumlah perizinan ini pemerintah justru akan memperbanyak pengawas-pengawas untuk menjaga agar pembangunan tetap sesuai dengan standar yang diberlakukan pemerintah.

"Perubahan paradigma yang paling penting, izin tidak banyak diperlukan lagi kecuali hal-hal yang sangat terbatas. Tapi yang penting standar. Mau bikin gedung silakan, tapi kalau tidak memenuhi standar kita akan bongkar, jadi tanggung jawab," jelas dia.

Upaya untuk mengurangi jumlah perizinan ini dilakukan lantaran selama ini banyaknya perizinan justru menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Ke depan, pemerintah akan mulai menerapkan Omnibus Law. Artinya jika aturan dinilai dapat memberatkan maka Presiden dapat mengeluarkan executive order untuk mengesampingkan aturan demi menghilangkan hambatan-hambatan dalam proses berinvestasi.  (TID/iN/DTC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px