Log in
BPKD_Pemkab_Aceh_Selatan.jpg

Pembangunan Terminal Kabanjahe Rawan Cacat Hukum

Alat berat milik rekanan di Terminal Kabanjahe terlihat sedang meruntuhkan sejumlah gedung dan bangunan lama.(andalas/robert tarigan) Alat berat milik rekanan di Terminal Kabanjahe terlihat sedang meruntuhkan sejumlah gedung dan bangunan lama.(andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Di tengah pembangunan Terminal Tiga Baru Kabanjahe, terungkap 17 pemilik kios merasa keberatan dengan alasan sama sekali tidak ada sosialisasi maupun pemberitahuan kepada mereka terkait pembangunan Terminal Kabanjahe. Dari portal Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diketahui paket proyek pembangunan Terminal Kabanjahe dengan pagu Rp19.239.859.110,00 (19 M).

Tanpa ada sosialisasi maupun komunikasi untuk melakukan klarifikasi atau crosscek data kepada 17 warga pemilik kios yang terdampak pembangunan, menandakan arogansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.Pandangan itu disampaikan aktivis dari Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Daerah (PPD), Hendra Ginting kepada andalas, Sabtu sore (16/5) di Kabanjahe, menyikapi pembangunan terminal Kabanjahe tanpa ada sosialisasi dan komunikasi dengan 17 warga pemilik kios terminal.

Harusnya, kata Hendra Ginting menekankan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan, jauh-jauh hari mempromosikan terkait pentingnya pembangunan infrastruktur terminal, terutama untuk pembangunan infrastruktur modern yang memiliki pengaruh nyata terhadap masa depan penghidupan warga sekitar. Dengan demikian, pembangunan mendapat legitimasi hukum dan sosial. “Jika tidak, selain dapat memicu konflik, pemerintah juga akan dianggap tak menghargai hak warga paling fundamental dalam proses pembangunan itu,” kata Hendra Ginting.

Dikatakannya, selalu berulang, setiap rencana pembangunan kurang maksimal untuk meminta persetujuan warga sekitar proyek terlebih mereka pemilik kios yang sah di mana lokasi pembangunan berada karena anggapan membangun adalah hak pemerintah. “Pandangan seperti ini menyesatkan di era keterbukaan sekarang ini, karena sikap pemerintah yang acap bertindak sepihak selalu abai dan mengorbankan hak-hak warga dalam hal ini pemilik kios di Terminal Kabanjahe,” tegasnya.

Justru seharusnya era otonomi daerah mengedepankan semangat musyawarah yang partisipatif dan dialog terbuka antar pemangku kepentingan, sehingga output yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terangnya.

Rawan Cacat Hukum

Bahkan Ginting, mengaku bingung terminal Kabanjahe disebut type B sementara luas lahannya saja sekitar 6000 meter2. Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis LLAJ) 1995, dan Keputusan Menteri Perhubungan No 31/1995, “Ada kriteria dan syarat-syarat tertentu bila dikatakan terminal type B, paling tidak luasnya 2 sampai 3 hektar, type A harus 4-5 hektar.

“Artinya, tidak layak terminal Kabanjahe disebut type B. Otomatis, legalitas kepemilikan aset terminal Kabanjahe diambil alih Pemprovsu, patut dipertanyakan karena rawan cacat administrasi dan hukum,” sebutnya.Selanjutnya, dasar Pemprovsu mengambil alih terminal apakah sudah ada serah terima aset sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sudah diketahui DPRD Karo?

Sementara Nd Edu Br Sembiring, salah seorang pemilik kios mengaku, bahwa mereka pemilik kios yang memiliki dokumen atau leagilatas yang sah atas kepemilikan kios berjumlah 17 orang, akan memperjuangkan hak-haknya.“Kami tidak alergi dengan pembangunan, bahkan kami bersyukur adanya pembangunan terminal Kabanjahe yang lebih modern, tapi kenapa sejak awal tidak ada sosialisasi maupun komunikasi adanya pembangunan itu,”ungkapnya.

Senin (18/5) kami berencana berkumpul di terminal dan mendatangi DPRD Karo, mempertanyakan hak-hak kami, kami bukan tidak mendukung pembangunan itu, tapi bagaimana kepastian kepemilikan kios kami. “Sekarang kios-kios kami sudah diratakan alat berat rekanan, tanpa ada pemberitahuan apapun kepada pemilik kios. Saya selaku pemilik kios yang sah, tentunya merasa keberatan,”kecamnya.(RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C