Log in

Pembalakan Hutan Marak di Pakpak Bharat

Balok-balok hasil pembalakan hutan di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat. Balok-balok hasil pembalakan hutan di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat.

Medan-andalas Pembalakan hutan di Dusun Pegga, Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat yang kawasannya berbatasan dengan Provinsi Aceh, kian marak.

Menurut pengakuan masyarakat setempat, kayu-kayu hasil pembalakan  diangkut pada malam hari dan dijual ke luar daerah. Aktivitas yang diduga ilegal itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, namun belum ada tindakan dari aparat berwenang.

Masyarakat menduga kayu-kayu tersebut diangkut keluar pada malam hari tujuannya untuk mengelabui petugas. Apalagi beredar kabar lahan hutan tempat pengambilan kayu tersebut masih dalam sengketa.

Minggu lalu warga setempat telah melaporkan aktivitas pembalakan hutan ini kepada anggota DPRD Pakpak Bharat Mahadi Limbong SH. Menurut Mahadi izin penebangan hutan di Dusun Pegga masih dalam konflik. Dan izin penggunaan lahannya masih timpang tindih.

“Awalnya saya tidak mengetahui penebangan kayu di Dusun Pegga tersebut bermasalah. Namun setelah saya menerima laporan dari warga tanah tersebut ternyata sengketa. Dinas Kehutanan dari Pemprov Sumut menerbitkan dua izin pada lokasi yang sama,” ujar Mahadi Limbong, Kamis (21/3).

Mahadi menjelaskan, dari pengakuan warga yang melapor kepadanya perusahaan yang saat ini beroperasi di sana telah dilaporkan PT Jaya Abadi Perkasa Medan-Indonesia ke Polres Pakpak Bharat.

PT Jaya Abadi Perkasa ini merupakan pemilik izin pertama yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Pemprov Sumut. Namun meski sudah dilaporkan, sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Polres Pakpak Bharat. “Persoalan tersebut sudah dilaporkan PT Jaya Abadi Perkasa ke Polres tanggal 11 Januari 2019. Namun hingga saat ini katanya belum ada respon dari Polres,” ungkapnya.

Disebutkan, dalam laporan tersebut perusahaan yang saat ini melakukan penebangan harus menghentikan aktivitasnya. Sebab lahan tersebut dalam masalah. “Tidak hanya sampai di situ perusahaan tersebut juga melaporkan persoalan tersebut ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Permohonannya sama agar perusahaan yang melakukan penebangan kayu tersebut segera dihentikan,” ungkap Mahadi.

Ditambahkan, perusahaan yang saat ini beroperasi melakukan penebangan hutan untuk segera menghentikan aktivitasnya. “Saya meminta kegiatan penebangan hutan harus dihentikan. Kita tidak ingin kayu tersebut hanya untuk menguntungkan seseorang. Kita tidak ingin hutan kita ini gundul. Seharusnya perusahaan yang melakukan penebangan kayu di kawasan tersebut memikirkan dampaknya terhadap masyarakat. Lihat di daerah lain banjir dan longsor terjadi. Apa mereka tidak tahu penyebabnya adalah hutan gundul. Seharusnya mereka memikirkan dampaknya terhadap masyarakat jangan hanya mengedepankan kepentingan sendiri,” ungkapnya.

Ia juga minta Dinas Kehutanan Sumut untuk meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang sampai saat ini melakukan penebangan hutan di Dusun Pegga. “Saya meminta Dinas Kehutanan Pemprovsu segera turun ke lokasi. Lihat apa yang sudah terjadi di sana. Apakah menguntungkan atau merugikan masyarakat,” kata politisi yang membidangi pemerintahan itu.

Mahadi juga meminta Dinas Perizinan Pakpak Bharat untuk memberikan jawaban lengkap mengenai apakah izin sudah diberikan kepada perusahaan yang saat ini melakukan penebangan hutan di Dusun Pegga.

“Sebelumnya kami memang sudah memanggil Dinas Perizinan, Losmar namun dia tidak hadir. Kami juga belum tahu apa maksud dia tidak hadir. Meski demikian kami akan menjadwalkan ulang pemanggilan Losmar,” tegasnya.

Terpisah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Losmar mengatakan, tidak mengetahui sengketa atas dua perusahaan tersebut. “Saya tidak mengetahui itu. Itu adalah wewenangnya Dinas Kehutanan Provinsi. Kami tidak bisa intervensi,” ujarnya.

Ditanya soal pengakuan Mahadi Limbong, dasar surat Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan rekomendasi atas penebangan kayu, Losmar kembali berdalih. “Kami tidak terlibat itu. Kami hanya memberikan izin untuk perkebunan saja. Yang lainnya kami tidak mengetahui,” katanya lagi.

Losmar juga menyarankan wartawan untuk melakukan konfirmasi ke Dinas Kehutanan Provinsi. “Kalau yang lain boleh ditanyakan ke Dinas Kehutanan Provinsi. Kami tidak mengetahui itu. Yang penting kami keluarkan adalah izin perkebunan,” terangnya. (UJ)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px