Logo
Print this page

PBB Pilih Kotak Kosong Ketimbang Jokowi

Djoko Santoso bersalaman dengan Inisiator Masri Sitanggang usai memukul gong pertanda dibukanya Kongres. Djoko Santoso bersalaman dengan Inisiator Masri Sitanggang usai memukul gong pertanda dibukanya Kongres.

Medan-andalas Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menegaskan kalau partainya akan memilih pemimpin yang berpihak kepada umat sesuai dengan ijtima ulama.

Bahkan ia juga mengaku kalau perintah Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra kepada seluruh kader PBB sudah jelas, tidak akan memilih Jokowi di ajang Pilpres 2019 mendatang.

"Ucapan Pak Yusril itukan sudah jelas, seandainya yang bertarung di Pilpres Jokowi melawan kotak kosong maka kader PBB akan menyoblos kotak kosong tersebut," terang Kaban saat menghadiri Seminar Pra Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Bagian Barat, di Garuda Plaza Jalan SM Raja, Medan, Selasa (11/9).

Pemerintah sekarang ini menurutnya hanyalah melanjutkan komitmen-komitmen yang dirancang oleh blok-blok kapitalis dan jika harus bekerja sama dengan pihak lain hendaknyalah memikirkan juga siapa yang harus diuntungkan terlebih dahulu dalam hal tersebut.

"Sumber daya alam semua berpihak ke company makanya bagi siapa yang bakal jadi Presiden nantinya harus berpikir untuk menaikkan derajat pribumi demi kepentingan Indonesia," pungkas Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang juga inisiator acara tersebut.

Sedangkan  Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso yang menjadi pembicara mengaku dengan masuknya liberalisasi menjadi munculnya kapitalisme yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama. Kalau zaman dahulu menjajah dengan perang menggunakan peluru timah, maka sekarang ini menjajah dengan memakai uang.

"Indonesia terancam yang ribuan pulaunya bisa saja hilang karena banyak orang yang ingin menjarahnya. Maka dari itu jadilah tuan di negeri sendiri," terang Joko Santoso.

Dalam memperjuangkan agar negara kita tidak terjarah, Ketua Tim Sukses Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengaku semua pihak harus bisa membangun pemahaman serta melakukan konsolidasi nasional.

"Sekarang ini rakyat makin susah, makanya agar kesejahteraan dan keadilan itu bisa dirasakan harus kembali ke UUD 1945 Pasal 33. Seandainya yang berkuasa tidak terima  kita harus terus berteriak," pungkas mantan Panglima TNI ini.

Dalam kesempatan itu dirinya juga mengingatkan dan mengajak para peserta seminar agar memilih pemimpin yang Pancasilais.

Tujuan Seminar

Ribuan peserta tampak serius dan antusias mengikuti seminar yang  menampilkan pembicara dari akademisi dan  praktisi yang pakar di bidangnya masing-masing tersebut.

Selain Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso, ada Prof Dr Kaelan yang bicara soal status Boemipoetra menurut paradigma ideologi Pancasila. Kemudian Dr Mulyadi MSi yang berbicara status Boemipoetra Indonesia pra invansi Belanda dan pasca-invansi hingga era reformasi.

Ada juga Prof Dr Sobar Sutisna, Dr M Dahrin La Ode, Dr Syahganda Nainggolan, Dr Ichsanudin Noorsy, Marzuki Ali, dan Ratna Sarumpaet.

"Sedangkan tokoh daerah yang bicara pada seminar ini diantaranya Prof Suteki SH, Shohibul Ansor Siregar serta Prof Dr H Hasim Purba," kata Ketua Panitia Wilayah Sumut Dr Ir Masri Sitanggang MP didampingi  Ketua Panitia Nasional Pra Kongres Boemipoetra Nusantara Muhardi Zainudin kepada wartawan.

Masri Sitanggang menjelaskan latar belakang dilaksanakannya seminar ini dikarenakan di usia 73 tahun kemerdekaan RI, ternyata negara kita masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua elemen masyarakat terutama persoalan keadilan dan kesejahteraan yang justru kian jauh dari cita-cita founding father (pendiri bangsa).

Hal ini kata Masri tercermin dari penguasaan sumber daya alam yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, di mana sebanyak 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan Indonesia.

Selain itu, sumber-sumber penghidupan yang strategis seperti energi, pangan, air, tanah, dan finance telah dikuasai asing.  

Seminar bertajuk Boemipoetra pendiri NKRI, Boemipoetra pemilik NKRI dan Boemipoetra penguasa NKRI ini hanya ingin mengungkapkan dan menegaskan kembali peran, hak, dan kewajiban Boemipoetra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk menyikapi secara kritis dan komprehensif permasalahan yang terjadi saat ini khususnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam.

"Selain itu tujuannya juga menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa Boemipoetra merupakan pendiri, pemilik, penguasa NKRI, dan mewujudkan kekuasaan Boemipoetra Nusantara Indonesia pada setiap dimensi astra gatra nasional," terangnya.  (AFS)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
Info Pemasangan Iklan Online

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com