Log in
BPKD_Pemkab_Aceh_Selatan.jpg

New Normal Belum Tepat Dilaksanakan di Sumut

Hendro Susanto Hendro Susanto

Medan-andalas Wacana penerapan new normal life atau pola hidup baru di masa Covid-19 di Sumatera Utara oleh Pemprov Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, dalam penilaian Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, belum tepat dilaksanakan.

“Di beberapa negara lain, pelonggaran restriksi (pembatasan) sosial diberlakukan, karena jumlah kasus di negara mereka sudah berada di single digit setiap hari, sebelum new normal dijalankan,” kata politisi PKS yang dikenal vokal ini, menjawab wartawan, kemarin.

Menurut dia, di Indonesia, penularan pasien kasus positif Covid-19 masih terbilang cukup tinggi. Hingga kemarin, GTPP Covid-19 mencatat jumlah kasus konfirmasi positif corona mencapai 24.358 orang. Bertambah 687 orang dibandingkan hari sebelumnya.

“Sementara data di Sumut per tanggal 27 Mei, ada 332 yang positif dengan pertambahan sebanyak 17 orang,”sebutnya.

Kata Hendro, Indonesia bisa meniru Jerman yang melakukan pelonggaran lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bertahap. Jerman mulai melakukan pelonggaran setelah pertambahan jumlah kasus positif di negaranya mencapai 400 orang per hari. Setelah melewati peak yang mencapai 6.000 kasus per harinya.

“Jadi memang sudah menurun, meski ekornya belum ketahuan di mana. Sedangkan di Indonesia karena angka pemeriksaan sedikit, peak-nya belum ketahuan. Jadi menurut saya, new normal ini bentuk tindakan gegabah,” tegas Hendro.

Ia menambahkan, pemerintah butuh skenario mitigasi untuk kemungkinan terburuk, jika new normal life di Indonesia terkhusus Sumut diterapkan. Misalnya, skenario containment jika ada penyebaran masif lokal, ketersediaan fasilitas rumah sakit kesehatan di suatu daerah, sarana pengobatan yang baik, ketersedian swab PCR di daerah, dan seterusnya.

“Jadi tetap butuh data dan pemantauan. Nggak bisa berdamai gitu aja. Apalagi untuk masyarakat dengan risk factor yang tinggi. Ketika new normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat ketika sebelum pandemi corona terjadi,” kata Hendro.

Kelaziman hidup baru, kata dia, belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. “Saat ini saja, bagi daerah yang PSBB belum bisa dikatakan efektif. Masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak. Sumut apalagi, pengajuan PSBB pun tidak ada oleh Gubsu,” kritiknya.

Untuk di Sumut, menurutnya ada empat hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelonggaran pembatasan sosial atau sekarang disebut “new normal. Pertama, laju kasus baru sudah turun secara konsisten, atau angka reproduksi (R0) kasus turun signifikan misalnya sudah sampai dengan kurang dari sama dengan satu di Sumut.

Kedua, adanya tren penurunan populasi berisiko dalam hal penurunan PDP, ODP, dan OTG di Sumut. Ketiga, jumlah dan kecepatan tes sudah memadai, yaitu kapasitas tes swab dengan PCR, jadi minimal sudah tidak ada lagi tumpukan antrean sampel di laboratorium dan stok reagen aman untuk 1-2 bulan ke depan.

“Terakhir, kesiapan sistem kesehatan. Tidak hanya kapasitas rumah sakit rujukan maupun RS vertikal dan daerah serta RS swasta, yang siap menampung jika terjadi lonjakan kasus, tapi juga kapasitas tim di lapangan dalam melakukan deteksi dini, pelacakan kasus dan kontak, serta pelaporan secara real time. Ketika empat syarat tersebut belum terpenuhi maka keputusan melakukan pelonggaran pembatasan sosial di Sumut yang kita cintai ini, akan sangat berbahaya karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di masyarakat,” terangnya.

Apalagi berdasarkan penelitian di luar negeri bahwa sekitar 80% kasus Covid-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala. “Adanya pelonggaran ini saya kira tidak berdasar pada kajian epidemologi dan kesehatan masyarakat karena sampai saat ini laju pertumbuhan kasus di Indonesia dan khususnya di Sumut belum turun secara konsisten, selain itu jumlah tes harian masih minim, dan penerapan PSBB di Sumut belum sama sekali. PSBB aja belum, ini malah mau ada wacana new normal di Sumut. Semoga Pak Gubsu mendengar masukan dari kami selaku DPRD Sumut, yang merupakan wakil rakyat,” pungkasnya.

Pemprovsu sebelumnya mengkaji kemungkinan perpanjangan masa Tanggap Darurat Covid-19 yang akan berakhir 29 Mei ini. Begitu juga dengan masa belajar mandiri dari rumah untuk murid setingkat SMA/SMK sederajat.(uj)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C