Log in

Mualem: Rakyat Aceh Cinta Damai dan Pro-NKRI

Muzakir Manaf Muzakir Manaf

Klarifikasi soal Ajakan Referendum

Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf mengklarifikasi soal ajakan referendum bagi rakyat Aceh dan mengaku ajakan mengikuti jejak Timor Timur dilakukannya secara spontan. Memastikan rakyat Aceh pro Negara Republik Indonesia (NKRI), Muzakir juga mengungkit soal isi perjanjian Helsinki.

Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengatakan bahwa statementnya terkait referendum Aceh diucapkan secara spontan. Dia mengucapkan usul referendrum Aceh itu di acara haul Teungku Hasan Muhammad Ditiro sekaligus buka puasa bersama di Banda Aceh, Senin (27/5/2019).

"Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan haul meninggalnya Teungku Hasan Muhammad Ditiro (Wali Nanggroe Aceh)," kata Muzakir dalam video yang diunggah, Rabu (12/6).

Muzakir terlihat berbicara di depan kamera sambil berdiri. Dalam video berdurasi 1 menit 16 detik itu, pria yang akrab disapa Mualem ini memperkenalkan diri sebagai Ketua Partai Aceh (PA) dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

KPA sendiri adalah organisasi tempat bernaungnya mantan kombatan GAM pasca-perdamaian MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam video tersebut, Mualem juga mengungkapkan empat poin.

"Saya menyadari rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro-NKRI," jelasnya.

Dia juga berharap butir-butir perjanjian perdamaian Helsinki yang diteken antara GAM dan pemerintah Indonesia yang belum sesuai dituntaskan ke depan. Selain itu, Mualem berharap Aceh lebih maju.

"Saya berharap Aceh ke depan harus lebih maju, membangun provinsi Aceh dalam bingkai NKRI," bebernya.

"Hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca-MoU Helsinki akan saya buat, sendiri guna menuntaskan semua butir-butir MoU Helsinki ke depan," imbuhnya.

Mualem menyampaikan wacana referendum karena sebenarnya menginginkan Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan butir-butir MoU Helsinki.

"Mengapa kita bilang referendum, sebenarnya bergaining kita adalah agar butir-butir MoU Helsinki dituntaskan. Makanya dalam point keempat itu kita arahkan kepada MoU," katanya.

Wacana referendum kata Mualem, adalah barter agar pusat tidak mengabaikan penjanjian dan kesepakatan dalam MoU Helsiniki antara Republik Indonesia dengan GAM.

"Kita tidak menarik (pernyataan referendum). Kita hanya barter dari referendum untuk menyelesaikan MoU. Kan kita katakan referendum karena MoU diasingkan, diabaikan tidak ada realisasi untuk menyelesaikannya," kata Mualem.

Lantas bagaimana jika ke depan banyak poin dalam MoU Helsinki tidak juga dituntaskan?

"Ya mungkin bukan referendum lagi, mungkin total merdeka, Aceh minta merdeka, keluar saja dari NKRI. Kalau MoU tidak diindahkan kami bukan referendum lagi, mungkin minta merdeka langsung," ujarnya.

Namun, Mualem menyadari bahwa saat ini, Aceh sudah aman dan damai. Pihaknya juga menginginkan kondisi ini terus bertahan, damai yang telah terwujud agar terus dirawat.

Oleh karena itu, mantan Wakil Gubernur Aceh ini meminta pusat merealisasikan semua butir-butir MoU Helsinki.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga sempat menggelar rapat khusus menanggapi wacana yang dilempar oleh Muzakir. Seusai rapat, Wiranto menegaskan NKRI tak lagi mengenal referendum.

"Tadi memang kita mengadakan pertemuan, rapat, koordinasi yang membahas masalah adanya gerakan referendum terutama di Aceh. Jadi tadi yang terpenting adalah yang saya sampaikan bahwa masalah referendum itu sebenarnya dalam khazanah hukum positif di Indonesia sudah selesai, nggak ada. Karena beberapa keputusan-keputusan baik Tap MPR maupun UU sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan," kata Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Wiranto menyebut soal Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 yang mencabut UU Nomor 4 Tahun 1993 tentang Referendum. Eks Panglima ABRI itu juga menyebut UU Nomor 6 Tahun 1999 yang mencabut UU Nomor 5 tentang Referendum.

"Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada. Jadi nggak relevan lagi, apalagi kalau kita hadapkan kepada internasional court yang mengatur tentang masalah ini, ini juga nggak relevan," ujar Wiranto.

Sementara itu, Kemendagri juga sempat angkat bicara terkait wacana referendrum Aceh yang digulirkan oleh Muzakir. Senada dengan Wiranto, Kemendagri mengatakan dalam perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI, tidak dikenal istilah referendum.

"Kalau referendum jelas salah, fatal. Karena di dalam MoU Helsinki tidak dikenal istilah 'referendum'. Sehingga apa yang disampaikan Pak Mualem (Muzakir Manaf) tidak benar dan tidak perlu dibesar-besarkan," tegas Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri, di Jalan Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6). (DTC/ATC)

 

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px