Log in

Misi Jokowi 'Dirusak' Menteri Agama


Jakarta-andalas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah perjuangan Presiden Joko Widodo menghapuskan persepsi publik mengenai ketidakramahan pemerintah Indonesia terhadap umat Islam, khususnya ulama.

Menyatroni pesantren-pesantren di Tanah Air, bertemu ulama, hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan umat Islam, misalnya. Namun, menurut Zulkifli, usaha itu akhirnya sia-sia, karena Kementerian Agama kerap membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan upaya Presiden.  Teranyar, dengan merilis 200 nama mubalig, yang muaranya bergulirlah wacana sertifikasi ulama di Indonesia.    

"Saya kira blunder besar yang dilakukan Menteri Agama. Secepatnya tarik dan meminta maaf. Pemerintah kita ini dikesankan tidak ramah terhadap para ulama. Umat Islam. Dikesankan, tanda kutip," kata Zulkifli Hasan dalam acara ILC yang ditayangkan tvOne, Selasa malam (23/5).

"Presiden bekerja keras untuk menetralisir itu, hampir seluruh pesantren, Presiden datang. Setiap ada acara Islam, Presiden datang. Di mana pun, bahkan saya beberapa kali menemani, untuk menghapus stempel bahwa pemerintah tidak ramah ulama dan umat Islam. Bekerja keras Presiden. Tiba-tiba Kemenag melakukan politik belah bambu," kata Zulkifli menambahkan.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, negara ini berlandaskan Pancasila. Seharusnya pemerintah dalam menjalankan ini, mempersatukan masyarakat. Bukan justru melakukan hal-hal yang dapat memecah umat beragama.

"Pancasila itu mempersatukan, bukan memecah belah begini. 200 diangkat, yang 200 ribu dipijak. Kerja keras Presiden selama satu tahun lebih, sirna saya kira. Maka dari itu, saya katakan, blunder besar," kata Zulkifli.

Zulkifli juga mempertanyakan tujuan Kemenag membuat kebijakan 200 mubalig ini. Sebab, Indonesia tidak hanya umat Islam, melainkan ada umat-umat beragama lainnya.

"Nanti kalau ada lanjutan, ulama Islam disertifikasi. Lalu pastor, pendeta bagaimana? Apa yang terjadi di negeri kita. Mau jadi apa kita ini? Oleh karena itu, blunder besar. Menurut saya jangan berdalih, tarik, minta maaf," kata mantan Menteri Kehutanan tersebut.

Menurut Zulkifli, banyak pekerjaan-pekerjaan Kemenag yang masih menumpuk, tapi sampai sekarang tak kunjung diberesi. Umrah dan haji contohnya. Sudah ratusan ribu pengaduan masuk ke MPR, lantaran jemaah terlantar tak bisa berangkat, tetapi Kemenag tidak bisa menyelesaikan.

"Saya ke MPR banyak sekali ditemui, ratusan ribu umat Islam yang ingin haji dan umrah telantar. Bukan 10 ribu, tapi ratusan ribu. Bukan baru kemarin, bertahun-tahun. Telantar tak bisa berangkat. Orang kampung jual sawah, jual kerbau, jual sapi, bertahun-tahun dia kumpulkan uang mau berangkat umrah, ada yang ingin berangkat haji, tak bisa berangkat," kata Zulkifli dengan suara meninggi.

"Padahal itu tugas Kementerian Agama. Lalu Kemenag 'sudah tutup saja perusahaannya.' Di mana tanggung jawabnya? Pembiaran bertahun-tahun. Kepekaannya, empatinya Menteri Agama terhadap umat Islam, ulama, empatinya itu ada di mana? Itu lebih penting. Sekarang bikin blunder baru, sertifikasi ulama. Persoalan baru. Kasihan Pak Presidennya menurut saya," kata Zulkifli.

Pengajian Bisa Dibubarkan

Kritikan keras terhadap kebijakan standardisasi ustaz atau ulama yang dibuat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga dikritik keras Ustaz Daka Juho Simanjuntak. Terlebih saat ini Majelis Ulama Indonesia juga akan melegalisasi kebijakan tersebut.

"Saya khawatir bisa dibubarkan ormas tertentu. Ketika ada seorang ustaz mau berceramah mana legitimasimu, mana standardisasimu," kata Ustaz Daka dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu (23/5).

Daka menyarankan agar kebijakan itu dicabut. Dia mengusulkan pemerintah dan MUI menyerahkan pada masyarakat. "Biarkan masyarakat. Aku mau panggil dia, aku panggil dia," ujarnya.

Daka menilai, kebijakan itu hanya akan menimbulkan kegaduhan. Meskipun MUI nantinya terus menambah daftar ustaz atau ulama yang masuk daftar standardisasi.

"Misalnya kementerian A, kementerian B merilis daftar nama ustaz yang bisa masuk, nanti ada ustaz dikatakan 'kamu tidak masuk ke kementerian A, kementerian B. Kamu masuknya di kementerian itu'," kata Daka lagi.

Apalagi bila ukurannya adalah pendidikan, harus lulusan S1, atau S2. Sedangkan banyak ustaz atau ulama yang memiliki jutaan jemaah tapi mereka bukan lulusan perguruan tinggi. "Saya kira masih banyak tamatan-tamatan seperti itu malah kurang memahami," tuturnya.

Selain itu, Daka mempertanyakan kenapa hanya ustaz dan ulama yang hendak distandardisasi. Sementara, pendakwah di Indonesia bukan hanya di kalangan Islam saja. "Kenapa ustaz-ustaz saja yang dilegitimasi. Mereka juga dilegitimasi, banyak agama-agama lain," katanya.

Menag Gagal Paham

Sementara itu politikus PDIP Maruarar Sirait juga menyayangkan langkah Kementerian Agama merilis rekomendasi 200 nama mubalig. Ia menilai hal itu justru kontraproduktif dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Menurut saya Menag gagal paham, dia bekerja untuk siapa, dan gagal memahami apa yang (sudah) dilakukan oleh Pak Jokowi," kata Maruarar dalam Rilis Survei Indo Barometer di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut dia, selama ini Jokowi berusaha merangkul ulama dari berbagai organisasi. Namun, upaya Jokowi malah dicederai daftar 200 mubalig. Karenanya, dia memperingatkan kementerian lain agar tidak melakukan hal yang sama.

"Seharusnya (menteri) memahamilah visi misi Presiden dalam Nawacita. Jadi dikurangilah seperti yang di Kemenag ini," tegas pria karib disapa Ara ini.

Daftar 200 nama mubalig merupakan rilis awal yang dihimpun dari masukan tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat. Jumlah daftar ini tentu akan terus bertambah seiring masukan dari berbagai pihak.

"Nama yang masuk memang harus memenuhi tiga kriteria itu. Namun, para mubalig yang belum masuk dalam daftar ini, bukan berarti tidak memenuhi tiga kriteria tersebut," ujar Menteri Agama Lukman Saifuddin baru-baru ini. (CNNI/LIP6)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 24 Sep 2018 30°C 23°C
  • 25 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px