Logo
Print this page

Menyuap Pangonal Rp40 Miliar, Asiong Dihukum 3 Tahun Penjara

Effendy Syahputra alias Asiong saat sidang pembacaan vonis kasusnya karena menyuap Bupati Labuhan Batu nonaktif Pangonal Harahap yang menjalani sidang perdana sebagai terdakwa, Kamis (13/12) di PN Medan. andalas/ahmad fuad siregar Effendy Syahputra alias Asiong saat sidang pembacaan vonis kasusnya karena menyuap Bupati Labuhan Batu nonaktif Pangonal Harahap yang menjalani sidang perdana sebagai terdakwa, Kamis (13/12) di PN Medan. andalas/ahmad fuad siregar

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada pengusaha Effendy Syahputra alias Asiong, karena terbukti menyuap Bupati Labuhan Batu nonaktif Pangonal Harahap yang total nilainya mencapai Rp40 miliar, untuk mendapatkan proyek-proyek infrastruktur di Pemkab Labuhan Batu.

Asiong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Memutuskan, mengadili terdakwa Effendy Syahputra alias Asiong dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Irwan Efendi saat membacakan vonis di Ruang Sidang Cakra Utama PN Medan, Kamis (13/12).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dody Sukmono, yang semula menuntut terdakwa Asiong, 4 tahun penjara.

Asiong yang duduk tenang di kursi pesakitan, terlihat pasrah atas putusan majelis hakim tersebut. Dia memutuskan tidak melakukan banding dan akan menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. "Saya terima Pak Hakim," ucap Direktur PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA) itu setelah berdiskusi dengan penasihat hukumnya.

Kepada wartawan usai sidang, Asiong mengaku tak bisa berbuat apa-apa lagi menghadapi kasusnya. Dia telah kooperatif mengungkap kasus penyuapan dari sejumlah proyek di Labuhan Batu. "Semuanya sudah saya ungkapkan di persidangan," tandasnya.

Asiong menyatakan dia telah turut membantu KPK membongkar kasus tersebut. Selama penyidikan dirinya kooperatif dan turut mencocokkan fakta penyidikan.

Sehingga meski dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) barang bukti uang suap Rp500 juta ke Pangonal tidak dimiliki KPK, karena si penerima uang Umar Ritonga (orang kepercayaan Pangonal) hingga kini belum ditangkap, kasus itu akhirnya berkembang menjadi kasus pemberian uang kepada Pangonal yang nilainya melebihi Rp40 miliar. "Saya ungkap semua, tidak hanya pada 2018, tapi juga pemberian pada 2016 dan 2017," sebut Asiong.

Jerat hukum yang dihadapi Asiong berawal saat Thamrin Ritonga, salah seorang tim sukses Pangonal Harahap, datang menemuinya pada 2016. Ketika itu Pangonal sudah terpilih, namun belum dilantik sebagai Bupati Labuhan Batu.

Thamrin meminta Asiong memberikan Rp7 miliar untuk membayar utang-utang Pangonal semasa kampanye. Pengusaha ini kemudian dipertemukan dengan Pangonal di salah satu hotel di Medan untuk membicarakan mekanisme pengembalian uang itu nantinya.

Berdasarkan dakwaan, uang itu dibayar dengan proyek yang akan didapatkan Asiong. Uang yang diberikan kepada Pangonal merupakan bagian atau fee proyek untuknya.

Setelah pertemuan itu, Asiong mengatakan dia bertemu lagi dengan Pangonal. Pertemuan itu dilakukan di pendopo Bupati Labuhan Batu setelah Pangonal dilantik.

Asiong mengaku pihak Pangonal kerap meminta uang sehingga dia terkadang kesulitan untuk memenuhinya, bahkan sampai harus berutang.

Dengan dasar sikap kooperatif dan turut membantu membongkar pemberian uang yang jumlahnya melebihi Rp40 miliar kepada Pangonal, Asiong sempat memohon kepada hakim agar dia menjadi justice collaborator (JC) karena dia merasa bukan pelaku utama.

"Saya tidak pernah menyuap bupati. Mereka datang kepada saya untuk meminta uang. Saya tidak menyuap uang, tapi diminta. Tak pernah meminta proyek, tapi diberi proyek," katanya.

Sidang Perdana Pangonal
Sementara itu di hari dan tempat yang sama, Bupati Labuhan Batu nonaktif Pangonal Harahap menjalani sidang perdana sebagai terdakwa sebagai penerima suap dari pengusaha Asiong. Pangonal yang duduk di kursi pesakitan banyak tertunduk mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody Sukmono dari KPK.

Dodi mendakwa Pangonal dengan Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Sejak 2016 sampai 2018 bertempat di Labuhan Batu atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Tipikor Medan, Pangonal Harahap menerima hadiah uang yang seluruhnya Rp42.280.000.000, serta uang sejumlah SGD 218.000 dengan rincian pada tahun 2016 sejumlah Rp12.480.000.000, pada tahun 2017 sejumlah Rp12.300.000.000, dan pada tahun 2018 sejumlah Rp17.500.000.000,00 dan pecahan dollar Singapura sejumlah SGD 218.000," ucap Dody.

Uang tersebut diserahkan Effendi Sahputra melalui orang-orang kepercayaan Pangonal yaitu H Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (timses Pangonal), Baikandi Harahap (anak), dan Abu Yazid Hasibuan yang merupakan adik ipar Pangonal.

Selanjutnya Pangonal disebutkan JPU mengoordinir pejabat-pejabat di Pemkab Labuhan Batu untuk mematuhinya dan meminta agar perusahaan Asiong dimenangkan dalam proyek pekerjaan.

"Bahwa terdakwa selaku Bupati Labuhan Batu bersama-sama dengan H Thamrin Ritonga (berkas terpisah) dan Umar Ritonga (buronan) mengetahui atau setidaknya patut diduga bahwa penerimaan uang yang seluruhnya sejumlah Rp42.280.000.000 dan uang sejumlah SGD218.000 dari Asiong merupakan fee proyek atas pemberian beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018," beber Dody.

Dody mengatakan bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara.

Hakim Ketua Irwan Effendi kemudian mempersilakan terdakwa untuk mengajukan eksepsi pada pekan depan. Namun Pangonal menyatakan dirinya tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU kepadanya.

"Paham Pak. Kami gak mengajukan eksesdi," ucap Pangonal, yang kemudian sidang ditutup majelis hakim hingga satu pekan ke depan.

Usai sidang, Dody Sukmono mengatakan pada persidangan berikutnya, pihaknya akan mengungkap ke mana saja uang suap Rp40 miliar dari Asiong ke Pangonal tersebut  mengalir, termasuk uang yang disebut Pangonal digunakan untuk kampanye salah satu pasangan calon Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

"Semuanya akan kita uji di persidangan. Karena Pangonal tidak mengajukan eksepsi maka sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi terkait kasus PUPR tahun 2016 hingga 2018 ini. Semuanya akan kita uji ke mana uang-uangnya," pungkas Dody. (AFS)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com