Logo
Print this page

Menangis, Hakim Merry Purba Mengaku Dijebak

Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan Merry Purba menangis memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9). Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan Merry Purba menangis memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9).

Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba, mengaku tak pernah menerima duit suap terkait perkara yang ditanganinya. Dia mengaku dijebak hingga menjadi tersangka kasus dugaan suap dari pengusaha Tamin Sukardi.

"Saya hanya berdoa kepada Tuhan, bukakan hati orang-orang yang menjebak dan mengorbankan saya dengan mengatakan uang ada di meja saya. Tolong ya kepada Bapak Ketua PN Medan, saya tidak tahu ada apa di sini. Saya tanya ke Pak Sontan juga (hakim Sontan Merauke), ke Pak Wakil (Wahyu Prasetyo Wibowo) juga yang di sebelahku, kami sama-sama mengadili di situ. Saya bukan pemain. Saya tidak tahu apa ini semua sampai ada uang sejumlah itu," kata Merry sambil menangis terisak di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Dia mengaku tak tahu soal duit yang disebut ditemukan di mejanya. Menurutnya, dia tak pernah menerima uang yang ditemukan itu.

"Kalau ada katanya keberadaan uang di meja saya, meja saya itu selalu terbuka, selalu terbuka dan tidak pernah tertutup. Saya tidak pernah terima apa pun. Kalau mau jujur, saya mohon kepada penyidik KPK dengan segala kerendahan hati saya, tolong diselidiki CCTV siapa-siapa yang masuk ke ruangan saya," ucapnya.

"Meja saya itu terbuka, tidak pernah terkunci. Kalau saya terima uang tanggal 25 (Agustus 2018) itu, itu Sabtu. Hari Sabtu kan pere (libur). Apa saya sebodoh itu masuk ke kantor? Coba lihat CCTV. Apa itu mungkin saya bawa? Dari mana? Baru masukkan ke laci, kan tidak masuk akal. Itu membingungkan saya selama ini," sambungnya.

Merry juga menjelaskan soal keberadaan mobilnya pada 25 Agustus 2018, yang disebutnya dipertanyakan penyidik KPK. Menurut Merry, mobil itu sedang dipinjam oleh keluarganya.

Dia merasa dikorbankan dalam kasus ini. Menurutnya, dia sama sekali tak tahu dugaan suap tersebut.

"Saya mohon kepada yang mengaitkan saya dengan perkara ini, tolong berkata jujur. Jangan aku dikorbankan, mentang-mentang saya ini hakim ad hoc tidak ada pembela di Mahkamah Agung. Putusan saya berbeda, kenapa kok saya bisa dikorbankan. Ada apa ini, itu pertanyaan saya selama beberapa hari," ucap Merry.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di Medan pada Selasa (28/8). Saat itu ada delapan orang yang diamankan KPK, termasuk empat hakim, yakni Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim PN Medan Sontan Merauke, dan hakim ad hoc Tipikor Medan Merry Purba.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Merry Purba dan panitera pengganti Helpandi sebagai tersangka yang diduga menerima suap. Sedangkan tersangka pemberi ialah pengusaha Tamin Sukardi dan orang kepercayaannya, Hadi Setiawan.

Tamin diduga memberi total duit SGD280 ribu ini terkait dengan vonis perkaranya di PN Medan pada Senin (27/8). Kasus Tamin di PN Medan itu disidangkan oleh Merry Purba.

"Beberapa hari di sini, saya dapat pencerahan, terus terang saya merasa dikorbankan dalam perkara ini, sebelumnya saya mohon maaf kepada Ketua MA mungkin saya sudah dipecat," kata Merry yang Rabu itu diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Helpandi.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya juga mohon maaf karena peristiwa ini sudah disaksikan dan mungkin seluruh Indonesia, kerabat saya sudah tahu semua, mengatakan bahwa ini OTT (Operasi Tangkap Tangan) tetapi saya tegaskan saya itu tidak OTT," ujar Merry.

Menurut dia, OTT tersebut dilakukan terhadap panitera pengganti Helpandi, bukan terhadap dirinya. "Yang OTT itu adalah panitera, saya tidak tahu informasi bagaimana jumlah uang katanya ada sama panitera. Kemudian katanya ada lagi diterima atau digeledah barang bukti dari meja saya, tetapi secara jujur saya katakan saya tidak pernah melakukan apa pun yang dikaitkan dengan perkara yang saya tangani," ujar Merry.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan soal Merry Purba yang membantah menerima suap terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

"Selama KPK bekerja, kami sering menghadapi penyangkalan-penyangkalan baik yang disertai sumpah dengan agama masing-masing atau tidak, namun banyak juga yang mengakui perbuatannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

"Yang terpenting bagi KPK adalah tetap menangani kasus-kasus korupsi secara hati-hati dengan bukti yang kuat. Jika memang tersangka MP memiliki informasi tentang pelaku lain, silakan disampaikan pada penyidik," ungkap Febri.

Tamin adalah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar.

Merry diduga menerima total 280 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3 miliar) terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Dalam putusan yang dibacakan 27 Agustus 2018, Tamin dihukum 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

"Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8).

Meski divonis dan diwajibkan membayar uang pengganti, namun lahan yang dituntut jaksa untuk dikembalikan kepada negara tetap dikuasai oleh Tamin dan lahan 74 hektare tetap dimiliki PT ACR. Hakim Merry adalah salah satu anggota majelis hakim menyatakan "dissenting opinion" dalam vonis tersebut.

Sedangkan ketua majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo adalah ketua majelis hakim yang kasusnya belakangan populer dibicarakan, yaitu perkara mengenai pengeras suara masjid yang dikategorikan sebagai penodaan agama oleh seorang warga Kota Tanjung Balai (Sumut) Meiliana. Meiliana divonis 18 bulan penjara namun mengajukan banding.

"Sebelum kegiatan tangkap tangan, sudah ada pemberian 150 ribu dolar Singapura kepada hakim MP. Pemberian ini merupakan bagian dari total 280 ribu dolar Singapura yang diserahkan TS melalui HS orang kepercayaannya pada 24 Agustus 2018 di Hotel JW Marriot Medan," ujar Agus.

Total pemberian uang yang terealisasi adalah 280 dolar Singapura, dengan 130 ribu dolar Singapura ditemukan KPK di tangan Hadi Setiawan, dan 150 ribu dolar Singapura diduga diterima hakim Merry Purba. (DTC/ANT)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
Info Pemasangan Iklan Online

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com