Log in

Medan "Kota Terkotor" Memalukan


Medan-andalas Kota Medan baru saja mendapat predikat sebagai kota terkotor untuk kategori kota metropolitan berdasarkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengaku hasil penilaian yang diberikan KLHK terhadap Kota Medan itu sangat memalukan.

"Sudah tidak meraih Adipura, malah mendapatkan predikat kota terkotor," kata Ihwan di Medan, Selasa (15/1).

Untuk itu Ihwan mendorong Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang saat ini dipimpin Muhammad Husni itu.

Ihwan berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan yang ditempatkan benar-benar sosok yang mau bekerja keras untuk kemajuan kota.

"Jangan lagi ada para kepala dinas atas OPD ini yang ditempatkan hanya mampu cakap-cakap atau membuat konsep saja dengan retorika yang terkesan sangat wah. Tapi, faktanya di lapangan tidak bisa bekerja melakukan pembenahan secara nyata untuk kota ini," tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Ihwan juga meminta penempatan pimpinan pada masing-masing OPD di lingkungan Pemko Medan dapat memperhatikan kemampuan pejabat tersebut. Sehingga pejabat itu mampu mengaplikasikan tugas dan tanggung jawab secara baik.

"Fakta di lapangan, memang persoalan penanganan sampah belum tuntas. Masih berserakan secara sembarangan, sehingga terkesan sangat kumuh dan kotor. Dinasnya hanya mampu memaparkan konsep dan konsep saja atau kata orang Medan hanya bisa cakap, tapi hasilnya tidak ada," sindirnya.

Permintaan senada agar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melakukan evaluasi terhadap kinerja Muhammad Husni sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga disampaikan Ketua Komisi D DPRD Medan Abdul Rani.

Menurut dia, hasil penilaian KLHK itu tidak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk menjaga kebersihan di kota terbesar nomor tiga di Indonesia tersebut.

"Dengan penilaian tersebut, sudah selayaknya Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Memang secara kebutuhan, menjaga kebersihan itu tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki," ungkap Rani.

Dia menilai, mempertahankan Piala Adipura lebih sulit dibandingkan mendapatkannya. Sehingga, Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan harusnya bisa bekerja secara ekstra untuk menjaga dan merawat kebersihan di Kota Medan.

"Kita tidak menampik, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan telah proaktif melakukan sosialisasi untuk menjaga kebersihan. Sehingga sangat kita sayangkan penilaian ini," bebernya.
    
Husni Tak Terima

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Muhammad Husni tidak terima Kota Medan disebut sebagai kota terkotor. Sebab, istilah terkotor tersebut tidak ada dalam penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini perlu kita luruskan, dalam penilaian program Adipura oleh KLHK tak ada istilah terkotor, yang ada itu nilai paling rendah. Kata-kata terkotor itu persepsi wartawan (media), media yang menyimpulkan seperti itu," kata Husni saat dihubungi andalas melalui telepon selulernya, Selasa (15/1).

Namun demikian, Husni yang mengaku sedang berada di Kantor KLHK di Jakarta, mengakui Kota Medan mendapat penilaian paling rendah oleh KLHK dalam program Adipura periode 2017-2018 untuk kategori kota metropolitan.

Menurut Husni, Kota Medan mendapat kategori atau nilai paling rendah dalam program Adipura karena di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kecamatan Medan Marelan, yang mana satu-satunya TPA milik Pemko Medan, belum memiliki sistem pengolahan sampah. Fungsi TPA sampah tersebut masih sebatas penampungan.

"Selama ini TPA Terjun hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Di sana memang belum ada pemrosesan sampah, jadi wajar Kota Medan mendapat penilaian seperti itu dari KLHK," ungkap Husni.

Ke depan, lanjut Husni, penilaian KLHK tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Medan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga di Kota Medan, sekaligus perbaikan dalam program Adipura periode mendatang.

Sebelumnya, Kota Medan, Sumatera Utara disebut sebagai kota terkotor oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori kota metropolitan. Sementara Bandar Lampung, Lampung dan Manado, Sulawesi Utara disebut sebagai kota terkotor untuk kategori kota besar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan kota-kota tersebut mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

KLHK juga mencatat Kota Sorong, Kupang dan Palu sebagai kota sedang terkotor. Untuk kategori kota kecil terkotor adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.     

"(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek," kata Rosa usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Kantor KLHK, Jakarta, Senin (14/1) seperti dilansir dari Antara.

Rosa mengatakan penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA). Kota-kota terkotor itu mendapat nilai jelek karena membuang sampah terbuka serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Kemudian, faktor nilai buruk lain adalah komitmen yang kurang, anggaran kurang, serta partisipasi publik yang kurang.

Padahal, kata Rosa, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa tempat pemrosesan akhir (TPA) menggunakan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill) atau sekurang-kurangnya sistem lahan urug terkendali (controlled landfill).

Pemerintah memberikan anugerah Adipura periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan yang terdiri dari satu Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura dan lima Plakat Adipura serta penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan Program Adipura periode 2017-2018 itu telah dilaksanakan penilaian terhadap 369 kabupaten/kota se-Indonesia, atau sebanyak 72 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Rosa berharap kota-kota yang masih kurang dalam penilaian Adipura itu dapat memperbaiki diri untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dia mengatakan KLHK akan memberikan pendampingan terhadap kota-kota yang mendapatkan penilaian paling rendah saat pemerintah melakukan penilaian Adipura.  (THA/BEN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px