Log in

Masyarakat Keluhkan Tarif Tol Mahal, Tidak Usah Lewat Jalan Tol

Gerbang Tol Kuala Namu Gerbang Tol Kuala Namu

Jakarta-andalas Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat yang mengeluhkan mahalnya tarif Tol Trans Jawa untuk melintasi jalur biasa selain jalan tol. JK mengatakan, tingginya tarif tol itu tak lepas dari biaya investasi pembangunan yang juga mahal.

"Ya karena investasinya memang mahal. Tapi itu kalau jarak jauh. Kalau tidak mau merasa mahal, jalan biasa saja," ujar JK di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

Sebelumnya pengusaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik mengeluhkan tarif Tol Trans Jawa yang dinilai terlalu mahal. Tarif tersebut membuat truk yang membawa barang logistik lebih memilih lewat jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) ketimbang tol.

Tarif itu diakui JK memang terasa mahal bagi pengguna kendaraan pribadi. Namun, menurutnya untuk kendaraan besar seperti bus justru menguntungkan karena yang dikenai tarif adalah kendaraannya.

Di sisi lain, JK menilai masyarakat sebenarnya dapat memilih jalur luar tol. Sebaliknya, sambung dia, jika ingin cepat, masyarakat bisa melintasi jalan tol.

"Tergantung kan mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau cepat? Semua ada harganya. Kalau pilih cepat ya kan mungkin delapan jam bisa sampai Surabaya, tapi kalau mau pakai jalan biasa mungkin butuh 12 jam," tuturnya.

Kendati demikian, JK mengakui penetapan tarif tol ini harus dievaluasi lagi oleh pemerintah. "Ini memang patut dievaluasi. Tapi itulah memang ciri jalan tol harus bayar sendiri," ucap JK.

Sebelumnya, tarif enam ruas baru Tol Trans Jawa resmi diberlakukan Senin (21/1) pukul 00.00 WIB. Besaran tarif terjauh enam ruas tol baru untuk kendaraan golongan I sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 14 Januari 2019 untuk ruas Ngawi-Kertosono sebesar Rp88 ribu.

Untuk Ruas Gempol-Pasuruan besaran tarif mencapai Rp36 ribu, Ruas Relokasi Porong - Gempol pada Tol Surabaya-Gempol Seksi Kejapanan - Porong sebesar Rp3.000, - Seksi Porong - Kejapanan Rp 6.000. Untuk Ruas Pemalang-Batang Rp39 ribu.

Untuk Batang-Semarang tarif yang dikenakan sebesar Rp75 ribu dan untuk Semarang - Solo tarif yang dikenakan sebesar Rp65 ribu. Tarif yang diberlakukan sudah sesuai ketentuan rasionalisasi tarif yaitu pertama, untuk ruas yang baru operasi tarif tol awal golongan I maksimal Rp1.000/km. Kedua, besaran tarif kendaraan golongan II dan III adalah 1,5 kali dari golongan I dan untuk golongan IV dan V adalah 2 kali dari golongan I.

Soal Kebocoran

Sementara mengomentari terkait kebocoran APBN Tahun 2018, Wapres mengakui memang terjadi, namun angkanya berkisar sekitar 2,5 persen dari total anggaran senilai Rp2.200 triliun.

"Bukan 25 persen, hanya 2,5 persen dari anggaran. Jadi tidak 25 persen dari total APBN, hanya 2 sampai 2,5 persen dari APBN. (Kebocoran) Itu bahaya juga ya, jangan (diasumsikan) saya bilang kecil, tapi bahaya juga itu," kata JK.

Wapres menjelaskan anggaran yang berpotensi untuk bocor atau dikorupsi adalah pos untuk belanja modal dan belanja barang yang senilai sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

Sedangkan pos anggaran untuk belanja pegawai dan operasional, seperti gaji pegawai negeri sipil, subsidi, anggaran untuk bayar utang, untuk bayar bunga utang dan bantuan sosial, tidak bisa dikorupsi, ujarnya.

"Yang bisa dikorupsi atau bocor itu hanya belanja modal dan belanja barang, yang dari APBN kita itu kurang lebih Rp500 triliun lebih. Jadi yang bisa dikorupsi cuma ini, proyek, belanja barang, beli pesawat," tambahnya.

Berdasarkan data penanggulangan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wapres JK menjelaskan rata-rata dana yang dikorupsi berkisar antara 7 hingga 12 persen dari anggaran proyek pemerintah.

"Jadi kalau katakanlah Rp550 triliun itu belanja barang dan belanja modal, itu maksimum yang bisa diambil (dikorupsi, red.) kalau 10 persen itu Rp50 triliun. Memang jelek, salah, tapi tidak Rp500 triliun. Jadi salah penafsirannya," jelasnya.

Namun demikian, upaya pemerintah untuk menindak tegas pelaku korupsi terus dilakukan yang dibuktikan dengan banyaknya pejabat negara dan pejabat daerah ditangkap KPK.

"Akibatnya kan ada 500-an orang ada di Sukamiskin, semuanya itu karena 'bocor' itu tadi. Jadi pemerintah keras sekali, tidak memberikan toleransi," ucapnya, menegaskan.

Enggan Lewat Tol

Tidak hanya tol Trans Jawa, tarif tol Medan-Tebing Tinggi yang merupakan bagian dari proyek Trans Sumatera juga dinilai cukup mahal sehingga masyarakat banyak mengeluhkannya dan enggan melewati jalur tol saat bepergian.

Dalam beberapa hari terakhir, Fraksi PKS DPRD Medan menerima keluhan masyarakat terkait pemberlakuan tarif tol Medan-Tebingtinggi yang dinilai cukup mahal. Ketua Fraksi PKS, Jumadi, mengatakan, mahalnya tarif tol tersebut membuat masyarakat enggan melewati jalur tol.

"Kalau begini, salah satu fungsi jalan tol untuk mengurai kemacetan tak akan tercapai," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Jumadi yang mengaku cukup banyak menerima keluhan soal tarif tol yang dinilai mahal itu, beberapa waktu lalu.

Dia mencontohkan tarif tol Tanjung Mulia ke Sei Rampah dikenakan biaya sebesar Rp50.000, Amplas-Rampah Rp47.000. Menurut Jumadi, tingginya tarif tol tersebut dikarenakan tidak dikelola murni oleh PT Jasa Marga, melainkan dikelola pihak ketiga, baik swasta asing maupun swasta dalam negeri.

 "Jadi tarif yang mereka berlakukan tentu saja mengacu kepada harga tarif standar internasional," ungkapnya.

Masalahnya, penetapan tarif tinggi itu belum sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Sumut pada umumnya. Demikian juga dengan kemampuan masyarakat untuk menggunakan tol tersebut.

Diilustrasikannya, tarif tol dari Medan menuju Sei Rampah yang jaraknya 42 Km, pengguna jalan tol dikenakan tarif sebesar Rp41.000. Demikian pula dari Kuala Namu ke Sei Rampah berjarak 42 Km harus membayar Rp 41.000.

Sementara, taril jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga dari Tanjung Morawa ke Belawan dengan jarak 32 Km hanya dikenakan Rp8.000. Jelas sekali terjadi disparitas tarif yang cukup lebar antara tol yang dikelola oleh Jasa Marga dengan pihak swasta.

Disebutkannya, keberadaan jalan tol bukan semata-mata bagian dari bisnis. Sebab jalan tol itu merupakan sarana pelayanan publik yang digunakan masyarakat banyak. Lagi pula tujuan dibangunnya jalan tol juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas di jalan primer, mempercepat transportasi pelayanan darat.

Dengan mahalnya tarip tersebut akhirnya masyarakat umum enggan melaluinya. Artinya, rencana untuk mengurangi dampak kemacetan lalu lintas yang ada di jalan primer, tidak tercapai. Karena kendaraan umum dan truk lebih banyak memilih jalan melalui jalan primer karena mahalnya tarif tol.

Meskipun selisih waktu tempuh hingga dua jam, apabila sekali melintas dikenakan Rp122.000, sopirnya pasti berpikir, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk makan dua hari. "Ini jadi pertimbangan rakyat kecil, khususnya supir,” pungkasnya. (G/ANT/MBD)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px