Log in

Mantan Waka PN Medan Diperiksa KPK


Jakarta-andalas Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Waka PN) Medan Wahyu Prasetyo Wibowo irit bicara usai diperiksa sebagai saksi dugaan suap hakim Merry Purba. Dia buru-buru meninggalkan KPK.

"Nggak ada apa-apa, sudah saya jelaskan ke penyidik," ucap Wahyu usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/9).

Wahyu terus berjalan hingga akhirnya menumpang taksi di depan KPK.  Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wahyu Prasetyo Wibowo dalam penyidikan kasus suap Hakim PN Medan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Medan Merry Purba (MP) dan panitera pengganti PN Medan Helpandi (H). Dua lainnya Tamin Sukardi (TS) dari swasta, dan Hadi Setiawan (HS) dari swasta atau orang kepercayaan Tamin.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai saksi untuk tersangka TS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/9).

Selain Wahyu, KPK juga memanggil lima saksi lainnya untuk tersangka Tamin, yaitu panitera pengganti pada PN Medan Oloan Sirait, Winda Amboru BR Gultom staf dari Merry Purba, PNS Hakim Tipikor PN Medan Sontan Marauke Sinaga serta dua karyawan swasta PT Erni Putra Terari Iwan dan Sudarni BR Samosir.

Tamin adalah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar.

Merry diduga menerima total 280 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3 miliar) terkait putusan perkara tindak pidana korupsi No perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor PN Medan.

Dalam putusan yang dibacakan 27 Agustus 2018, Tamin dihukum enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Meski divonis dan diwajibkan membayar uang pengganti, namun lahan yang dituntut jaksa untuk dikembalikan kepada negara tetap dikuasai oleh Tamin dan lahan 74 hektare tetap dimiliki PT ACR.  Hakim Merry adalah salah satu anggota majelis hakim menyatakan "dissenting opinion" dalam vonis tersebut.

Sedangkan ketua majelis hakim adalah hakim Wahyu Prasetyo Wibowo adalah ketua majelis hakim yang kasusnya belakangan populer dibicarakan yaitu perkara mengenai pengeras suara masjid yang dikategorikan sebagai penodaan agama oleh seorang warga kota Tanjung Balai (Sumut) Meliana. Meliana divonis 18 bulan penjara namun mengajukan banding.

"Sebelum kegiatan tangkap tangan sudah ada pemberian 150 ribu dolar Singapura kepada hakim MP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8).

Agus mengatakan pemberian ini merupakan bagian dari total 280 ribu dolar Singapura yang diserahkan TS melalui HS, orang kepercayaannya pada 24 Agustus 2018 di hotel JW Marriot Medan.

Dengan demikian total pemberian uang yang terealisasi adalah 280 dolar Singapura dengan 130 ribu dolar Singapura ditemukan KPK di tangan Hadi Setiawan dan 150 ribu dolar Singapura diduga diterima hakim Merry Purba. (DTC/ANT)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 97%

Wind: 6.44 km/h

  • 15 Nov 2018 27°C 22°C
  • 16 Nov 2018 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px