Log in

KPU Sumut Tak Takut Ancaman JR

Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain didampingi Kasubbag Hukum dan Teknis Maruli Siahaan saat menggelar konferensi pers di Kantor KPU Sumut, Selasa (13/3). Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain didampingi Kasubbag Hukum dan Teknis Maruli Siahaan saat menggelar konferensi pers di Kantor KPU Sumut, Selasa (13/3).

Medan-andalas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut tidak takut dipidanakan Jopinus Ramli (JR) Saragih jika nantinya Ketua Partai Demokrat Sumut yang juga Bupati Simalungun dua periode itu ternyata dinyatakan tidak layak menjadi calon Gubernur Sumatera Utara untuk bertarung di Pilgub 2018.

Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum Iskandar Zulkarnain menegaskan hingga kini pihaknya masih berpegang teguh pada amar putusan Bawaslu Sumut yang mengharuskan JR Saragih melengkapi syarat pencalonannya sebagai gubernur, yakni terkait legalisasi ulang ijazah SMA-nya ke Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 

Selain itu, KPU Sumut menurutnya juga tidak akan terpengaruh dengan apapun hasil putusan gugatan JR Saragih di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang saat ini proses penanganannya masih berlangsung,

"Kita tidak akan terpengaruh dengan hasil putusan PTTUN dan akan berpegang teguh terhadap amar putusan Bawaslu Sumut. Dan kami nyatakan tidak gentar dengan ancaman pidana yang dilontarkan JR Saragih," tegas Iskandar didampingi Kasubbag Hukum dan Teknis Maruli Siahaan kepada wartawan, di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Selasa sore (13/3).

Menurut Iskandar, KPU Sumut akan melakukan rapat pleno penetapan hasil legalisasi ijazah SMA JR Saragih di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II DKI Jakarta setelah tujuh hari kerja sejak amar putusan Bawaslu Sumut dilaksanakan.

"Kami tidak mau dianggap ada skenario atau persekongkolan dalam proses leges di Suku Dinas DKI Jakarta, karena kami dari Komisioner KPU bersama-sama berangkat ke Jakarta dengan pemohon (JR Saragih-Ance), serta pihak Bawaslu, namun kami dalam membuat keputusan nantinya tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku serta PKPU," ujar Iskandar.

Dalam waktu tujuh hari kerja ke depan, setelah legalisasi ijazah ulang SMA JR Saragih di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, KPU Sumut akan menggelar rapat pleno dan hasilnya akan diputuskan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Iskandar, komisioner lengkap KPU Sumut, JR Saragih, dan tim dari Partai Demokrat serta Bawaslu, diterima secara resmi oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II DKI Jakarta Zubaidah di kantornya pada Senin (12/3) untuk melakukan leges ulang fotokopi ijazah SMA JR Saragih. Namun ternyata yang leges bukan ijazah SMA JR Saragih melainkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) karena ijazah JR Saragih dinyatakan hilang.

Dikatakan Iskandar, sesuai pengakuan Zubaidah, bahwa JR Saragih beserta rombongan yang berjumlah delapan orang datang ke kantornya pada 9 Maret 2018, meminta agar kantornya mengeluarkan SKPI pengganti ijazah JR Saragih yang hilang.

"Jadi berdasarkan ketentuan JR Saragih telah menyerahkan Surat Keterangan Hilang Ijazah dari Polsek Kemayoran Jakarta Pusat, adanya saksi teman sekolah JR Saragih di SMA Ikhlas Prasasti, serta Surat Pertanggungjawaban mutlak dari JR Saragih sesuai Permendikbud RI menjadi dasar diterbitkannya SKPI JR Saragih," papar Iskandar menirukan ucapan Zubaidah.

Menjawab pertanyaan wartawan bagaimana KPU Sumut menyikapi putusan PTTUN nantinya bila ternyata tidak sama dengan putusan Bawaslu Sumut. "Kita tetap mengacu kepada putusan Bawaslu dan ini yang akan kita jalankan sesuai undang-undang dan Peraturan KPU," tegas Iskandar.

Ajukan SKPI di PTTUN

Sementara itu bakal pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur  Sumut JR Saragih-Ance Selian turut melampirkan SKPI JR Saragih sebagai bukti gugatan mereka di PTTUN) Medan.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan JR menggugat KPU Sumut di PTTUN Medan yang diketuai Bambang Edi Soetanto dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari penggugat maupun tergugat, Selasa (13/3).

Selain itu Surat Keterangan Laporan Kehilangan Ijazah JR Saragih di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, juga turut diajukan menjadi bukti. Total keseluruhan jumlah bukti yang diajukan penggugat ada 31 jenis, sedangkan tergugat menghadirkan 27 bukti.

Ikhwaluddin Simatupang selaku kuasa hukum JR Saragih, usai sidang mengatakan pengajuan bukti di sidang PTTUN didominasi alat bukti yang banyak terkait dengan persoalan perundang-undangan tentang pencalonan, penetapan serta Peraturan KPU.

Ditambahkan, berkas berita acara hasil penelitian yang menyatakan JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon gubernur tanggal 17 Januari 2018, juga menjadi tambahan bukti yang diajukan mereka.

Menurut Ikhwaluddin dalam  putusan Bawaslu tidak ada perintah meleges STTB, melainkan ijazah, sehingga dengan keluarnya SKPI ini alurnya jadi sama, yakni substansi ijazah SMA JR Saragih itu memang ada.

"Ini substansinya sudah jelas, kita ajukan SKPI menjadi bukti sebagai pertanda ijazah Pak JR Saragih itu ada, namun dinyatakan hilang," tandas Ikhwaluddin.

Sidang akan dilanjutkan Rabu (14/3), dengan agenda baik penggugat maupun tergugat akan mengajukan tambahan bukti, saksi fakta, dan saksi ahli. (AFS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

22°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 25 Jun 2018 28°C 22°C
  • 26 Jun 2018 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px