Log in

KPU Siap Adu Data dengan BPN Prabowo-Sandi

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Jakarta – andalas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap adu data suara Pilpres 2019 dengan milik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyebut adu data bisa dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu yang dilaksanakan sejak 10 Mei sampai 22 Mei 2019.

"Silakan, kita siap dengan data. Kami semua punya infrastruktur, kami sampai ke bawah. C1 ada, DA1 kemudian kami punya DD1, silakan kami bisa tunjukkan dalam rekapitulasi, dan ini kan sudah dibuka sudah ada forumnya sehingga dibawa saja dalam rapat pleno," ujar Evi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5).

Evi menyebut data milik KPU disandingkan dengan data Bawaslu dalam rapat pleno rekapitulasi suara. Apakah itu data tingkat provinsi dan daerah dengan data yang disampaikan KPU Provinsi.

"Ini kan kita bisa saling membandingkan data Bawaslu dan KPU provinsi jadi enggak harus dikhawatirkan dalam forumnya," jelas Evi. Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan data yang mereka miliki pun sudah diaudit. Sehingga kalau diajak untuk audit pun siap.

"Ya kami siap. Sejak awal kita memang sudah diaudit," ucapnya. KPU siap meladeni data yang dimiliki oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. "Ya segala macam hal keberatan atau apa, data disampaikan ke KPU, KPU siap untuk diklarifikasi. Sejak awal lah udah berkali kali diajukan dan diurus," kata Hasyim.

Diberitakan, BPN Prabowo-Sandi mengeluarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya. Hasil itu dipaparkan tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5).

Menurut Laode, berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa 00.00 WIB, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599.832 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandi 54,24 persen atau sebesar 48.657.483 suara. Suara tidak sah 1,62 persen.

"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," kata Laode. Hasil tersebut berdasarkan perhitungan dari 444.976 TPS atau sebanyak 54,91 persen. Laode mempersilakan bila ada pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN. "Kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," kata Laode.

Tak Pengaruhi Apa-apa

Terkait penolakan kubu BPN terhadap hasil perhitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU, pengamat hukum tata negara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, penolakan Prabowo tersebut tidak akan mempengaruhi apa-apa. Menurutnya, penolakan tersebut harus disertai langkah konkret yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena kita enggak bisa nolak-nolak di jalan, enggak bisa nolak-nolak teriak. Nolak itu tidak mempengaruhi apa-apa. Karena yang mempengaruhi itu tak kala penolakan itu dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa hasil pemilu di MK," ujar Zainal saat dihubungi Rabu (15/5).

Zainal melanjutkan, dalam persidangan sengketa hasil pemilu di MK bukti-bukti atas temuan-temuan kecurangan tersebut harus disampaikan oleh Prabowo dan BPN. "Buktikan kecurangan-kecurangan itu, mana datanya? Kalau KPU salah dalam penghitungan, tunjukkan salahnya? Kalau penyelenggaraan pemilu ada yang tidak berimbang tunjukkan mana ketidakberimbangannya? Baru kemudian disusun logika yang namanya TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," papar dosen FH UGM ini.

Dia menyarankan BPN Prabowo menyiapkan permohonan gugatan dari sekarang jika menolak hasil pilpres karena diduga ada kecurangan. Sebab, berdasarkan aturan, peserta pemilu hanya memiliki waktu 3 hari untuk mengajukan gugatan ke MK sejak pengumuman KPU pada (22/5) nanti.

"Karena nanti kan cuma berapa hari batas untuk memasukkan. Tiga hari dari pengumuman (penetapan KPU). Maka kalau dia mendalilkan bahwa terjadi kecurangan, dalil itu harus dibuktikan," jelasnya.

"Permohonan di MK itu siapa yang mendalilkan maka dia membuktikan. Kalau dia mendalilkan, dia harus buktikan kecurangan itu," imbuhnya. Sedangkan Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung pihaknya tidak akan mengajukan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke MK.  Menurutnya, gugatan ke MK hanya akan menjadi langkah yang sia-sia.

"Saya yakin Prabowo-Sandi tidak akan menempuh jalan MK," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5). Dia menerangkan Prabowo-Sandi akan memberikan sebuah keputusan setelah melihat hasil penghitungan suara Pilpres 2019 selesai dilakukan.

"Kita akan melihat nanti pada waktunya, nanti tentu setelah kita melihat penghitungan ke depan akan ada satu keputusan," ucap politikus Partai Gerindra itu. Lebih dari itu, Fadli menyatakan pihaknya tidak akan mengatur gerakan masyarakat atau people power untuk melakukan aksi, tepat di hari penetapan dan pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei mendatang. Ia berkata, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait rencana gerakan 'people power' tersebut kepada masyarakat.

Namun, Fadli menegaskan, langkah turun ke jalan untuk melayangkan protes merupakan langkah yang sah dan konstitusional dilakukan oleh masyarakat. Langkah itu, lanjutnya, juga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar.

"People power itu coba terjemahkan artinya apa, jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat. Rakyat boleh turun ke jalan, rakyat boleh protes. Siapa yang bilang enggak boleh, [itu] dijamin konstitusi kita," katanya. (CNNI/MC/ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px