Log in

KPPU: Tiga Perusahaan Terbukti Bersekongkol

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha saat menyidangkan perkara kasus persekongkolan terkait pengadaan proyek Jalan Kabanjahe-Kutabuluh. andalas|siong Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha saat menyidangkan perkara kasus persekongkolan terkait pengadaan proyek Jalan Kabanjahe-Kutabuluh. andalas|siong

Tender Proyek Jalan Kabanjahe-Kutabuluh

Medan Andalas Tiga perusahaan bersalah dan satu kelompok kerja terbukti bersekongkol terkait pengadaan tender paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan nilai HPS Rp29,973 miliar.

“Majelis Komisi menilai tindakan tiga pengusaha yang terlibat dalam proses tender itu memenuhi unsur persekongkolan,” ungkap Ketua Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo didampingi dua anggotanya, Harry Agustanto dan Yudi Hidayat, saat membacakan putusan dalam Sidang Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Medan, Selasa (4/9).

Menurut Majelis, ketiga perusahaan ini ditindak dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan satu pengusaha terlapor VII Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS, Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015.

"Kasus ini merupakan perkara pertama yang diputuskan komisioner periode ke-4 yang baru untuk tahun 2017 -2023. Kami melihat banyak kasus di Medan dengan mayoritas berupa perkara tender. Baik yang dilaporkan maupun yang diajukan sebagai inisiatif KPD pada KPPU Pusat,” kata Kodrat.

Ia menyatakan, ada lima perusahaan yang terlapor dalam kasus ini. Namun, dua diantaranya memiliki bukti kuat, sehingga dinilai tidak bersalah. Dua perusahaan dimaksud adalah PT Lince Romauli Raya (Terlapor I) dan PT Arnas Putra Utama (Terlapor II).

Sementara, tiga perusahaan yang terbukti bersalah, yakni PT Gayotama Leopropita (Terlapor III), PT Multhi Bangun Cipta Persada (Terlapor IV), dan PT Matahari Abdya (Terlapor V) serta Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 (Terlapor VI).

“Tiga perusahaan ditindak dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan satu pengusaha terlapor VII Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS, Kabanjahe-Kutabuluh Tahun 2015,” urainya.

Kemudian, para terlapor juga didenda. Untuk terlapor III membayar denda Rp1,5 miliar, terlapor IV Rp1,7 miliar, dan terlapor V Rp1,1 miliar yang harus disetor ke kas negara.

"Sidang majelis komisi juga melarang PT Multhi Bangun Cipta Persada dan PT Matahari Abdya untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan para terlapor setelah melakukan pembayaran denda," tandasnya. (SIONG)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

25°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 6.44 km/h

  • 24 Sep 2018 30°C 23°C
  • 25 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px