Log in

KPK Pastikan Bukan Uang Honor Menteri

Jubir KPK Febri Diansyah Jubir KPK Febri Diansyah

Uang Sitaan di Ruang Kerja Menag

Jakarta-andalas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa uang ratusan juta rupiah yang disita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bukan uang honor. Jika uang itu adalah honor menteri, KPK menyebut itu mestinya dilaporkan.

Hal itu dikatakan terkait penyitaan uang senilai US$30 ribu dan Rp180 juta rupiah dari Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (18/3). Lukman sendiri sebelumnya mengaku uang yang disita KPK itu merupakan uang honornya sebagai pembicara.

"Temuan uang di Kemenag dipastikan bukan honor menteri, kami pastikan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/3). "Kami sebenarnya menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menag pada saat itu, yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium, dan uang-uang tersebut tidak dibawa (oleh penyidik KPK)," ia menambahkan.

Sejak awal, Febri menyebut pihaknya sudah memisahkan antara uang honorarium dengan yang terkait kasus. "Jadi sejak awal, tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop yang merupakan honor, mana yang bukan," kata Febri.

"KPK memastikan ketika melakukan penyitaan berarti penyidik itu menduga bukti ini, bukti ini bukan hanya uang ya, bukti ini ada dokumen, ada laptop, ada yang lainnya diduga terkait dengan pokok perkara," tuturnya.

Febri menegaskan ada standar nilai untuk honorarium bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait acara tertentu. Jika melebihi standar nilai, pejabat terkait mestinya melaporkan itu ke Direktorat Gratifikasi KPK.

Febri menjelaskan soal skema pemberian honor bagi penyelenggara negara, misalnya honor saat penyelenggara negara menjadi pembicara di sebuah acara. "Ketika ada pejabat melaporkan menerima honor Rp100 juta dan dia bicara dalam sebuah acara selama 2 jam atau 3 jam, maka kami akan melihat standar biayanya selama satu jam berapa. Kalau standar biayanya untuk ahli sekitar Rp1,7 atau Rp1,8 juta, atau katakanlah Rp2 juta dikali 3 jam, maka yang berhak diterima menjadi milik penerima itu adalah nilai wajar dikali jumlah jam yang bersangkutan bicara," jelasnya.

"Kalau misalnya ada honor nilainya sangat besar misalnya Rp50 juta atau Rp100 juta, maka sisanya jadi milik negara," sambung Febri. Sebelumnya, sejumlah pihak telah angkat bicara terkait uang Rp180 juta dan USD30 ribu yang disita KPK itu. Misalnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menilai uang tersebut lazim berada di ruangan seorang Menteri.

"Lazim dong, selalu ada namanya kas kecil (di ruang kerja) iya kan dan menteri itu juga ada dana operasionalnya, dan itu kas dana operasionalnya (menteri)," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Kemudian, PPP juga angkat bicara soal uang yang ditemukan di ruangan Lukman. Menurut PPP, Lukman, yang juga Ketua Majelis Pakar PPP, dinilai merupakan orang yang terkenal bersih. "Yakin (tidak berkaitan). Pak Menteri Lukman kan terkenal bersih, ya," kata Waketum PPP Arwani Thomafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

"Memang kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor, honor sebagai menteri. Menteri kunjungan ke mana kan ada honornya, ada sebagai pembicara narasumber, itu kan ada honornya semua," sambung dia.

Dalam kasus ini, ada tiga orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy selaku anggota DPR dan eks Ketum PPP yang diduga sebagai penerima, Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi. Total suap yang diduga diberikan kepada Rommy berjumlah Rp300 juta. Duit itu diduga diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan Muafaq dan Haris.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin bungkam ketika ditanya para wartawan terkait dengan temuan uang ratusan juta rupiah yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan kerjanya di Kementerian Agama, Jakarta beberapa waktu lalu.

Lukman hanya menyatakan bahwa dirinya tak patut untuk menyampaikannya kepada publik sebelum dirinya memberikan keterangan langsung kepada pihak KPK terkait hal tersebut  "Secara etis, tidak layak tidak patut kalau saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan materi perkara, sebelum saya menyampaikan secara resmi ke KPK," ujar Lukman saat ditemui usai menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Seruni, Bogor, Rabu (20/3) malam.

Lukman mengatakan dirinya semata-mata ingin menghormati institusi negara untuk memberikan keterangan terlebih dulu terhadap KPK. Ia lantas berjanji pada saatnya nanti akan berbicara kepada publik setelah dimintai keterangan secara resmi oleh KPK.

"Saya belum bisa saat ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan hal ini. Tapi pada saatnya nanti setelah saya menyampaikan secara resmi kepada KPK saya akan sampaikan," kata dia.

Selain itu, Lukman mengaku sama sekali belum mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan terkait penyitaan uang dari ruangannya tersebut. "Belum ada (panggilan)," ujarnya. Setelah menyampaikan sikapnya tersebut, Lukman langsung bergegas menuju ke arah lift hotel yang telah terbuka. Ia langsung turun untuk menuju mobilnya yang telah menanti di halaman lobby hotel. (G/DTC/CNNI)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px