Log in

Kode Suap Gubernur Kepri: Ikan, Kepiting dan Daun

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, resmi ditahan KPK di Rutan kelas I cabang KPK kavling empat. Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, resmi ditahan KPK di Rutan kelas I cabang KPK kavling empat.

Jakarta – andalas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan penggunaan kode atau sandi suap antara pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu, ditemukan saat proses penyelidikan atau sebelum dilakukannya operasi senyap.

"Selama proses penyelidikan sebelum OTT dilakukan Rabu kemarin, tim KPK mencermati sejumlah penggunaan kata sandi yang kami duga merupakan cara kamuflase untuk menutupi transaksi yang dilakukan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Jumat (12/7).

Kode suap yang yang diungkap KPK dalam OTT tersebut yakni terkait adanya sebutan jenis kata-kata 'ikan', 'daun', dan 'kepiting'. Menurut Febri, penggunaan sandi atau kode tersebut untuk menyembunyikan maksud atau tujuan sesungguhnya.

"Tim mendengar penggunaan kata “ikan” sebelum rencana dilakukan penyerahan uang. Disebut jenis Ikan Tohok dan rencana “penukaran ikan” dalam komunikasi tersebut. Selain itu terkadang digunakan kata “Daun”," katanya.

"Saat KPK melakukan OTT awal di pelabuhan, pihak yang diamankan saat itu sempat berdalih tidak ada uang yang diterima, tetapi 'kepiting'," imbuhnya.

Lebih jauh, kata Febri, KPK mengapresiasi informasi dari masyarakat yang sangat valid terkait akan adanya penyerahan uang. Sehingga, informasi tersebut dapat ditindaklanjuti di lapangan. Khususnya mengenai OTT di Kepri Rabu kemarin.

"Pelaporan dugaan korupsi dapat dilakukan ke KPK secara langsung atau dapat menghubungi Call Center KPK di 198," ucapnya.

KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun (NBA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di wilayahnya tahun 2018-2019.

Selain Nurdin Basirun, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Ketiganya yakni, Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan (EDS); Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono (BUH); dan pihak swasta, Abu Bakar (ABK).

Nurdin Basirun diduga menerima suap sebesar 11.000 Dolar Singapura dan Rp45 juta. Uang tersebut diberikan secara bertahap dari pengusaha Abu Bakar untuk membantu mendapatkan izin pembangunan resort dan kawasan wisata di area reklamasi.

Mendagri Sedih

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sedih atas tertangkap tangannya Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Ia mengklaim sudah sangat sering mengingatkan Nurdin terkait bahaya korupsi.

"Selama dua tahun sih, beliau orang yang selalu minta saran ke saya. Saya ingatkan masalah aset, masalah area-area rawan korupsi, dan ini kasus cukup lama di 2018 ya, kami sedih," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jumat (12/07).

Ia juga mengaku sangat intensif berkomunikasi dengan Nurdin terkait program pemerintahan Kepri. Hal itu juga dikordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Persiapan ex office, intgrasi program Pemko, Pemda, dan Batam sendiri. Dan setiap hal yang menyangkut asset Pemko Batam kami tembuskan juga ke KPK," paparnya.

Tjahjo juga mengaku telah mengajak kepala daerah ke KPK pasca pelantikan, itu dilakukan semata-mata untuk berkomunikasi dan mengantisipasi kerawanan korupsi. "Kalau ada keraguan terkait Perda, terkait aturan, KPK terbuka untuk diundang memberikan masukan, semuanya transparansi ujungnya," jelas Tjahjo.

Terpisah, Partai NasDem menyatakan KPK telah menyalahgunakan wewenangnya saat melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

"Saya telah menyatakan, OTT KPK kali imi di Kepri telah telah (melakukan-red) penyalahgunaan wewenang karena telah bertindak di luar ketentuan hukum formil yang berlaku," kata anggota Dewan Pakar NasDem, Taufiqulhadi, di Jakarta, Jumat (12/7).

Taufqulhadi menjelaskan, jika dilihat dari konteks due process of law, OTT KPK dinilai cacat. Menurutnya, hal itu lantaran Nurdin ditangkap dengan tuduhan menerima uang suap.

"KPK tidak menyebutkan sang penyuap. Padahal dalam kasus suap, harus ada penyuap dan yang disuap. Sementara alat bukti yang Rp60 juta hanya dicari-cari. Masa sih, orang menyuap seorang gubernur dengan nilai hanya 60juta rupiah," ujar Taufiqulhadi.

Oleh sebab itu, Taufiqulhadi meminta kepada lembaga antirasuah untuk menggelar rekonstruksi terkait operasi senyap tersebut.

"Saya tunggu kapan KPK akan gelar rekonstruksi OTT di Kepri. Saya menganggap, pemimpin KPK cukup responsif ketika mengatakan setuju melakukan gelar rekonstruksi OTT dalam kasus Pak Nurdin Basirun di Kepri," tutur dia.

Apabila rekonstruksi disetujui, Taufiqulhadi menekankan, Komisi III DPR RI siap mengirim anggotanya untuk menyaksikannya.

"Rekonstruksi tersebut, selain akan dihadiri anggota komisi 3, juga harus dihadiri para penegak hukum lembaga lain yaitu polisi, jaksa dan advokat. Dengan demikian, gelar rekonstruksi tersebut bisa dipertanggungjawabkan nanti kesahihannya," ucap anggota Komisi III itu. (OKZ/DOH)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px