Log in

Ketua KPK: Kasus Uang ‘Ketok Palu’ Berlanjut

Ketua KPK Agus Rahardjo Ketua KPK Agus Rahardjo

Nama-nama yang Sering Disebut di Persidangan Jadi Target

Medan-andalas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, kasus uang “ketok palu” mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho hingga saat ini masih berlanjut sepanjang dua alat bukti dipegang kuat oleh KPK.

Bahkan, jika sering namanya disebut di persidangan dan diperiksa tidak tertutup kemungkinan bisa jadi target pengusutan berikutnya. “Berdasarkan sidang-sidang di pengadilan sampai saat ini masih terus berlangsung, jika ada temuan sering namanya disebut dan diperiksa kemudian ada dua alat bukti yang kuat tentunya bagi pihak KPK bisa jadi pengusutan berikutnya. Saya kira ya kawan-kawan wartawan di Medan semua mengikuti persidangannya," tegas Ketua KPK Agus Raharjo menjawab wartawan pada acara konferensi pers usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut bersama KPK, Selasa (14/5) di Aula Raja Inal Siregar di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Meski demikian, sambung Agus, pihaknya belum bisa mendahului siapa-siapa yang jadi target pengusutan berikutnya, karena hingga saat ini belum ada laporan jaksa ke KPK. “Kika masih menunggu laporan dari jaksa bagaimana perkembangannya. Yang jelas pihak kejaksaan pasti melaporkan hasil perkembangan perkara kasus suap itu kepada pimpinan KPK," jelasnya.

Seperti diketahui, kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2015. Namun hingga kini hanya Gatot Pujo Nugroho dan 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang ditahan KPK. Dan jaksa dalam persidangan menyebut pemberian suap bermula pimpinan DPRD Sumut Chaidir Ritonga, M Afan, Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri melakukan pertemuan dengan Sekda Pemprov Sumut (saat itu) Nurdin Lubis dan jajaran Pemprov Sumut. Dalam pertemuan itu Nurdin Lubis menyampaikan permintaan agar pimpinan DPRD Sumut menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut 2012. Supaya permintaan itu disetujui DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan 'uang ketok'.

Permintaan tersebut disanggupi Gatot Pujo dan kemudian pimpinan DPRD Sumut menyetujui pengesahan LPJP ABPBD Sumut 2012. Selanjutnya, pada 19 November 2013 Gatot Pujo kembali menyampaikan nota keuangan dan Raperda tentang APBD-P Sumut 2013 dalam rapat paripurna DPRD Sumut. Jaksa menyebut pimpinan DPRD Sumut kembali meminta kompensasi 'uang ketok' untuk mempercepat pengesahan APBD-P 2013.

Agar memenuhi permintaan itu, Gatot Pujo mengumpulkan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diberikan kepada para anggota DPRD Sumut. Lagi-lagi permintaan itu direalisasikan dan dibagikan pada anggota DPRD Sumut.

Setelah Raperda tentang LPJP APBD Sumut disetujui pimpinan dan anggota DPRD termasuk terdakwa, kemudian di ruangan M Alinafiah (Bendahara Sekwan) atau di ruangan anggota DPRD lainnya, M Alfinafiah menyerahkan uang kepada para terdakwa.

Pada APBD tahun anggaran 2014 dan 2015, jaksa menyebut pimpinan DPRD kembali meminta 'uang ketok palu' sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Permintaan uang itu untuk seluruh anggota DPRD Sumut.

Pada bulan Agustus 2014 Kamaluddin Harahap mengingatkan Nurdin Lubis mengenai permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Sumut terkait persetujuan Raperda APBD-P tahun anggaran 2014 dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2015 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Apresiasi KPK

Sementara itu, Ketum Umum DPP Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Dofu Gaho  memberi apresiasi dan mendorong terus pihak KPK untuk terus menuntaskan kasus suap ‘ketok palu’ itu. Artinya, jangan terkesan KPK melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus itu. Sebab baru penerima saja yang dihukum sedangkan pemberi dan penyedia uang suap itu belum tersentuh.

“Nah, hal ini tentunya tidak kita inginkan. Sebab diketahui selain legislatif, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pejabat teras Pemprovsu, seperti Kepala Dinas Perhubungan Sumut Anthony Siahaan, mantan Kepala Dinas ESDM Eddy Sahputra Salim, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Halen Purba dan Kepala Dinas Sosial Rajali,” ujar Dofu ketika diminta tanggapannya di Kantor Gubsu, Rabu (15/5).

Ditambahkan Dofu, di persidangank ketika itu majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono juga menyebut sejumlah nama birokrat dan mantan pejabat Pemprovsu yang mengumpulkan serta membagikan uang gratifikasi itu, yakni Randiman Tarigan, yang merupakan mantan Sekretaris DPRD Sumut; M Ali Nafiah, mantan Bendahara DPRD Sumut; Nurdin Lubis, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut; Baharuddin Siagian, mantan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut; Ahmad Fuad Lubis, Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut; M Fitriyus, mantan Asisten IV Setdaprov Sumut; Hasban Ritonga, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut; dan Pandapotan Siregar, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut.

“Mestinya pengumpul dan membagi uang gratifikasi itu ada yang bisa untuk dijadikan sebagai tersangka. Jangan hanya oknum anggota DPRD Sumut saja, sedangkan yang lain dari pejabat Pemprovsu padahal tindak pidana korupsi itu dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Nah, hal ini tentunya belum menunjukkan keadilan dan masih ada kejanggalan,” ujar Dofu seraya berharap kasus ini terus berlanjut hingga oknum pengumpulnya juga dihukum. (WAN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px