Log in
BPKD_Pemkab_Aceh_Selatan.jpg

Ketua DPRD Iriani br Tarigan Apresiasi Keberhasilan Pemkab Karo Raih WTP

  Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan menerima penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk pelaporan penggunaan anggaran Kabupaten Karo TA 2019. Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan menerima penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk pelaporan penggunaan anggaran Kabupaten Karo TA 2019.

Kabanjahe-andalas Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan mengapresiasi keberhasilan Pemkab Karo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Apresiasi itu bukan tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, WTP untuk pertama kalinya itu, membuktikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sudah bagus secara administrasi, akutansi pemerintahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

DPRD Kabupaten Karo akan berupaya meningkatkan fungsi pengawasan dan sinergitas dengan eksekutif. Sehingga ke depan prestasi tersebut dapat dipertahankan dan semakin meningkatkan kinerja pemerintahan. Peningkatan kinerja itu baik secara administrasi, maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, WTP kembali diraih pada tahun-tahun mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan menjawab pertanyaan wartawan, Selasa sore (30/06/2020) di Kabanjahe. Meskipun menerima WTP, bukan berarti tidak ada kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan. “Kesalahan itu tetap ada, agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan tersebut diperbaiki. Supaya tidak dilakukan lagi di tahun-tahun yang akan datang,”katanya.

Pada prinsipnya, DPRD Karo bersikap objektif. "Kalau tidak baik, kita kritisi. Tapi kalau dapat penghargaan, tentu kami beri apresiasi," katanya seraya berharap dengan capaian ini seluruh pengelolaan keuangan kita bisa akuntabel dan terbuka. Sehingga, lanjut dia pengelolaan keuangan dan aset Pemkab Karo tidak ada lagi yang bermasalah.

DPRD Karo sendiri, menurut Iriani Br Tarigan, akan terus memberi pengawasan dan evaluasi jalannya pengelolaan keuangan yang semakin baik lagi kedepan. Artinya, menurut politisi Politisi PDIP ini, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karo di mata BPK sudah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Namun demikian, harap Iriani lagi, WTP bukanlah tujuan akhir. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran yang memihak kepentingan rakyat. Semoga capaian ini menjadi motivasi dan pemicu untuk selalu berbuat lebih baik bagi kemajuan daerah kita ini, khususnya dalam agenda prioritas saat ini percepatan penanganan Covid-19.

Menurut Ketua DPRD Karo, WTP adalah opini tertinggi BPK RI untuk menumbuhkan komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang sehat. "Terlebih, keuangan berperan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial,” sebut Iriani.

Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” tambahnya.

Sementara sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA, dalam sambutannya mengatakan, dalam catatan sejarah baru kali ini Pemerintah Kabupaten Karo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentu ini berdasarkan mekanisme dan bukti hasil pemeriksaan diperoleh tim BPK RI.

“Hal ini menunjukkan komitmen Bupati Karo beserta jajaran OPD-nya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan serta peran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karo yang terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan yang baik sesuai kewenangannya," ujarnya. (RTA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C