Log in

Kepala Daerah Kampanye Pilpres Wajib Cuti


Medan-andalas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan kepala daerah yang ingin ikut dalam kampanye Pilpres 2019 wajib mengajukan cuti kampanye.

"Kepala daerah berkampanye dalam Pilpres 2019 harus mengajukan cuti sebagaimana diatur Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan PP No 32/2018 dengan mencantumkan jadwal dan jangka waktu serta lokasi kampanye," ujar Tjahjo dalam pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (13/9).

Tjahjo mengatakan cuti tersebut dilaksanakan untuk satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye.

"Adapun untuk hari libur adalah hari bebas untuk berkampanye," ujarnya pula.

Menurut Tjahjo, pengajuan izin cuti bagi gubernur/wagub disampaikan kepada menteri untuk diproses dan diterbitkan persetujuan. Sedangkan pengajuan izin cuti bagi bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota disampaikan ke gubernur untuk diproses dan diterbitkan persetujuan.

Senada, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengimbau seluruh kepala daerah di Sumut mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum itu.

Edy Rahmayadi melalui Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus menerangkan, PP RI Nomor 32/2018 yakni menerangkan tentang aturan bagaimana kepala daerah yang mengikuti kampenye politik untuk segera mengajukan surat cuti.

"PP RI No 32 Tahun 2018 itu mengatur tata cara pengajuan cuti bagi kepala daerah yakni gubernur/wakil, bupati/wakil, wali kota dan wakil, sebagaimana diatur Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 dengan mencantumkan jadwal dan jangka waktu serta lokasi kampanye," ucap Ilyas Sitorus di ruang kerjanya, di Medan, Kamis (13/9).

Menurut Ilyas, sesuai instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, diharapkan seluruh kepala daerah di Sumut untuk mematuhi aturan ini. Dijelaskannya, cuti dilaksanakan untuk satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye. Adapun hari libur adalah hari bebas untuk berkampanye.

Pengajuan izin cuti bagi gubernur/wagub disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk diproses dan diterbitkan persetujuan. Pengajuan izin cuti bagi bupati/wabup dan wali kota/wakil wali kota disampaikan ke gubernur untuk diproses dan diterbitkan persetujuan.

"Sesuai bunyi Pasal 35 ayat 3 permintaan cuti diajukan paling lambat 12 hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye pemilihan umum untuk gubernur/wakil, bupati/wakil, wali kota dan wakil," katanya.

Namun, dijelaskan Ilyas, ketentuan cuti itu tidak berlaku bila berkenaan dengan hari libur kerja, sesuai dengan Pasal 36 ayat 2 yang berbunyi hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilihan umum di luar ketentuan cuti. (ANT/WAN)

25°C

Medan, Sumatera Utara

Mostly Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 9.66 km/h

  • 22 Oct 2018 29°C 22°C
  • 23 Oct 2018 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px