Log in

Kecewa Hasil Pemilu, Bupati Madina Mundur

Surat permohonan pengundurun diri Bupati Madina yang ditujukan kepada Presiden RI. Surat permohonan pengundurun diri Bupati Madina yang ditujukan kepada Presiden RI.

Penasihat Hukum: Tak Bisa Diproses

Panyabungan-andalas Drs H Dahlan Hasan Nasution mengajukan surat permohonan berhenti dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Dalam surat pengunduran dirinya, Dahlan mengaku kecewa atas hasil Pemilu 2019.

Dalam surat bertanggal 18 April 2018 itu, tertulis bahwa Pemilu di Madina berjalan aman lancar dan terkendali. Namun, hasilnya sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Di dalam surat bernomor 019.6/1214/TUPIM/2019 itu juga dinyatakan bahwa pembangunan di Madina cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Masyarakat pun sudah diberi pencerahan.

"Namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai pembangunan. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan pemohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal," demikian tertera dalam surat itu.

Dahlan yang dihubungi wartawan membenarkan surat itu. "Iya benar," katanya singkat saat dihubungi wartawan, Minggu (21/4).
Namun Dahlan menolak membeberkan alasannya mengundurkan diri. "Nggak usah ya Dek. Alasannya karena, bagaimana isi surat itu saja," ucapnya.

Saat disinggung keterkaitan pengunduran dirinya dengan Pemilu, Dahlan menolak berkomentar. "Nggak usahlah berkomentar untuk yang lain-lain," ucapnya.

Bukan Surat Pengunduran Diri
Sementara itu, Penasehat Hukum Pemkab Madina H Ridwan Rangkuti SH MH dan M Nuh Nasution ketika dikonfirmasi andalas, Minggu (21/4) menyatakan, pihaknya telah bertemu langsung dengan Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution, dan surat yang beredar tersebut benar ditandatangani Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Madina. Namun surat tersebut bukan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Bupati Madina, melainkan surat permohonan mengundurkan diri.

“Dan kita beranggapan surat tersebut adalah surat biasa sebagai bentuk kekecewaan Dahlan Hasan Nasution kepada sebagian besar warga Madina yang tidak memilih pasangan Capres/Cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 17 April 2019 yang lalu. Padahal Presiden Joko Widodo sudah memperhatikan sungguh-sungguh pembangunan Madina terutama pembangunan RSU, penegerian STAIM menjadi STAIN, pembangunan Pelabuhan Laut Palimbungan, bandar udara, dan lainnya,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, surat tersebut dianggap tidak bisa diproses karena tidak ditunjukan kepada DPRD Madina. “Secara administrasi surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dasar untuk diproses lebih lanjut, karena surat tersebut memakai kop surat dan stempel Bupati Madina, bukan pernyataan pribadi," ujarnya.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, secara hukum syarat Kepala Daerah dapat membuat surat pernyataan mengundurkan diri apabila Kepala Daerah tidak dapat melaksanakan tupoksinya karena sakit, atau berhalangan tetap.

“Dan disni kami tegaskan bahwa Drs Dahlan Hasan Nasution tidak akan menyatakan mengundurkan diri sebagai bupati hingga habis masa jabatannya berakhir," tegasnya.

Sedangkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Madina, Iskandar Hasibuan kepada wartawan menyampaikan,  PDIP tidak sepakat atas permintaan pengunduran diri bupati karena alasannya sangat sederhana. Ia menilai keluarnya surat permohonan pengunduran bupati karena kekesalannya terhadap masyarakat Madina.

“Jikalaupun ingin mengundurkan diri, bupati seharusnya mengajukannya ke DPRD Madina setelah terlebih dahulu membicarakannya kepada partai yang mengusungnya di Pilbub lalu. Jadi surat yang ditujukan kepada Presiden itu salah alamat,” ujarnya.

Iskandar menambahkan, kekesalan bupati atas hasil Pilpres di Madina bisa dimaklumi, karena perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Madina dalam tiga tahun terakhir ini sangat tinggi.

Walaupun pembangunan itu adalah tanggung jawab pemerintah, namun harus ada lobi dari daerah kepada pemerintah pusat, sehingga apa yang diusulkan dalam pembangunan tersebut dalam waktu singkat terwujud.

"Intinya alasan pengunduran tersebut tidak memenuhi syarat karena alasan yang tepat sesuai dengan undang-undang adalah karena sakit, meninggal dunia dan lainnya," tandas Iskandar.

Tanggung Jawab Tim Kampanye
Terpisah, Tim Kampenye Nasional (TKN) akan menelusuri lebih lanjut perihal surat Bupati Madina tersebut. "Kami akan konsultasikan dulu, tentu saja saya juga belum melihat secara detail, kami (akan) melakukan konfirmasi terlebih dahulu," ujar Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto di Gran Melia Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (21/4).

Hasto mengatakan, saat ini TKN masih fokus perhitungan suara dan akan terus mengawal proses rekapitulasi suara. Sehingga diharapkan pihak yang menang dan kalah harus bisa menerima dengan lapang dada demi terciptanya demokrasi dan negara yang berdaulat.

"Nanti apapun pemilu kan suara rakyat ya, menang atau kalah kita harus hormati. Suara itu yang penting kita menjaga prosesnya agar benar-benar berjalan dengan demokratis dan kita kawal hak rakyat berdaulat itu," ujar Hasto.

Setelah proses perhitungan suara selesai dan KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019, Hasto menyebut, maka TKN akan mengevaluasi hasil kinerja selama ini termasuk kasus Bupati Madina. Namun ia menegaskan menang atau kalahnya Jokowi-Ma'ruf merupakan tanggung jawab tim kampanye.

"Kemudian baru kita lakukan evaluasi. Tapi untuk menang kalahnya Jokowi-Ma'ruf itu tanggung jawab tim kampanye," lanjutnya.
Hasto menambahkan, sesuai peraturan perundang-undangan kepala daerah dilarang untuk menjadi ketua tim kampanye. Sehingga apabila terjadi kekalahan perolehan suara di suatu daerah adalah tanggung jawab tim kampanye. Menururnya rendahnya perolehan suara Jokowi di Madina adalah tanggung jawab tim kampanye.

"Jadi kalau ketentuan undang-undang kan kepala daerah nggak boleh jadi ketua tim pemenangan. Hanya jadi pengarah karena itu yang bertanggung jawab memenangkan atau tidak secara formal adalah tim kampanye itu sendiri. Karena itulah kami yang bertanggung jawab gitu," sebut dia. (JBL/MC/DTC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px