Logo
Print this page

Kawal Bansos, Polri Bentuk Satgas

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menandatangani nota kerja sama, disaksikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, Jumat (11/1). Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menandatangani nota kerja sama, disaksikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, Jumat (11/1).

Medan-andalas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak bocor. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kushin Dwihananto mengatakan satgas khusus tersebut juga akan segera dibentuk di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Menurutnya pembentukan satgas khusus untuk mengawal penyaluran bansos tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait Memorandum of Understanding (MoU) yang baru saja disepakati antara Polri dengan Kemensos. Disebutkan, Kapolri dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat pagi (11/1) di Mabes Polri, Jakarta, telah menandatangani MoU terkait pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, dan pengawasan penyaluran dari Program Bantuan Sosial Kemensos.

"Sudah ditandatangani MoU antara Kapolri dan Mensos. Sehingga dalam penyalurannya yang  mungkin selama ini ada kebocoran, tidak sampai atau tidak tepat sasaran, maka Pak Mensos meminta bantuan untuk menggerakkan aparatur kepolisian," kata Mardiaz kepada wartawan usai Salat Jumat di Masjid Mapolda Sumut, Medan. Mantan Kapolrestabes Medan menyebut, pengawalan ini juga dilakukan karena bansos ke masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan hingga 38 persen dari tahun sebelumnya. Tentunya, penyaluran bantuan sosial ini menjadi atensi Presiden RI.

"Sehingga warga yang menerima sesuai kategori pemerintah. Jangan sampai orang yang tidak miskin malah dapat, itukan salah sasaran," sebutnya.  Dalam pengawasan dan pengawalan yang dilakukan terhadap bansos tersebut, sambung Mardiaz, Polda Sumut akan memerankan tiga pilar yang selama ini sudah ada. Untuk itu akan dibentuk satgas khusus yang memonitor penyaluran bansos ini kepada masyarakat.

Disinggung soal sanksi hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran yang dilakukan di masyarakat, Mardiaz menegaskan, akan diberi sanksi sesuai dengan penyimpangan yang ditemukan petugas di lapangan.

"Jelas ada aturan dan sanksinya. Misalnya, ada data palsu atau lainnya. Jadi, kita lihat nanti bagaimana penyimpangannya, apakah ada pidananya. Pastinya, kita awasi penyalurannnya dari hulu ke hilir," pungkasnya.

Sebelumnya penandatanganan nota kerja sama dalam penyaluran bansos kepada masyarakat antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita yang dilaksanakan di Ruang Pusdalsis Mabes Polri, turut disaksikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, Jumat (11/1).

Dalam notulensi disebutkan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Polri dan Kemensos akan bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial. Polri akan bertindak sebagai pemberi bantuan keamanan dalam pemberian bantuan sosial. Selain itu, akan ada kerja sama pertukaran data dan informasi, pengamanan bantuan sosial, dan penegakan hukum.

Sedangkan tindak lanjut dari MoU ini akan diwujudkan dalam perjanjian kerja sama yang akan disusun paling lambat 2 bulan setelah penandatanganan MoU. Kerja sama akan disusun oleh perwakilan dari Kemensos, yakni Sekretaris Jenderal Kemensos bersama dengan Asisten Operasi Kapolri dari Pihak Polri.

Setelah penandatanganan juga digelar video conference di beberapa provinsi di Indonesia. Dalam video conference, masing-masing provinsi diwakili oleh para Kapolda dan para kepala dinas kementerian sosial.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan, dengan adanya nota kesepahaman tersebut, Polri berusaha membantu Kemensos agar dapat menjalankan amanat dan tanggung jawabnya dalam menyalurkan bansos ke masyarakat tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak bocor.

Oleh karena itu, sambungnya, akan dibentuk Satgas Pengamanan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri yang akan dipimpin oleh jenderal bintang dua. Adapun tugas dari Satgas Pengamanan Penyaluran Bantuan Sosial ini papar Kapolri, diantaranya yaitu membantu verifikasi bantuan sosial, membantu pengawalan distribusi bantuan sosial, memberikan bantuan non fisik terkait bantuan sosial, membantu mencegah adanya masalah hukum dan membantu menyampaikan program di media massa.

"Polri siap membantu Kemensos dalam pemberian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu senilai 54,3 triliun rupiah," tegasnya. Sedangkan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya menyampaikan, kepolisian sebagai aparat penegak hukum merupakan mitra yang strategis dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial, dengan jaringan yang luas sampai ke pelosok dan kewenangan penegakan hukum yang ada pada kepolisan.

"Sinergi antara Kemensos dan Polri dalam nota kesepahaman ini akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi serta Nepotisme (KKN). Selain itu Polri juga memiliki profesionalitas dan mumpuni dalam melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial yang tersebar diseluruh Indonesia," sebutnya. (DA/PK)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com