Log in

Kapolri Larang Pawai Usai Pencoblosan 17 April

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Jakarta-andalas Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat untuk menahan diri melakukan pawai atau bentuk mobilisasi massa lainnya setelah pencoblosan, 17 April, besok. Dia menegaskan polisi tidak akan memberi izin kepada mereka yang hendak melakukan mobilisasi massa.

"Meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran, atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan karena nanti akan memprovokasi pihak lainnya," ujar Tito dalam rapat kordinasi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, Senin (15/4).

Tito mendasari keputusannya itu pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jika ada mobilisasi massa setelah pencoblosan, ia khawatir akan ada gesekan yang muncul di tengah masyarakat.

Dia juga mengimbau menerapkan prosedur yang berlaku seperti melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara.

"Sehingga kalau ada yang dianggap melanggar, tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau dalam bentuk mobilisasi massa, maka Polri tidak akan memberikan izin," katanya     Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat keamanan menunggu hitung resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wiranto mewanti-wanti ada potensi kericuhan jika ada pihak yang ngotot turun ke jalan untuk melakukan pawai kemenangan berdasarkan hasil penghitungan cepat.

"Ini sesuatu yang dianjurkan tidak dilakukan. Jangan dilakukan. Karena akibatnya akan membuat sesuatu menjadi ricuh," kata Wiranto. Wiranto pun mengutip Pasal 6 UU No.9/1998 yang berbunyi agar penyampaian pendapat tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dalam batas etika dan moral, serta tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh, di rumah tetangga boleh. Tapi kalau umum akan dilarang aparat kepolisian," tutup Wiranto. Aparat keamanan di seluruh wilayah Indonesia diminta siap mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. Semua potensi ancaman terhadap pemungutan suara 17 April 2019 harus dinetralisasi.

Menko Polhukam Wiranto juga mengatakan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk titik utama yang harus diamankan. Keamanan masyarakat jangan sampai terganggu ketika memberikan hak suara di TPS.

"Cari temukan dan atasi sebelum mereka melakukan kegiatan yang mengganggu pemilu dan mengganggu pemilih," ujar Wiranto ketika memimpin Rapat Koordinasi pembahasan kesiapan pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pileg dan Pilpres 2019 di Kantor Menko Polhukam, Jakarta itu.

Dia juga meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri tetap netral dalam menjalankan tugas. Jangan cenderung berpihak kepada calon atau kelompok tertentu. "Pasang mata dan telinga, netralisasi setiap indikasi yang mengganggu pemilu," ucapnya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan harus tetap dijaga. "Ini yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Panglima TNI maupun Kapolri," katanya. Rapat dihadiri Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Selain itu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, tiga kepala staf angkatan TNI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara serta perwakilan lembaga dan kementerian terkait. (CNNI/IN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px