Log in

Kapolres Akui Dekat dengan Kontraktor

Kapolres Pakpak Bharat AKBP Jansen Sitohang menjadi saksi persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam kasus OTT Kapolsek Sukaramai AKP Longser Sihombing, Selasa (28/2). andalas|hs poetra Kapolres Pakpak Bharat AKBP Jansen Sitohang menjadi saksi persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam kasus OTT Kapolsek Sukaramai AKP Longser Sihombing, Selasa (28/2). andalas|hs poetra

Sidang Kasus OTT Kapolsek Sukaramai

Kapolres Pakpak Bharat AKBP Jansen Sitohang menjadi saksi terhadap terdakwa Kapolsek Sukaramai AKP Longser Sihombing dalam persidangan kasus pemerasan terhadap Triyono Herlambang, seorang kontraktor proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Kuta Nangka, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa (28/2) di Pengadilan Negeri Medan.

Dalam persidangan tersebut, Kapolres Pakpak Bharat AKBP Jansen Sitohang menegaskan, tidak ada memerintahkan Kapolsek Sukaramai AKP Longser Sihombing untuk meminta uang kepada pihak kontraktor sekaitan dengan ditahannya truk pengangkut bahan bakar minyak yang terjaring dalam razia.

“Saya tegaskan, tidak ada saya perintahkan Kapolsek Sukaramai (AKP Longser) untuk minta uang kepada kontraktor terkait penahanan truk perusahaan itu,” ujar Jansen saat memberikan kesaksian.

Jansen menegaskan, kedekatannya dengan pihak pengusaha terhadap seorang kontraktor proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Kuta Nangka, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat dikarenakan ada pemakaian bahan peledak dalam pengerjaan proyek tersebut.

Dikatakannya, pihak perusahaan selalu melaporkan bila mempergunakan bahan peledak.“Jadi hubungannya dengan pihak perusahaan hanya sebatas koordinasi dalam penggunaan bahan peledak yang dipergunakan dan yang tersisa semuanya masuk dalam data kepolisian,” sebutnya.

Menjawab pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum tentang pertemuannya di Kawan Kafe pada 22 Agustus 2016 dengan pihak rekanan yang juga dihadiri oleh terdakwa AKP Longser, Jansen mengakui ada pertemuan.

“Benar saya ada bertemu dengan Triyono dan AKP Longser. Sebelum bertemu, Triyono sempat menghubungi dan meminta saya datang, akan tetapi karena ada acara di Polda Sumut, maka pertemuan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB lewat,” jawab Jansen.

Saat sampai di lokasi, kata Jansen, dia telah melihat Triyono dan stafnya serta AKP Longser tiba terlebih dahulu di Kawan Kafe, Dalam pertemuan singkat tersebut, Triyono memohon agar Kapolres bisa mengeluarkan izin untuk pinjam pakai terhadap truk pembawa bahan bakar untuk keperluan proyek. Dalam pertemuan tersebut tidak dibahas tentang masalah biaya dalam kepengurusan.

Masih dalam penuturan Kapolres Pakpak, bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap anggotanya dalam operasi tangkap tangan, surat izin jalan AKP Longser belum ditandatanganinya. Ini dilakukan agar Kapolsek siaga dan tidak berpergian sebelum suasana kondusif, karena adanya aksi massa soal ganti rugi lahan di kawasan tersebut.

“Surat izin jalan AKP Longser belum saya teken, agar kapolsek tidak bepergian dan selalu siaga, sebab ada aksi juga di sana.” bebernya.

Dalam persidangan tersebut, hakim anggota Nazar mempertanyakan perkembangan penanganan kasus penangkapan truk dan pengerusakan police line.
Jansen menjawab tidak tahu karena kasusnya masih berproses oleh penyidik Polsek Sukaramai.

Pada sidang itu, Jansen menuturkan tidak mengetahui soal uang Rp200 juta. Selain itu, atas nama pribadi maupun kedinasan, Jansen menegaskan tidak pernah menerima uang Rp35 juta per bulan dalam proyek tersebut, apalagi sampai memerintahkan kapolsek meminta uang Rp200 juta agar menghentikan proses penyidikan penangkapan truk BBM tersebut.

Usai mendengarkan keterangan saksi, selanjutnya majelis hakim menutup persidangan dan melanjutkannya Selasa depan.  Sebelumnya, JPU Fitri Zulfahmi mendakwa Longser Sihombing melakukan tindak pidana pemerasan terhadap seorang kontraktor sebesar Rp 200 juta.

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Propam Polda Sumut saat terdakwa melakukan transaksi uang sebesar Rp200 juta pada bulan September 2016.

Diduga terdakwa memeras manajemen PT KSS sebuah kontraktor yang bekerja di proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Kuta Nangka, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat sebagai wilayah kerja terdakwa.

Kontraktor dinilai bermasalah dalam hal pemasokan bahan bakar solar ke proyek itu, dan permasalahan itu kemudian dimanfaatkan terdakwa menjadi sandera dan alat tawar untuk melakukan pemerasan. Penyerahan uang dilakukan sebanyak dua kali di lokasi yang berbeda di Kota Medan. (M24/DOH)

30°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 72%

Wind: 9.66 km/h

  • 17 Nov 2018 30°C 22°C
  • 18 Nov 2018 29°C 23°C

Banner 468 x 60 px