Log in

Kadis Pertanian Palas Terjaring OTT

Tim Subdit III/Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut saat melakukan OTT Kadis Pertanian Palas dan anggotanya bersama barang bukti uang Rp1 miliar. Tim Subdit III/Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut saat melakukan OTT Kadis Pertanian Palas dan anggotanya bersama barang bukti uang Rp1 miliar.

Polda Sumut Sita Barang Bukti Rp1,8 Miliar

Medan-andalas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas berinisial AN terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Subdit III/Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut, Kamis (9/8).  

Tiga anak buah AN, yakni Kepala Bidang Tanaman Pangan dan  Hortikultura berinisial MHH, Kepala Seksi Produksi berinisial JPS dan seorang staf berinisial AR. Polisi juga mengamankan tiga orang pengurus kelompok tani, masing-masing berinisial IMH, ANH, dan DS.

Informasi dihimpun menyebutkan, AN beserta tiga anak buahnya dan tiga orang pengurus kelompok tani tersebut ditangkap pada Kamis (9/8) petang di sebuah tempat di Desa Hasatan Julu, Kecamatan Barumun.    

Dalam OTT itu Polda Sumut juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp1,8 miliar dalam bentuk tunai Rp1 miliar dan buku tabungan yang berisikan uang Rp800 juta. Sejumlah handphone dan laptop  juga turut disita.

Diduga dana Rp1,8 miliar tersebut merupakan hasil pemotongan dana bantuan untuk kelompok tani terkait kegiatan budi daya padi dan palawija program Dinas Pertanian Palas tahun anggaran 2018.

Modus operandi korupsi dana bantuan untuk petani ini adalah setelah uang diterima di rekening tabungan kelompok tani, lalu pengurus kelompok tani diarahkan menemui JPS dan memberikan uang dengan alasan untuk pembelian bibit serta pupuk.

Padahal selain tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pembelian pupuk, pemotongan dana bantuan itu dilakukan pihak Dinas Pertanian Palas tanpa persetujuan  kelompok Tani.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Polisi Toga Habinsaran Panjaitan membenarkan OTT di Palas ini. Namun, dia belum bersedia memberikan keterangan lebih rinci. "Iya, lagi proses," balasnya via pesan WhatsApp.

Toga tidak berkenan memberi jawaban mendetail. Upaya konfirmasi via sambungan telepon tidak dijawab. Demikiannya panggilan melalui aplikasi WhatsApp.

Wakil Direktur Reskrimsus AKBP Robert Dacosta yang dihubungi wartawan juga tak berkenan memberi komentar. "Aduh maaf, nanti jadi apa. Saya tidak bisa menjawabnya. Konfirmasi ke direktur saja atau ke humas," tandasnya melalui sambungan telepon.

Begitu juga Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Doni Sembiring, sama sekali tak bisa dikonfirmasi. Upaya konfirmasi dengan menghubungi nomor telepon selulernya, serta kontak WhatsApp sudah dilakukan, namun tidak ada balasan sama sekali.

Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja juga menolak memberi keterangan dengan alasan sedang masa cuti. "Maaf ya, saya sedang cuti. Coba kontak ke Pak Nainggolan," tandasnya.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengaku belum mendapatkan informasi mengenai OTT di Padang Lawas tersebut.

Namun diakuinya, selama ini Polri memang memberi perhatian terhadap potensi korupsi di sektor pangan ataupun sektor pertanian. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa korupsi di sektor pangan ataupun pertanian harus mendapat perhatian pemerintah, sehingga Polri pun menunjukkan keseriusan mengawasi dan menindak korupsi di sektor pertanian.

"Ya waktu itu memang pernah dalam pembahasan (mengenai korupsi pertanian), karena ada hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin (OTT) ini sebagai tindak lanjutnya," kata Daniel di Jakarta, saat dihubungi, Jumat (10/8).

Dia menjelaskan, pengawasan dalam sektor pangan atau pertanian dilakukan di semua lini kegiatan yang berhubungan. Beberapa di antaranya yang dia sebut adalah pengawasan dalam sektor penambahan lahan, pemberian subsidi pupuk, pemberian subsidi benih.

Dalam hal penanganan korupsi di sektor pertanian, tambah Daniel, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan.

"Secara rutin sih ada pembicaraan terus menerus dilakukan (dengan KPK dan Kejaksaan)," kata Daniel.

Terkait OTT Kepala Dinas Padang Lawas, Daniel mengatakan pihaknya belum berencana mengambil alih kasus tersebut atau memindahkan penanganannya ke Satgas Pangan Mabes Polri.

Menurutnya, perkara korupsi seperti yang terjadi di Padang Lawas masih bisa ditangani oleh polda.

Pengamat Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan bahwa perlu adanya pengawasan ketat di sektor pertanian dan pangan, guna mengantisipasi potensi-potensi korupsi. Apalagi, sektor pertanian berdampak langsung kepada masyarakat.

"Harus ketat semuanya, karena nilai anggarannya juga tidak kecil. Bukan hanya di pusat, tapi sampai lini bawah," ujar Jangkung.

Menurutnya, pengawasan terhadap tindak pidana korupsi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak bisa penguatan pengawasan terhadap kerawanan korupsi hanya ditumpukan kepada KPK, karena memiliki keterbatasan SDM dan juga budgeting, jika harus mengawasi sampai ke tingkat bawah.

"Oleh karenanya, penguatan pengawasan menjadi sangat penting," imbuhnya.

Selain pengawasan, perlu adanya penguatan sistem yang lebih besar, misalnya komitmen dan transparansi dari para pengguna anggaran di sektor pertanian dan pangan.

"Itu menjadi tugas bersama, bagaimana membuat sistem yang lebih transparan. Misalnya sistem promosi dan rekrutmen yang benar-benar didasari atas kompetensi," ujarnya. (DA/TIM/ANT)

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 77%

Wind: 11.27 km/h

  • 19 Oct 2018 28°C 22°C
  • 20 Oct 2018 30°C 21°C

Banner 468 x 60 px