Log in

JR-Demokrat Menggugat, Ketua KPU Sumut Santai

Komioner KPU Sumut saat mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang lolos maju ke Pilgub Sumut 2018. andalas|ahmad fuad siregar Komioner KPU Sumut saat mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang lolos maju ke Pilgub Sumut 2018. andalas|ahmad fuad siregar

Bawaslu Beri Waktu Tiga Hari Sampaikan Gugatan

Medan-andalas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Mulia Banurea  santai menanggapi rencana Jopinus Ramli (JR) Saragih menggugat keputusan mereka menggugurkan pencalonan JR Saragih-Ance Selian di Pilgub Sumut 2018.

"Silakan saja itu hak beliau (JR), semua ada aturan hukumnya, kalau memang ada putusan yang menyebutkan leges JR Saragih itu tidak bermasalah, ya kita ikut saja, semua masih terbuka," papar Mulia enteng.

Menurutnya, yang menjadi permasalahan JR Saragih dalam persoalan pencalonannya di Pilgub Sumut adalah soal tidak adanya legalisasi ijazah SMA JR Saragih, bukan soal ijazah palsu.

"Kita tidak mengatakan ijazah Pak JR itu palsu, tapi hanya berkaitan dengan legalisasi ijazah SMA-nya saja. Karena sekolahnya sudah tutup, makanya kita pertanyakan soal ijazah ini ke Diknas DKI Jakarta, dan mereka mengatakan tidak meleges ijazah atas nama JR Saragih," bebernya.

Bukan hanya JR Saragih yang akan menggugat keputusan KPU Sumut. Partai Demokrat yang merupakan partai pengusung utama JR-Ance juga berencana menggugat. Partai Demokrat menilai KPU Sumut telah mengabaikan aturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan menggugurkan pencalonan pasangan JR Saragih-Ance Selian di Pilgub Sumut.

"Dalam rapat pleno penetapan calon di Grand Mercure Hotel, Medan hari ini, bahwa calon Partai Demokrat tidak memenuhi syarat (TMS). Alasannya, calon kita tidak menyertakan fotokopian ijazah yang dilegalisir. Ini tidak benar, sebab Undang-Undang tentang Pilkada tidak mengatur seperti itu," tegas Abdullah Rasyid, Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat melalui sambungan telepon, Senin (12/2).

Rasyid menjelaskan, UU tentang Pilkada mengamanatkan paslon harus menyelesaikan pendidikan SLTA/sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah. Dan, tidak ada klausul yang menyebutkan adanya syarat legalisir atas penyelesaian pendidikan dimaksud.

Hal lainnya, lanjut Rasyid, ada dua kondisi objektif yang juga diabaikan oleh KPU Sumut. Pertama, calon Demokrat adalah Bupati Simalungun dua  periode. Di mana, saat maju mencalonkan diri di Pilkada Simalungun, hal seperti ini juga sudah 'dimainkan' oleh KPU. Dan, ketika itu terbit putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan ijazah JR Sragih sah (legal).

Kedua, dalam konteks mendaftarkan diri sebagai calon Gubsu, JR Saragih juga sudah memegang surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) DKI Jakarta, yang menyatakan ijazah sudah dilegalisir.

"Nyatanya kondisi objektif tersebut tidak dianggap sama sekali oleh KPU. Untuk itu, Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum demi tegaknya aturan dan rasa keadilan dalam penyelenggaraan Pilgubsu tahun ini," tandasnya.

Beri Waktu Tiga Hari

Bawaslu Sumut memberi tenggat waktu tiga hari bagi pasangan calon yang dirugikan dalam putusan atau penetapan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Selama tiga hari ini, kita berikan waktu setelah penetapan dikeluarkan," sebut Komisioner Bawaslu Sumut Bidang Hukum dan Penindakan, Hardy Munthe kepada wartawan di Medan, Senin (12/2).

Menyikapi adanya penetapan KPU Sumut yang hanya meloloskan dua dari tiga bakal pasangan calon menjadi calon, Hardy mempersilakan bagi pasangan yang merasa dirugikan bisa melaporkannya ke Bawaslu.

"Silakan saja bagi Paslon Gubernur Sumatera Utara, paslon bupati maupun wali kota untuk melapor karena sudah ada aturannya," imbaunya.

Mengenai Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian,yang ditolak pencalonannya di Pilgub Sumut, dia mengatakan bisa melaporkan ke Bawaslu Sumut. JR Saragih sendiri usai dinyatakan gugur dari pencalonan di Pilgub Sumut, menyatakan akan menggugat keputusan KPU Sumut termasuk tak menutup kemungkinan pihak-pihak lain terutama terkait persoalan berkas legalisir fotokopi ijazahnya yang tidak diakui keabsahannya.

Pasangan JR Saragih-Ance Selian adalah pasangan yang diusung tiga partai politik yakni Demokrat, PKB dan PKPI, ini menurut Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga, merujuk surat dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 tanggal 22 Januari 2018.

Dalam surat itu menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih.

Sedangkan dua Paslon Gubernur Sumut, yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus, dinyatakan lulus persyaratan (MS) dan ditetapkan maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Sementara pasangan Edy Rahmayadi didukung enam partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN, NasDem, Hanura dan Golkar. Dan pasangan Djarot-Sihar didukung dua partai politik yakni PDIP dan PPP. (AFS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 23 Apr 2018 27°C 23°C
  • 24 Apr 2018 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px