Log in

Jokowi Ogah Campuri Soal Laporan Indonesialeaks


Jakarta-andalas Presiden Jokowi turut berkomentar soal laporan investigasi yang dilakukan Indonesialeaks. Laporan itu menyebut adanya dugaan pengrusakan barang bukti oleh dua penyidik KPK yang saat ini sudah kembali ke Mabes Polri yakni AKBP Roland Rolandy dan Kompol Harun.

Indonesialeaks sendiri adalah laporan investigasi yang dilakukan sejumlah media serta didukung beberapa LSM. Barang bukti yang dirusak yakni buku catatan bersampul merah di mana isinya terkait dugaan aliran dana dari Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman ke sejumlah pihak.

Jokowi enggan mengomentari kasus yang diungkap Indoleaks karena hal tersebut merupakan wilayah KPK.  

"Itu wilayahnya KPK. Wilayahnya hukum. Saya enggak mau ikut campur hal-hal yang berkaitan dengan hukum," ujar Jokowi usai membuka Rapat Kerja Nasional lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2018 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10).

Menurut Jokowi, laporan Indonesialeaks yang menyebut adanya dugaan aliran dana ke Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya baru dugaan. Namun karena hal tersebut merupakan kasus hukum, ia enggan mengintervensi.

"Kan baru dugaan. Tapi saya enggak mau intervensi. Itu wilayah hukum," ucapnya.

Jokowi mengaku ia sudah bertemu Tito dalam beberapa hari terakhir, namun dalam pertemuan itu tidak dibahas soal Indonesialeaks. "Ya biasa bertemu," pungkasnya.
    
Tidak Terekam CCTV

Terkait dengan temuan Indoleaks tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut pengawas internal sudah memeriksa kamera CCTV yang merekam dugaan pengrusakan barang bukti oleh 2 mantan penyidik KPK. Menurut Agus, dugaan pengrusakan barang bukti itu tidak terekam kamera CCTV.

"Itu peristiwanya sudah lebih 1 tahun, pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam tapi secara ... adanya penyobekan tidak terlihat di kamera itu," ujar Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Agus menyebut sempat terjadi perdebatan saat itu berkaitan dengan sanksi bagi kedua mantan penyidik itu. Dalam waktu bersamaan, Agus menyebut ada penarikan kedua mantan penyidik itu dari Polri. Terlepas dari itu, Agus mengatakan akan ada pengecekan lagi.

"Coba nanti kita lihat, tapi sebetulnya kalau kita lihat ini kan mirip dengan itunya, pembuktiannya susah, Anda ingat nggak seperti peristiwa waktu Pak Nazaruddin itu ya dulu. Itu kan dulu kan ada catatan dari Yulianis juga kan. Ini siapa yang menerima ini, itu kan pembuktiannya susah, begitu orangnya ngomong, 'Saya nggak nerima', tidak ada bukti yang lain, apa yang mau kita pakai," ucap Agus.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamarta menyebut urusan itu sudah diselesaikan pada tahun lalu. Dia mengaku bahkan memeriksa langsung Basuki.

"Itu kan tahun 2017 dan kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Pak Basukinya langsung. Sumbernya dari mana? Pak Basuki. Kita tanya langsung ke Pak Basuki apakah dia benar pernah memberikan apa yang tercatat dalam buku merah. Jawaban Pak Basuki apa? Tidak pernah. That's it. Selesai. Kalau sunbernya aja bilang tidak pernah, masa kita harus bilang 'ada'," ujar Adi.

Soal dugaan perusakan buku itu, Adi mengatakan bila buku itu dijadikan barang bukti di pengadilan dan tidak menjadi masalah. "Sekarang buku merah merah itu dijadikan barang bukti lho di pengadilan. Nggak ada apa-apa kan? Berjalan lancar aja pengadilan itu. Benar nggak?" imbuh Adi.

Laporan Indonesialeaks menyebutkan dua mantan penyidik KPK yaitu Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR menjadi salah satu bukti dalam kasus korupsi yang menjerat Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny.

Keduanya juga membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki. Hal tersebut terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada 7 April 2017.

Dalam dokumen pemulangan keduanya, Roland dan Harun disebut tengah berkasus sehingga dipulangkan. Isi lembaran buku yang hilang tersebut berisi catatan transaksi keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa Kumala Dewi Sumartono. Keterangan Kumala soal buku itu dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di KPK pada 9 Maret 2017.

Ketika bersaksi untuk kasus yang sama di pengadilan tindak pidana korupsi pada 3 Juli lalu, Kumala mengakui dialah yang membuat buku catatan yang berisi 68 transasi atas perintah Basuki dan atasannya, Ng Fenny, yang menjabat general manager.

Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian dengan menuliskan Kapolda/Tito tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki langsung maupun melalui orang lain. Tito menjabat sebagai Kapolda Metro pada Juni 2015 hingga Maret 2016.

Empat pengeluaran lain tercatat ketika ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016. Satu aliran lain tercatat sesudah ia dilantik Kepala Kepolisian RI. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp1 miliar. (KMP/DTC/ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 8.05 km/h

  • 20 Oct 2018 30°C 21°C
  • 21 Oct 2018 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px