Log in

Jokowi Cabut Larangan Rapat di Hotel

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Bapak Pariwisata Nasional dari Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani. Penghargaan tersebut diberikan karena Jokowi dianggap memiliki perhatian besar dan menerapkan kebijakan yang memihak sektor pariwisata bahkan sejak ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo sampai menjadi Presiden RI. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Bapak Pariwisata Nasional dari Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani. Penghargaan tersebut diberikan karena Jokowi dianggap memiliki perhatian besar dan menerapkan kebijakan yang memihak sektor pariwisata bahkan sejak ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo sampai menjadi Presiden RI.

Jakarta-andalas Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai rapat di hotel. Pencabutan larangan tersebut diumumkannya kala menghadiri acara hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ke-50 di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin malam (11/2).

Pencabutan larangan itu merupakan respons Jokowi atas keluhan dari PHRI yang menganggap larangan tersebut bisa memberi tekanan bagi pertumbuhan sektor perhotelan da restoran di Tanah Air. Meski begitu, kepala negara mengaku baru mengetahui larangan tersebut.

"Soal statement Mendagri, tadi baru saja saya diberi tahu. Itu tidak akan ditindaklanjuti. Baru saja tadi saya dikasih tahu, coba langsung ke Mendagri dan katanya tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Pernyataan dari Jokowi itu sontak langsung disambut oleh para pengusaha hotel dan restoran yang hadir dalam acara tersebut. "Hore..." teriak para pengusaha kompak.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan ia akan terus berupaya menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu membangun sektor kepariwisataan, termasuk industri hotel dan restoran. Begitu pula dalam membuat kebijakan yang dikeluarkan melalui masing-masing kementerian.

"Walau ada menteri yang sampaikan masalah rapat di hotel, tapi yang jelas itu bukan presidennya," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani sempat mengungkapkan beberapa curahan hati (curhat) dari para pengusaha sektor hotel dan restoran kepada kepala negara. Salah satunya mengenai larangan rapat di hotel dari Mendagri.

"Itu akan memukul pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran. Kalau alasannya efisiensi, maka seharusnya ada pengelolaan anggaran yang lebih baik di masing-masing kementerian, bukan larang rapat di hotel," katanya pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, para pengusaha wajar khawatir dengan larangan ini karena kebijakan serupa pernah diterapkan pula oleh Yuddy Chrisnandi yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada awal pembentukan Kabinet Kerja.

Kala itu, Yuddy menilai rapat di hotel hanya membuat penggunaan anggaran tidak efisien. Namun belakangan, larangan itu dicabut karena didesak oleh industri.

"Tapi kalau diingat, kebijakan KemenPAN-RB dulu itu diikuti kementerian lain dan BUMN, itu sempat membuat keuntungan industri ini turun sekitar 20 persen dan pemulihan dari kebijakan itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun," jelasnya.

Tak ingin hal itu kembali terulang, maka Hariyadi meminta Jokowi agar segera mencabut larangan dari Mendagri. Sementara Mendagri Tjahjo mengeluarkan larangan tersebut usai terjadi insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

"Saya sudah minta kepada Pak Sekjen Kemdagri untuk membuat aturan setiap pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong punya kantor kok," kata Tjahjo pekan lalu.

Selain karena insiden tersebut, Tjahjo mengaku larangan rapat di hotel berdampak positif pada penghematan anggaran kementerian. Pada 2015 misalnya, kementerian berhasil menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar karena minim mengadakan rapat di hotel.

Bapak Pariwisata

Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai Bapak Pariwisata Indonesia dalam acara hari ulang tahun ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menganugerahkan secara langsung Gelar Bapak Pariwisata Nasional kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 PHRI di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin malam.

Pemberian gelar tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional Pengurus PHRI yang dilangsungkan pada 9 Februari 2019 di Ballroom Candi Singosari Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

"Penghargaan PHRI kepada Bapak Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional atas inisiatif dan komitmen mengembangkan pariwisata sejak menjadi Walikota Solo," katanya.

Pihaknya juga melihat kesungguhan Presiden Jokowi untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.

Jokowi juga dianggap mampu mendorong perekonomian Indonesia dengan program infrastruktur yang dilakukan secara masif baik pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, hingga fasilitas batas negara yang telah secara langsung berdampak pada sektor pariwisata.

"Pertimbangan obyektif bukan karena beliau sedang sibuk kampanye. Kami tidak mengharapkan keuntungan politis," katanya.

Setidaknya ada tujuh pertimbangan yang mendorong pihaknya untuk menobatkan Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional.

Pertimbangan pertama yakni Jokowi merupakan Presiden pertama yang menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan yang diikuti dengan berbagai program pemerintah yang mendukung pariwisata Indonesia.

Jokowi menetapkan kebijakan bebas visa untuk 169 negara yang dianggap sebagai kebijakan yang berani dan bertanggung jawab mengingat sebelumnya ada kekhawatiran yang berlebihan untuk menerima lebih banyak wisman melalui kebijakan ini.

"Peningkatan kunjungan wisman melebihi rata-rata kawasan selama kepemimpinan Presiden Jokowi," katanya, Pertimbangan berikutnya yakni Jokowi telah meningkatkan anggaran pariwisata yang terus naik mulai dari Rp1,2 triliun pada 2014 menjadi Rp2,1 triliun (2015), Rp3,3 triliun (2016), Rp3,2 triliun (2017), Rp3,4 triliun (2018), dan Rp3,8 triliun (2019).

Selanjutnya selama masa Pemerintahan Jokowi terjadi peningkatan investasi pada sektor hotel dan restoran hingga mencapai 78,6 persen sampai dengan semester I tahun 2018.

Jokowi juga mendorong pembangunan infrastruktur secara masif termasuk 11 bandara baru, pembangunan jalan tol trans yang membuka potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.

"Kondisi keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik meski terjadi kasus terorisme tapi bisa ditangani dengan baik. Begitupun dinamika politik juga bisa ditangani dengan baik," katanya.

Penghargaan itu diharapkan Haryadi mampu meningkatkan semangat semua pihak khususnya Presiden Jokowi untuk bekerja keras mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan. (CNNI/ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px