Log in

JK: Dana Desa 2019 Fokus SDM


Jakarta-andalas Pemerintah menginginkan program dana desa di tahun kelima fokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa 4 tahun ke belakang pemerintah mengutamakan infrastruktur desa dalam realisasi dana desa.

Selanjutnya hingga saat ini fokus dana desa menyasar pembangunan masyarakatnya seperti pada pendidikan usaha dan ekonomi desa juga program lainnya menyangkut peningkatan kualitas masyarakat termasuk kesehatan.

“Banyak program yang bisa saling tumpang tindih. Tapi kita inginkan ada suatu fokus, fokus ke depan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian ekonomi desa berkembang,” ujarnya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11).

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan Rp187 triliun dana desa. Adapun untuk 2019 meningkat lagi dari Rp60 triliun tahun ini menjadi Rp70 triliun.

Wapres JK menceritakan pernah menemukan jalan di sebuah desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) cepat rusak karena kualitas pembangunannya buruk, padahal dana desa terus meningkat setiap tahunnya.

"Saya pernah mengunjungi suatu desa di NTB, kemudian saya periksa jalannya, hanya 600 meter (tapi) biayanya hampir Rp400 juta. Kemudian saya ambil bambu, saya korek sedikit saja sudah muncul batu-batunya. Jadi kalau dilalui mobil langsung habis itu jalan (aspal)," kata Wapres.

Dengan adanya temuan tersebut, Wapres meminta pemerintah daerah untuk mengawasi betul pengelolaan dana desa agar tujuan dari pemberian anggaran tersebut benar dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat desa.

Wapres mengatakan banyak hal harus dievaluasi dari pemberian dana desa yang telah berjalan empat tahun terakhir, antara lain terkait jumlah dana yang diberikan dan kualitas pembangunan.

Selain itu, Wapres meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan bagi para kepala desa dan perangkat desa, agar pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri.

JK mengemukakan, pelaksanaan program dana desa untuk mencegah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kucuran dana desa yang terus meningkat tiap tahun harus benar-benar digunakan untuk membangun desa menjadi lebih baik, maju dan sejahtera. Jika desa telah menarik dan maju, otomatis keinginan pindah ke kota bisa berkurang.

"Desa harus maju, lebih menarik dan lebih baik. Sehingga tidak terjadi urbanisasi berlebihan,” kata JK.

Ia menjelaskan selama desa tidak menjadi daya tarik dan pembangunan tidak ada, masyarakat pun akan berbondong-bondong ke kota. Apalagi upah bekerja di kota cukup menjanjikan bila dibandingkan dengan penghasil dari membajak sawah atau menanam kopi, cengkeh dan sebagainya.

JK memberi contoh, Upah Minimum Regional (UMR) untuk Jabodetabek sudah mencapai hampir Rp4 juta per bulan. Sementara penghasilan petani sawah hanya Rp15 juta per tahun untuk lahan seluas 0,3 hektare (Ha). Artinya dalam sebulan, petani itu hanya mendapatkan Rp1,3 juta. "Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya di atas Rp3 juta," jelasnya.

Menurutnya, kucuran dana desa untuk membuat desa menjadi lebih menarik. Dengan dana desa, berbagai infrastruktur dasar dibangun. Kemudian dibangun Badan Usaha Desa (BUMDes) yang bisa mendorong kegiatan ekonomi di desa.

Dana desa juga digunakan untuk membangun atau memperbaiki berbagai infrastruktur petani. Setelah semua tersedia, JK yakin masyarakat bisa kembali menjadi petani karena berbagai infrastruktur sudah dibangun sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

"Produktivitas hanya bisa dilakukan apabila di desa pengairan baik, jalan baik, peralatan petani tersedia. Akhirnya masyarakat tidak terus ke kota karena desa tidak kalah lagi dengan kota," tutup JK.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, porsi pembangunan infrastruktur dalam dana desa tahun 2018-2019 diperkecil. Alasannya, selama empat tahun terakhir pemerintah sudah memprioritaskan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan memprioritaskan dana desa untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

 "Hampir 4 tahun dana desa banyak dipakai bangun infrastruktur. Sekarang banyak desa infrastruktur nyatanya cukup. Makanya tidak mungkin bangun infrastruktur. Atas saran Presiden, dana desa akan lebih difokuskan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa," kata Eko saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/10).

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang akan dijalankan menggunakan dana desa adalah pelatihan usaha, pengelolaan desa menjadi tujuan wisata, dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa.

Meski demikian, pemerintah tetap membangun sejumlah infrastruktur di daerah karena ada beberapa wilayah yang masih tertinggal. "Untuk infrastruktur yang belum ya harus dipenuhi infrastruktur dulu. Di Jawa ada, di Jawa bagian selatan, Indonesia Timur banyak, mereka masih fokus di Infrastruktur," lanjut Eko. (BIS/ANT/BS/KPC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px