Log in

Jelang Sidang MK, Menkominfo Belum Pastikan Pembatasan Medsos

Menkominfo Rudiantara Menkominfo Rudiantara

Jakarta-andalas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan pembatasan akses media sosial (medsos) jelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 yang akan berlangsung pada 14 hingga 28 Juni mendatang.

"Belum tahu saya, memang mau?" kata Rudiantara kepada wartawan usai melakukan kegiatan halal-bihalal di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kominfo sempat membatasi akses media sosial dan pesan instan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu nasional pada 21 Mei lalu.

Setelah pengumuman itu terjadi aksi, dan kerusuhan di Jalan MH Thamrin seberang Bawaslu RI dan sekitarnya hingga 22 Mei. Kala itu, pembatasan akses media sosial itu dipicu maraknya unggahan dan unduhan konten foto dan video di beberapa platform media sosial selama 22-25 Mei.

Berdasarkan laporan dari Kemenkominfo, sepanjang pembatasan media sosial yang berlangsung dua hari, pihaknya menemukan sekitar 600 hingga 700 url baru setiap harinya yang menyebarkan konten negatif.

Pembatasan akses pada 21-22 Mei lalu tidak hanya berlaku untuk media sosial, termasuk pula pada platform pesan instan WhatsApp. Saat itu pengguna WhatsApp tidak bisa mengirim pesan gambar dan video pada periode tersebut.

Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan penyedia platform pesan instan itu untuk mengatasi sebaran konten negatif. Selama aksi massa 22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diketahui WhatsApp telah menutup sekitar 600.000 nomor yang menyebarkan konten negatif.

Atur Penggunaan VPN

Kominfo tengah mengkaji regulasi terkait layanan VPN (Virtual Private Network) yang saat ini beredar di Indonesia.  Langkah itu diambil akibat banyak isu yang beredar terkait pencurian data pengguna melalui sejumlah aplikasi VPN

"Kita tahu VPN harusnya melindungi, kita lagi kaji untuk membuat regulasi jadi layanan VPN itu harus berijin karena umpamanya perlindungan data pribadi dijaga, data-datanya dan keamanannya harus dijaga," jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan kepada awak media di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).

Lebih lanjut kata Semuel, pihaknya tidak akan sepenuhnya melarang layanan VPN seperti yang dilakukan Rusia. Sebab, dia menilai sejatinya VPN merupakan layanan internet tertutup yang berfungsi sebagai pelindung data dan banyak perusahaan memanfaatkan VPN, salah satunya industri perbankan.

Namun, Kominfo akan membuat regulasi bagi penyedia VPN yang banyak ditemukan di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan mengharuskan memiliki izin dan lisensi.

"Banyak layanan VPN, bank juga pake layanan VPN. Fakta perusahan-perusahaan pakai layanan VPN itu harusnya secure tapi kita tidak tahu yang nyediain dalam payung hukum, siapa yang mau meregulasi mereka? Kalau mereka ngambil data, gimana?," jelas Semuel.

"Pokoknya yang beroperasi [layanan VPN] di sini harus ada penanggung jawabnya."

Sebelum resmi ditetapkan, Kominfo tengah gencar mensosialisasikan penggunaan VPN 'gratisan' kepada masyarakat. Aplikasi VPN ramai diunduh dan menjadi pembicaraan setelah Kominfo melakukan pembatasan akses media sosial dan pesan instan sebagai imbas aksi 22 Mei lalu.

Pengamat keamanan siber sempat mewanti-wanti bahaya keamanan data pengguna jika menggunakan VPN, apalagi aplikasi yang diunduh secara gratis. Setelah masa pembatasan berakhir, Kominfo meminta masyarakat menghapus aplikasi VPN di perangkat yang digunakan. (CNNI/DOH)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px