Log in

Ijazah Hilang, JR Meleges SKPI


KPU: Yang Harus Dileges Ijazah, Bukan SKPI

Medan-andalas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut untuk mendampingi proses legalisasi ulang ijazah SMA Jopinus Ramli (JR) Saragih ke Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat. Namun ternyata JR Saragih melalui utusannya bukan melegalisasi ulang ijazah SMA-nya, melainkan melegalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

"Kami tadi mendampingi pemohon (utusan JR Saragih-red) sesuai amar putusan Bawaslu di mana pemohon diperintah meleges ulang fotokopi ijazahnya. Tetapi tadi yang kita saksikan adalah meleges fotokopi SKPI," kata Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain kepada andalas, Senin(12/3).

Saat ditanya apa sikap KPU Sumut terkait hal itu, Iskandar menyebutkan bahwa sesuai putusan Bawaslu Sumut, maka yang harus dilegalisasi ulang adalah ijazah, bukan SKPI. “Lihatlah putusan Bawaslu itu,” ucap Iskandar.

Menurut Iskandar, KPU Sumut masih akan menunggu dokumen apa yang akan diberikan oleh JR Saragih untuk melengkapi berkas pencalonannya sebagai gubernur dan nantinya pihaknya akan membuat dalam tanda terima khusus sesuai amar putusan Bawaslu yang ditandatangani oleh pihak KPU Sumut dan pihak JR Saragih.

"Baru setelah itu KPU Sumut akan (rapat) pleno untuk memutuskan apakah JR Saragih dan pasangannya memenuhi syarat atau tidak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur," katanya.

Komisioner KPU Sumut lainnya, Benget Silitonga menegaskan, putusan Bawaslu Sumut memerintahkan JR Saragih untuk melegalisasi ulang ijazah/STTB SMA miliknya agar memenuhi syarat untuk pencalonan sebagai gubernur di Pilgub Sumut 2018.

“Tanya yang bersangkutan. Proses hari ini tidak ada kami lihat pelaksanaan putusan Bawaslu. Putusan Bawaslu itu kan legalisir ulang fotokopi ijazah. Yang kami lihat hari ini bukan pelaksanaan keputusan Bawaslu, tapi dokumen lain,” ungkapnya.

Dalam proses legalisasi SKPI ini, JR Saragih mengutus Sekretaris Tim Pemenangan JR-Ance, Ronald Naibaho serta Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut Siverius Bangun dan seorang lainnya.  SKPI yang dileges JR diketahui terbitan tanggal 5 Maret 2018. SKPI lazimnya diterbitkan karena alasan ijazah hilang yang dikuatkan dengan laporan polisi.

Bakal calon Gubernur Sumut JR Saragih mengakui bahwa ijazah SMA miliknya hilang saat di Jakarta. Karena itulah, yang dilegalisasi ulang ke Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat yakni SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah).

“Surat Keterangan Pengganti Ijazah itu yang dileges. Pada saat meleges itu, bersama-sama dengan pihak KPU Sumut dan Bawaslu Sumut,” kata JR Saragih di Kantor Demokrat Sumut, Senin (12/3).

JR Saragih menyebutkan ijazah SMA-nya hilang sekitar empat hari lalu. Saat itu ijazah tersebut dibawa ke Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat oleh salah seorang Pengurus Partai Demokrat Sumut bernama Purba.

“Waktu itu kita perintahkan orang ke sana, ada empat orang tapi tidak ada satupun orang dari Suku Dinas yang bisa kita temui, jadi pindah ke sana ke sini. Ternyata surat ijazah itu hilang bersama beberapa surat dan baju juga,” pungkasnya. 

JR Saragih yang berpasangan dengan bakal calon Wakil Gubernur Sumut Ance Selian pada Pilkada Sumut, mengaku tidak mengetahui ke mana ijazah tersebut hilang. Dia menduga perjalanan perwakilannya ke Jakarta untuk proses legalisasi ijazah itu sudah dimata-matai.

“Perjalanan kita dimata-matai ke mana-mana, kita gak tau lah ya. Hilangnya di Jakarta, tempatnya nggak tau saya, saya perintahkan orang untuk proses legesnya. Yang membawa Pak Purba dan Pak Bangun,” ucapnya.

Karena ijazah SMA miliknya hilang, JR Saragih kemudian ke Jakarta untuk mengganti ijazah itu dengan SKPI. Bahkan Bupati Simalungun itu juga memboyong 15 orang temannya saat bersekolah di SMA Iklas Prasasti Jakarta. 

“Karena itu hilang, maka saya ke Jakarta, karena kalau hilang slip jarinya harus ada. Sesuai prosedur, kalau hilang, ada undang-undang mengatakan maka boleh kita laporkan ke suku dinas. Kita ke sana diperiksa dibawa teman sekolah. Buktinya dia teman sekolah saya, ada ijazahnya satu angkatan dengan saya, minimal dua orang, tapi saya bawa 15 orang,” ungkap JR.

Setelah SKPI keluar, maka perwakilan JR Saragih bersama-sama pihak KPU Sumut dan disaksikan Bawaslu Sumut telah melakukan legalisasi ulang ke Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Senin (12/3).

“Jadi yang teken pengganti ijazah pihak Suku Dinas. Itu resmi, nomor ijazah ada, nilai ada, jadi itulah yang dileges. Tidak mungkin dia mau mengeluarkan SKPI itu, kalau itu tidak benar,” urai JR.

JR mengancam akan memidanakan KPU Sumut jika tidak mengakui SKPI miliknya. “Terus terang kalau KPU Sumut tidak mengakui SKPI, bisa langsung kita pidana. Karena jelas, SKPI itu resmi diakui oleh undang-undang. Kita akan laporkan KPU Sumut karena menghalang-halangi seseorang menjadi calon (Pasal 180 PKPU 3). Itu pidana,” tegas JR.

Terpisah, Ikhwaluddin Simatupang, kuasa hukum JR Saragih membenarkan ijazah kliennya hilang ketika hendak ke Jakarta usai putusan Bawaslu Sumut pekan lalu.  "Itu kan ijazahnya ada, kalian lihat kan waktu di Bawaslu. Setelah itu hilang pas mau ke Jakarta untuk leges, itu kan bisa saja terjadi. Bagaimana pula kalau umpamanya JR Saragih tiba-tiba meninggal, itu kan bisa saja," ungkap Ikhwaluddin kepada wartawan di Kantor PTTUN Medan.

Menurut Ikhwaluddin substansi dari persoalan ijazah SMA JR Saragih itu sudah terpenuhi, yang menunjukkan bahwa ijazahnya ada, namun hilang sehingga itulah dasar dikeluarkannya SKPI.

Ikhwaluddin menyebutkan KPU Sumut harus meloloskan JR Saragih sebagai calon Gubsu 2018. "Karena kan kita lihat bersama hari ini pihak kita bersama-sama dengan KPU Sumut dan diawasi Bawaslu telah meleges SKPI Pak JR Saragih di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi apalagi yang mau ditunggu, KPU harus secepatnya meloloskan Pak JR," tegasnya.

Sebelumnya, Ikhwaludin Simatupang sempat menunjukkan dokumen yang dikatakan sebagai ijazah SMA JR Saragih dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa di Bawaslu Sumut.

Saat itu Ikhwaludin menunjukkan selembar dokumen yang disebutnya ijazah untuk membantah alibi KPU Sumut bahwa fotokopi ijazah SMA JR mencurigakan karena ada dua stempel dalam fotokopi tersebut dan Ikhwal membantah alibi tersebut sembari menjelaskan bahwa stempel itu tidak ganda.

Kemudian, Bawaslu Sumut dalam penyelesaian sengketa pencalonan JR Saragih, pada Sabtu (3/3/2018) salah satunya memutuskan dan memerintahkan JR Saragih untuk melegalisasi ulang ijazah SMA-nya selama tujuh hari kerja sejak putusan untuk pemenuhan persyaratan pencalonannya bersama bakal Cawagub Ance Selian di Pilgub Sumut.

Bawaslu Sumut memerintahkan KPU Sumut untuk mendampingi proses legalisir bersama JR Saragih. Dalam putusannya, Bawaslu meminta KPU Sumut membatalkan SK KPU Sumut Nomor 07 tanggal 12 Februari tentang Penetapan Paslon Pilgub Sumut bila mana materi legalisasi ijazah JR Saragih sah menurut ketentuan.

Dalam SK 07, KPU Sumut menetapkan dua Paslon Pilgub Sumut yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Sementara JR Saragih-Ance Selian, tidak ditetapkan karena keabsahan legalisasi ijazah milik JR Saragih tidak diakui.

Sidang di PTTUN

Sementara itu dalam nota gugatan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang diketuai Bambang Edi Soetanto, pihak JR Saragih selaku penggugat menyebutkan bahwa apa yang dilakukan KPU Sumut (tergugat) adalah salah, keliru, terutama terkait syarat sah pencalonan menjadi kepala daerah.

Menurut Ikhwaluddin Simatupang, sesuai undang-undang, syarat sah pencalonan seseorang disebutkan harus mencantumkan ijazah terakhir, bukan ijazah SMA. Disebutkan  bahwa hasil penelitian perbaikan dokumen penggugat, dinilai bahwa pihak KPU Sumut tidak cermat. Seharusnya tergugat memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada  penggugat untuk memperbaiki syarat pencalonannya, sebut Ikhwaluddin.

Menurut penggugat, keputusan KPU Sumut menyatakan penggugat TMS adalah sangat layak untuk dibatalkan dan beralasan hukum bila JR Saragih-Ance Selian dikabulkan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Sumut 2018.

"Karena itu kami meminta agar Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, agar dibatalkan. Meminta kepada majelis hakim PTTUN Medan supaya memerintahkan kepada KPU Sumut menetapkan penggugat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub 2018," kata Ikhwaluddin.

Sementara itu KPU Sumut melalui kuasa hukumnya Hadiningtyas menyebutkan dalil penggugat melakukan gugatan ke PTTUN sangat aneh.

"Bukankah penggugat telah menyetujui putusan Bawaslu untuk melakukan legalisir ulang ijazah penggugat ke Suku Dinas DKI Jakarta. Sehingga sangat aneh bila saat ini penggugat melakukan gugatan ke PTTUN. Sementara pada hari ini juga penggugat menyetujui melakukan leges ijazah sesuai putusan Bawaslu," ujar Hadiningtyas.

Menurut tergugat, syarat sah ijazah SMA sederajat dalam pencalonan Pilgub Sumut adalah berlaku secara umum dan bukan hanya bagi penggugat, tapi berlaku kepada semua bakal pasangan calon kepala daerah dan sesuai undang-undang.

"Pencantuman status TMS (tidak memenuhi syarat) bagi penggugat adalah sangat beralasan hukum dan sesuai surat Kepala Dinas (Pendidikan) DKI Jakarta yang menyatakan, ijazah penggugat tidak sah adalah sudah sesuai hukum dan perundang-undangan. Karena itu tergugat memohon kepada majelis hakim PTTUN Medan agar menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Hadinigtyas.

Sidang tersebut akan dilanjutkan Selasa (13/3) dengan agenda pengajuan bukti-bukti. (AFS/SRJ/DBS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

25°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 80%

Wind: 17.70 km/h

  • 20 Jul 2018 30°C 24°C
  • 21 Jul 2018 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px