Log in

Idrus Marham Resmi Ditahan


KPK: Setiap Terima Uang, Eni Selalu Lapor ke Idrus

Jakarta-andalas Idrus Marham resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Keluar dari gedung lembaga antirasuah sekitar pukul 18.20 WIB dengan mengenakan rompi oranye setelah sebelumnya empat jam diperiksa.

Kepada wartawan, orang dekat Setya Novanto itu mengaku pasrah atas kasus yang menimpa dirinya. Dirinya juga sudah mengetahui nasibnya setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi di lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.

“Saya tahu setelah jadi saksi. (Kemudian) Saksi jadi tersangka, pasti ada penahanan,” kata Idrus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/8).

Dalam pemeriksaan perdana dirinya sebagai tersangka itu, penyidik masih belum memeriksa detail kasus yang membelitnya itu. “Ini merupakan pemeriksaan perdana saya sebagai tersangka dan itu biasanya adalah hal-hal umum,” bebernya.

Saat disinggung soal keterlibatan Partai Golkar dalam proyek tersebut, mantan Menteri Sosial itu membantahnya. Menurutnya, KPK tidak akan mengambil langkah hukum yang tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang ada.

 “Yang selalu saya sampaikan, KPK punya logika hukum. Jangan kita melihat dalam logika sendiri. Kita harus juga melihat dalam logika hukum,” pungkasnya.

KPK resmi menahan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar itu terkait statusnya sebagai tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K4 (di belakang Gedung Merah Putih KPK)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (31/8).
    
Cukup Bukti

KPK menegaskan sudah mempunyai cukup bukti untuk menetapkan eks Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Salah satunya adalah bukti komunikasi antara Idrus Marham dengan Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII dari Golkar yang juga berstatus tersangka dalam kasus itu.

"Ada komunikasi antara Eni dengan IM [Idrus Marham], dan didukung juga dengan keterangan-keterangan dari Johannes Kotjo. Intinya, si Eni itu ketika menerima uang, dia selalu lapor ke Idrus Marham untuk disampaikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (31/8).

Salah satu yang kemudian diduga dilaporkan kepada Idrus adalah uang sebesar Rp2 miliar yang diterima Eni dan sebagian di antaranya mengalir ke Munaslub Golkar. Ketika Munaslub bergulir, Idrus Marham menjabat sebagai Sekjen sekaligus Plt Ketua Umum Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu sudah membantah tudingan soal uang ke Munaslub.

"Tentu ketika Idrus Marham dipanggil sebagai tersangka, kami akan klarifikasi keterangan-keterangan dari alat bukti yang diperoleh penyidik sebelumnya," ujar Alex.    

Bila kemudian Idrus Marham membantah bukti-bukti yang dimiliki KPK, penyidik tidak mempermasalahkannya. "Enggak masalah, karena keterangan seorang tersangka itu kan juga tidak mengikat juga," imbuh Alex.

Menurutnya KPK akan memberikan keleluasaan bagi tersangka atau saksi yang diperiksa KPK untuk berterus terang terkait hal yang diketahuinya dalam sebuah kasus. "Seseorang itu kan tidak boleh kami paksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya," kata Alex.

Dalam kasus ini, Eni selaku Wakil Ketua Komisi VII itu diduga menerima suap Rp4,8 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo. Suap diduga diberikan agar Eni mengupayakan kesepakatan kontrak kerja sama PLTU Riau yang nilai investasi proyeknya mencapai USD900 juta atau Rp12,87 triliun.

Blackgold Natural Resources merupakan perusahaan tambang batu bara, yang menjadi anggota konsorsium dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sebagai kontraktor pada proyek PLTU Riau-1, bersama perusahaan asal China, China Huadian Engineering Co Ltd.

Pada perkembangannya, KPK kemudian menjerat eks Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus Marham diduga dijanjikan uang USD1,5 juta untuk mendorong kesepakatan kerja sama PLTU Riau-1 itu.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johannes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Idrus disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain Idrus, KPK pada Jumat juga memanggil Eni sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut. Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memiliki bukti komunikasi antara Idrus dan Eni terkait penerimaan uang dalam kasus tersebut.

Tersangka Eni juga diketahui telah mengembalikan uang Rp500 juta kepada penyidik KPK. Eni juga tengah mempertimbangkan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

"JC sedang dipertimbangkan," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

"Hari ini saya diperiksa sebagai tersangka, materi pemeriksaan itu pendalaman dari pertemuan-pertemuan antara saya dengan Pak Sofyan Basir, dengan Pak Johannes Kotjo," ucap Eni.

"Pokoknya intinya saya kooperatif dan itu sudah saya sampaikan semua di penyidik tentang PLTU Riau-1," kata Eni. (PJS/KMP/ANT)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

28°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 72%

Wind: 11.27 km/h

  • 21 Sep 2018 28°C 23°C
  • 22 Sep 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px