Log in

Hukuman Irwandi Yusuf Diperberat Jadi 8 Tahun


Jakarta – andalas Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu diperberat hukumannya menjadi delapan tahun penjara.

Sebelumnya, di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta, Irwandi divonis dengan pidana tujuh tahun penjara. Jaksa KPK kemudian melakukan upaya banding, dan hasilnya PT DKI Jakarta menambah hukuman satu tahun penjara terhadap Irwandi.

"Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian putusan PT DKI Jakarta seperti dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang diakses pada Rabu (14/8).

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim PT DKI juga memperberat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi. PT DKI mencabut hak politik Irwandi selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Sementara di tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta hanya mencabut hak politik Irwandi selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," kata Majelis Hakim.

Dalam putusan tersebut, PT DKI menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut. Suap tersebut berasal dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 serta menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Namun, Majelis Hakim PT DKI menyatakan Irwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ?pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Putusan ini diambil Majelis Hakim PT DKI yang diketuai Ester Siregar serta dua Hakim Anggota, yakni Anthon R. Saragih dan Jeldi Ramadhan. (OKZ)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px