Log in

Hakim Pangeran Napitupulu Dipecat

Hakim Pangeran Napitupulu Hakim Pangeran Napitupulu

Jadi Makelar Perkara di PN Rantau Prapat

Jakarta-andalas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menilai, Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Riau, Pangeran Napitupulu, terbukti menjadi perantara (makelar) dalam pengurusan perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat, Medan, pada 2009. Hal itu disampaikan Ketua MKH, Maradam Harahap, saat membacakan pertimbangan yang memberatkan bagi Napitupulu dalam sidang MKH, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (28/2). Napitupulu dianggap telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim atas tindakan tersebut.

"Tindakan terlapor bertindak sebagai perantara dengan permintaan sejumlah uang merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Maradam.

MKH menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat. Selain itu, MKH juga meminta Ketua MA Hatta Ali untuk segera menerbitkan surat pemberhentian sementara bagi Napitupulu. Surat pemberhentian itu akan berlaku hingga terbitnya surat Keputusan Presiden terkait pemberhentian Napitupulu.

"Memerintahkan kepada Ketua MA untuk memberhentikan sementara terhadap terlapor, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai diterbitkannya Keputusan Presiden," kata Maradam.

Sementara, pertimbangan MKH yang meringankan, karena Napitupulu sebelumnya belum pernah dijatuhi sanksi. Napitupulu sebelumnya diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara, pada 2009.

Saat itu, ia masih bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Buntok, Kalimantan Tengah. Kemudian pada 2014, Napitupulu dilaporkan ke KY oleh pihak pemberi uang tersebut. Saat itu, Napitupulu sudah bertugas sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Jambi.
Kasus pengurusan perkara oleh Napitipulu baru disidangkan di MKH sekitar akhir 2016. Sementara Pangeran sudah bertugas di Pengadilan Tinggi, Pekanbaru, Riau.

Tak Terima Dipecat

Sementara itu, Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Riau, Pangeran Napitupulu tidak terima atas keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat. Ia menilai, selama diproses di MKH, tidak ada penjelasan mengenai alasan dari pihak terlapor melaporkan dirinya ke Komisi Yudisial pada 2014.

"Saya ini bukan hakim bodoh, Pak. Dari tadi saya ikuti dipertimbangan hukum tidak ada apa alasan dari si pelapor melaporkan saya ke KY," kata Napitupulu, seusai mendengar putusan MKH dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Agung, Selasa (28/2).

Napitupulu mengatakan, akan melakukan upaya hukum lainnya. Ia meminta tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk melakukan upaya tersebut.

"Saya tidak terima. Saya akan mengajukan upaya hukum. Saya akan mengajukan banding," kata dia.

Sementara itu, Ketua MKH Maradaman Harahap mempersilakan Napitupulu mengikuti mekanisme yang ada dalam mengajukan upaya hukum.

"Silakan saja dengan mekanisme yang ada. Kami juga enggak paham seperti apa, silakan," kata Maradaman.

Ia juga menegaskan, keputusan MKH tidak dibuat secara personal, tetapi kolektif oleh tujuh orang anggota majelis. Dikonfirmasi secara terpisah, Juru Bicara KY yang juga menjadi anggota MKH, Farid Wajdi mengatakan, bagi hakim yang dijatuhi hukuman oleh MKH, maka tidak ada upaya banding atau sejenisnya.

"Enggak ada upaya hukum. Putusan MKH final dan mengikat," kata Farid.

Periksa 4 Hakim

Terpisah, sejumlah penyidik dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang, Selasa (28/2). Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah hakim saat menetapkan putusan. Salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang, Rightmen MS Situmorang mengatakan, ada empat orang dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang datang untuk melakukan pemeriksaan.

"Kalau dilihat dari formasinya, ada tiga pemeriksa, satu sekretaris," kata Rightmen yang juga Humas di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Ada empat majelis hakim yang akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. Terdiri dari tiga hakim yang menjadi terlapor, yakni Enierlia Arientowaty dan Dina Pelita Asmara serta Rightmen MS Situmorang yang menjadi hakim ketua dalam sidang perkara yang dilaporkan. Selain itu, Kepala Pengadilan Negeri Kota Malang Sihar Hamonangan Purba juga turut diperiksa.

"(Yang diperiksa) tiga majelis hakim dan ketua pengadilan. Ada empat," ucapnya.

Sebelumnya, pada tanggal 4 Oktober 2016, Forum Komunikasi Warga Terdampak (FKWT) Tol Malang - Pandaan melaporkan tiga hakim yang dianggap melanggar kode etik. Dalam putusan sidang gugatan oleh warga Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang pada 18 Agustus 2016 lalu, majelis hakim dalam pertimbangan putusannya dianggap salah obyek.

Obyek dalam gugatan yang semestinya tanah di Kelurahan Madyopuro, hakim menyebutnya Kelurahan Cemoro Kandang.

"Laporan terkait putusan yang lalu. Objeknya Kelurahan Cemoro Kandang. Padahal persoalannya kan di Madyopuro," kata El Hamdy, warga terdampak yang juga Wakil Koordinator Forum Komunikasi Warga Terdampak (FKWT).

Selain karena salah objek, hakim dalam persidangan itu juga dianggap menyalahi status persidangan. Mestinya, kasus itu merupakan kasus gugatan. Tapi hakim menganggap kasus itu merupakan permohonan. Hasilnya, majelis hakim menolak permohonan perkara itu.

"Kasus gugatan dianggap permohonan. Ini kan dua hal yang berbeda," katanya.

Lahan di Kelurahan Madyopuro yang rencananya akan menjadi exit Tol Malang - Pandaan masih sengketa. Sebanyak 63 warga menolak melepaskan tanahnya karena harga yang ditetapkan dianggap terlalu murah. Perkara itu saat ini belum inkrah dan masih proses kasasi di Mahkamah Agung. (KPC)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 100%

Wind: 6.44 km/h

  • 23 Sep 2018 30°C 22°C
  • 24 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px