Log in

Gubernur dan 8 KDh Baru Komitmen Cegah Korupsi

Dari kiri: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua KPK Agus Rahardjo, Dirjend Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala BPN Sumut Bambang Priono bergandengan tangan seusai konferensi pers acara Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/05). Dari kiri: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua KPK Agus Rahardjo, Dirjend Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala BPN Sumut Bambang Priono bergandengan tangan seusai konferensi pers acara Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/05).

Medan – andalas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan delapan kepala daerah (KDh) baru di Sumut berkomitmen melakukan pencegahan korupsi terintegrasi. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (14/5).

Delapan KDh yang ikut menandatangani komitmen bersama Gubernur Edy Rahmayadi dan Ketua KPK RI Agus Rahardjo adalah Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendy Nasution, Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, Bupati Batu Bara H Zahir, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Plt Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe dan Plt Bupati Asahan Surya.

Komitmen tersebut berisi 10 poin kesepakatan, di antaranya melaksanakan proses perencanaan penganggaraan yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan (ULP) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBI) mandiri dan penggunaan e-procurement mandiri dan penggunaan e-procuement.

Kemudian, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel. Terakhir, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, penandatanganan komitmen tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi hal tersebut termaktub pada poin ke 2 dalam visi misi Sumut bermartabat.

“Yakni mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengapresiasi peran KPK RI sebagai pendamping yang telah mendorong dan mendukung Pemprov Sumut dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan korupsi. Apalagi, pencegahan korupsi tidak cukup hanya penindakan saja. “Pencegahan korupsi memerlukan upaya yang komprehensif,” kata Edy Rahmayadi.

Edy berharap KPK terus mendukung Pemprov Sumut dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Kami berharap Pak Agus (Ketua KPK RI) sering-sering datang ke sini, jadi kami selalu ingat terus dan kami tak korupsi, kalau Bapak sering datang, semakin banyak orang ketakutan, kesadaran preventif, kami sangat berharap itu tercipta, terkhusus di Sumatera utara,” katanya.

Diapresiasi Ketua KPK

Ketua KPK RI Agus Rahardjo mengapresiasi penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan Pemprov Sumut dan 8 kabupaten/kota di Sumut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak korupsi di Sumut.

Agus Rahardjo menilai, persentase Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korupsi Provinsi Sumatera Utara (Utara) yakni sebesar 72% merupakan pencapaian yang bagus. “Jadi di MCP itu terdiri beberapa bagian yang kita monitoring. Seperti e-budgeting, e-planning, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penanganan aset dan lain sebagainya.

Masing-masing bagian itu dimonitoring, yang bagus, menengah, dan buruk. Jadi kalau kita berbicara Sumut capai 72% itu artinya akumulasi dari gabungan bagian-bagian tadi, di mana sebagian besar itu sudah bagus dan sisanya masih perlu ditingkatkan,” ujarnya pada konferensi pers seusai Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut, Selasa (14/5), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Konferensi pers juga turut diikuti Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Bambang Priono.

Beberapa daerah kabupaten/kota di Sumut, kata Agus, bahkan melebihi 72%. Yakni, Samosir capai 83%, Serdang Bedagai capai 82%, Langkat capai 80%, kemudian disusul Siantar yang mencapai 70%. Diketahui, untuk nilai rata-rata nasional MCP yakni sebesar 58%.

“Melalui MCP, kita bisa melihat bidang-bidang mana yang rawan menjadi celah korupsi. Misalnya apakah itu bidang pengadaan barang atau bidang lain. Untuk kemudian lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada bidang tersebut,” katanya.

Dirinya menyampaikan harapan kepada Pemerintah Provinsi Sumut, begitu juga kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se Sumut yang hadir, untuk memperbaiki masing-masing bagian yang masih belum memperoleh nilai bagus. Sehingga, aksi pencegahan korupsi di Sumut bisa mendekati sempurna.

Sebagai informasi, Agus juga menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan oleh KPK RI dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. “Saat ini, sudah ada sembilan kordinator wilayah KPK di Indonesia untuk mendampingi kegiatan monitoring. Kita melakukan monitoring ini lewat MCP tadi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sumut dan 33 kabupaten/kota dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Sumut. Perjanjian kerja sama ini meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah (terutama tanah), koneksi Host to host BPHTB, dan penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh jajaran Direksi BUMD dan OPD Pemprov Sumut,  peluncuran Gerakan Sekolah Berintegritas dan sosialisasi pemanfaataan nomor induk kependudukan dan data kependudukan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. (WAN/DOH)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px