Log in

Edy Dengarkan Tuntutan Nelayan

Gubsu Edy Rahmayadi mendengarkan aspirasi dan salah seorang perwakilan ribuan nelayan pengunjuk rasa yang diajak berdialog di Kantor Gubsu, Kamis (13/9). Gubsu Edy Rahmayadi mendengarkan aspirasi dan salah seorang perwakilan ribuan nelayan pengunjuk rasa yang diajak berdialog di Kantor Gubsu, Kamis (13/9).

Medan-andalas Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menemui seribuan nelayan dari berbagai daerah yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (13/9) siang.

Edy didampingi Wagub Sumut Musa Rajekshah juga mengajak para nelayan tergabung dalam Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara itu berdialog untuk mendengar langsung keluhan dan tuntutan mereka.

Mereka meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) turun tangan mencarikan solusi atas pelarangan penggunaan pukat trawl yang membuat ribuan nelayan takut melaut karena tidak ingin ditangkap aparat keamanan.

Dalam aksi demo yang sempat memacetkan ruas jalan tersebut, mereka juga menuntut agar sejumlah nelayan rekan mereka yang ditangkap aparat kepolisian segera dibebaskan.

Gubsu Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah yang baru saja usai melaksanakan Salat Zuhur di Masjid Agung, langsung menemui para demonstran. Menaiki mobil komando yang menjadi podium milik demonstran, Edy langsung menyapa dan mengajak para nelayan berdialog.

"Saya senang ada unjuk rasa, tapi jangan seperti ini. Saya baru bertugas lima hari dan belum tahu apa yang menjadi duduk perkaranya. Kalau kalian sudah beri tahu saya dan saya tidak tindak lanjuti, kalian boleh unjuk rasa," ujar Edy.

Namun saat Edy tengah berbicara di atas podium, ada sedikit kejadian unik. Edy mengusir seorang ibu dari kerumunan pengunjuk rasa. Insiden pengusiran terjadi setelah seorang ibu yang duduk tidak jauh dari Edy berdiri tiba-tiba nyeletuk menyela pidato Edy.

Tak terdengar jelas apa yang diucapkan ibu tersebut. Namun Edy yang seperti tersinggung mendengar celetukan ibu tersebut, dengan tegas langsung meminta ibu yang mengenakan hijab biru itu berdiri dan keluar dari kerumunan massa pengunjuk rasa.

"Ibu, berdiri! Keluar! Jalan! Ibu, berdiri jalan, keluar! Ibu berdiri! Saya tak senang, kalau saya sedang ngomong, orang ngomong," tegas Edy.

Ibu tersebut sempat menjawab, seperti menolak. Namun ia tetap diminta Edy agar beranjak. Lagu sejumlah petugas Satpol PP dan beberapa orang berkemeja batik yang diduga ajudan Gubernur ikut bereaksi mendekati ibu tersebut dan memintanya untuk menuruti perintah Edy.

Dengan terpaksa ibu itu akhirnya berdiri dan meninggalkan kerumunan massa. Namun sikap tegas Edy kepada ibu tersebut sepertinya dimaklumi para demonstran. Tidak ada reaksi lain dari para demonstran saat Edy melanjutkan pidatonya.

Edy meminta para pengunjuk rasa agar segera membubarkan diri dengan tertib dan damai.

"Bubarlah dengan tertib. Jangan sampai mengganggu orang jalan. Saya minta beberapa perwakilan silakan masuk (ke Kantor Gubernur) dan berdialog, kita bicarakan masalahnya," ujarnya.

Para pengunjuk rasa kemudian menyetujui perintah Edy. Beberapa perwakilan masuk ke dalam Kantor Gubernur untuk berdialog, sisanya membubarkan diri dengan tertib. Namun sebelum bubar, Edy meminta mereka terlebih dahulu berdoa. Permintaan gubernur itu diikuti para nelayan.

Uniknya, begitu doa berakhir dan Edy turun dari mobil komando untuk kembali masuk ke Kantor Gubernur, para pendemo berebut untuk berjabat tangan dengannya didampingi Musa Rajekshah. Bahkan Edy dan Musa melayani permintaan mereka untuk berswafotok.

Sementara di dalam Kantor Gubernur, Edy didampingi Musa Rajekshah serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menemui puluhan perwakilan nelayan pendemo, di Ruang Press Room untuk berdialog.

Rahman Gapiki, salah satu koordinator nelayan pengunjuk rasa menyampaikan bahwa gejolak di tengah nelayan kecil terjadi setelah terbitnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.

"Kalau memang penggunaan pukat trawl dilarang, harusnya ada solusi alat pengganti. Janji menteri, seluruh nelayan kecil di bawah 5 GT akan ada diberi ganti untuk alat tangkap. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Untuk itu, kami mengharapkan solusi Pak, biar kami pun bisa melaut lagi dan tidak ada penangkapan korban Permen 71 ini," jelas Rahman.

Sebelumnya, para demonstran memprotes penangkapan yang dilakukan aparat terhadap kapal bermuatan 5 Gross Ton yang menurut nelayan kapal tersebut bertonase kecil.

Para nelayan juga menolak Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 yang menjadi aturan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik (trawl).

"Saat ini banyak nelayan yang menganggur dan kami tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Anak istri kami menjerit tidak bisa bayar uang sekolah dan makan karena tidak ada uang. Beberapa kawan kami ditembak dan ditangkap,"  kata Abdi, salah seorang koordinator aksi lainnya.

Massa nelayan yang berasal dari Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Tanjung Balai, Sibolga, dan lainnya itu juga menuntut penangkapan yang dilakukan polisi terhadap rekan mereka di Perairan Rokan Hilir. Ada tiga yang ditembak dalam peristiwa itu. Satu diantaranya meninggal. Rata-rata nelayan adalah warga Kota Tanjung Balai.

"Kawan kami diberondong dan tiga korban berserakan di tengah laut. Kami diberondong seperti teroris. Padahal kami bukan penjahat, tapi kami saat ini terpenjara dengan Permen 71 yang seperti tidak berprikemanusiaan," tegasnya.

Sementara tentang tuntutan para nelayan tersebut, Gubernur Edy mengaku masih akan mempelajari aturan hukum yang berlaku. "Ada satu pihak yang tidak menghendaki adanya Cantrang. Karena mencari ikan di laut memang sudah ada aturannya dua mil (atau) empat mil, nanti kita lihat kita pelajari," kata Edy.

Pun begitu dia mengingatkan, jangan sampai para nelayan memaksakan kehendak. "Nanti yang ini diizinkan yang lain ribut. Nanti kita pelajari dan segera kita putuskan, siapa yang melanggar keputusan itu berarti melanggar hukum," tandasnya.

Edy yang mengenakan peci hitam mengatakan, memang terjadi pro kontra soal Permen 71 itu di kalangan nelayan. Ada yang menolak dan ada yang mendukung. Masing-masing kelompok punya alasan yang bertolak belakang.

"Sebenarnya kalau tidak ada yang mengadu domba, maka tidak akan bentrok para nelayan. Tapi sepertinya sudah begitu namanya mencari makan. Makanya saya perlu ketemu sama bos-bosnya ini," katanya.

Terkait penangkapan sejumlah nelayan yang diminta para pendemo agar dibebaskan, Edy meminta bantuan Ditpolair Polda Sumut untuk menelusuri penyebab penangkapan.

"Saya minta dicari tahu penyebab penangkapan. Menurut saya, tidak mungkin ditangkap jika tidak salah. Kalau kalian rakyat saya ditangkap tanpa melakukan kesalahan laporkan pada saya. Tapi kalau salah dan melanggar aturan, memang wajar ditangkap," katanya.

Kepala Satuan Patroli Ditpolair Polda Sumut Zonni Aroma menerangkan bahwa sejak lama penegak hukum telah melakukan penyuluhan kepada nelayan, terkait pelarangan alat tangkap yang merusak lingkungan, termasuk salah satunya pukat trawl.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Mulyadi Simatupang menyampaikan bahwa akan segera menindaklanjuti tuntutan para nelayan tersebut.

"Kita harus mendengar semua pihak, di satu sisi ada yang menuntut penegakan Permen 71 ini. Di sisi lain, hari ini ada pula yang merasa diperlakukan tidak adil dengan penegakan Permen 71. Kita akan undang semua, kita telaah. Semoga ada solusi, seperti percepatan pergantian alat penangkapan ikan," jelas Mulyadi. (G/WAN/AKC)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 21 Sep 2018 28°C 23°C
  • 22 Sep 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px