Log in

Dua Rumusan Alternatif Definisi Terorisme Disepakati


Jakarta-andalas Pemerintah mengajukan dua alternatif definisi terorisme dengan memperhatikan usulan dari berbagai pihak agar definisinya tidak multitafsir, kata Ketua Tim Perumus Pemerintah revisi UU Antiterorisme, Enny Nurbaningsih.

"Dua definisi tersebut adalah bentuk kesepakatan bulat dari pemerintah dan kami sudah memperhatikan dengan seksama usulan yang masuk," kata Enny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/5).

Definisi terorisme alternatif pertama adalah "terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas menimbulkan korban bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional."

Definisi terorisme alternatif kedua "terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional."

"Itu lah definisi terorisme yang bisa tercakup berdasarkan 'core crime' Pasal 6 dan Pasal 7 UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujar Enny.

Dia menjelaskan definisi terorisme tanpa kata "yang dapat" sudah ditandatangani semua unsur pemerintah, namun setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak, bagaimana kalau korban bukan massal maka diusulkan penambahan frasa "yang dapat."

Enny yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham menjelaskan terkait motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan, dalam rumusan pemerintah sudah diletakkan dalam konsideran dan penjelasan umum.

Dia mengatakan dalam penjelasan umum sudah menjelaskan tentang ancaman negara, politik dan ideologi serta ke depannya akan ditata kembali namun tidak boleh ada tafsir lain agar memudahkan dilakukannya penegakan hukum.

"UU Nomor 15 Tahun 2003 ini sudah bagus, isinya menguatkan aspek pencegahan, penindakan sekaligus perlindungan korban terorisme masa lalu. Jangan sampai karena masalah definisi terorisme, pelaksanaannya tidak efektif," tuturnya.

Dia setuju bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena ada aspek suasana teror dan penanganannya berbeda dengan tindak pidana biasa.

Rapat tim perumus RUU Tindak Pidana Terorisme dengan pemerintah akhirnya memutuskan dua rumusan alternatif soal definisi terorisme akan dibawa dalam rapat kerja antara Panja DPR dengan Menteri Hukum dan HAM pada Kamis (24/5).

"Jadi kita sepakati dua alternatif (definisi terorisme) kita bawa ke rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM," kata pimpinan sidang rapat Panja Tim perumus RUU Tindak Pidana Terorisme Supiadin Aries Saputra di Senayan Jakarta, Rabu.

Rapat tim perumus dengan pihak pemerintah membicarakan soal definisi terorisme yang berjalan alot. Sebelumnya pemerintah telah mengajukan rumusan soal definisi terorisme tersebut. Namun akhirnya berkembang atas usulan partai-partai sehingga muncul dua alternatif definisi terorisme.

"Jadi sepakat kita bawa ke rapat kerja dengan Menkumdan HAM. Jadi dua alternatif ini kita lanjut bawa ke tim sinkronisasi sore ini setelah skorsing," kata pimpinan sidang Supiadin.

Revisi RUU Tindak pidana terorisme ditargetkan akan disetujui pada rapat paripurna DPR RI Jumat (25/5). (ANT)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 11 Dec 2018 27°C 22°C
  • 12 Dec 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px