Log in

Dituding Buat Kegaduhan, Copot Andy Faisal!

Kepala Biro  Hukum Setdaprov Sumut Andy Faisal saat memberikan keterangan kepada wartawan di Ruang Pers, Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (19/10). Andalas/ist Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Andy Faisal saat memberikan keterangan kepada wartawan di Ruang Pers, Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (19/10). Andalas/ist

Medan-andalas Surat edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmadyadi perihal kewajiban aparatur sipil negara (ASN) meminta izin pada gubernur sebelum memenuhi panggilan aparat penegak hukum, menuai polemik.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Andy Faisal dituding sebagai pihak yang membuat kegaduhan dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kejaksaan dan kepolisian bahkan KPK angkat bicara soal surat itu yang tidak terima keluarnya surat tersebut yang dianggap menghambat dan menghalangi penegakan hukum.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Henry Sitorus mengusulkan kepada Gubernur Edy Rahmayadi untuk mengkaji kembali surat yang sudah keburu menjadi kontroversi tersebut.

“Saya usulkan agar Gubernur menarik atau membatalkan surat itu. Sehingga mendinginkan suasana lebih kondusif, khususnya koordinasi antarlembaga, yakni Pemprovsu, Polda Sumut dan Kejati Sumut,” kata dosen FISIP USU ini kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris LSM Penjara Indonesia Sumut Ferry Nofirman Tanjung meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk mencopot Andy Faisal dari Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut terkait surat edaran yang sudah membuat kegaduhan politik itu.

Ferry menyebutkan surat itu sudah membuat kegaduhan dan menjadi polemik. Ada tidak adanya surat itu selama ini proses penegakan hukum di lembaga hukum sudah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

”Apa urgensinya surat itu sampai dikeluarkan, toh juga penegakan hukum yang dilakukan Kejati Sumut maupun Poldasu menurut kita sudah memenuhi unsur ketentuan perundang-undangan. Ini semakin menambah kegaduhan. Satu sisi selama satu tahun Edy menjabat Gubsu, kita memandang belum ada terobosan, yang ada justru kerap membuat kebijakan yang kontroversi,” kata Ferry. 

Bersifat Internal
Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat tentang Surat Edaran Pemprov  Sumut Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Andy Faisal kembali menegaskan, bahwa surat tersebut bersifat internal untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Surat Edaran Pemprov  Sumut Nomor 180/8883/2019 bersifat internal untuk kalangan ASN Pemprov Sumut. Bukan untuk masyarakat umum,” tegas Andy Faisal didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Hendra Dermawan Siregar, dan Kepala Bagian (Kabag) Humas Muhammad Ikhsan, dalam konferensi pers dengan wartawan di Ruang Pers, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sabtu (19/10).

Andy menjelaskan, bahwa surat tersebut bertujuan agar ASN melaporkan masalah hukum yang sedang dijalani. “Agar pimpinan mengetahui mana-mana ASN yang sedang menghadapi masalah hukum,” katanya.

Karena itu, menurut Andy, surat tersebut tidak ada maksud menghalangi proses hukum. Bahkan, Pemprov Sumut selalu siap mendukung aparat hukum dalam menengakkan hukum.

“Jadi sangat tidak benar Pemprov Sumut jika ada anggapan bahwa dengan adanya surat tersebut, Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses penegakan. Kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini, terutama di internal Pemprov Sumut,” ujar Andy. (WAN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px