Log in

Bupati Kukar Terima Gratifikasi Hampir Setengah Triliun

Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama sekaligus pentolan tim 11, Khairuddin telah menerima gratifikasi senilai hampir setengah triliun rupiah atau tepatnya Rp469.465.440.000.

Gratifikasi ini diterima keduanya dari para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas di Pemkab Kukar serta dari seorang Lauw Juanda Lesmana selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.

"Yaitu menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp469.465.440.000 atau sekitar jumlah itu dari para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Lauw Juanda Lesmana, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa I (Rita) selaku Bupati Kutai Kartanegara yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Jaksa Fitroh Rohcahyanto saat membacakan surat dakwaan Rita dan Khairuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2).

Jaksa Fitroh membeberkan, saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015, Rita meminta Khairuddin yang saat itu menjabat Anggota DPRD Kukar untuk menjadi salah satu anggota tim sukses yang dikenal dengan nama Tim 11.

"Anggota Tim 11 yang lain yaitu Andi Sabrin, Junaidi, Zarkowi, Abrianto, Dedy Sudarya, Rusdiansyah, Akhmad Rizani, Abdul Rasyid, Erwinsyah, dan Fajri Tridalaksana," kata Jaksa.

Setelah terpilih dan dilantik sebagai Bupati Kukar, Rita menugaskan Khairuddin untuk menjadi staf khususnya. Tak hanya itu, Rita meminta Khairuddin untuk mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Atas peran barunya ini, Khairuddin pun mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kukar. Menindaklanjuti perintah Rita, Khairuddin mengarahkan para kepala dinas di lingkungan Pemkab Kukar untuk meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Uang dari para rekanan ini kemudian diambil oleh anggota tim 11 lainnya, yakni Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto.    

Sebagai realisasi, selama rentang bulan Juni 2010 sampai dengan Agustus 2017, Rita baik secara langsung maupun melalui Khairuddin telah menerima uang dengan total sekitar Rp469 miliar.

Jaksa membeberkan, sebanyak Rp2,5 miliar diterima Rita maupun Khairuddin dari para pemohon terkait penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Ibrahim dan Suroto yang dikumpulkan oleh Aji Sayid Muhammad Ali.

Aji adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Bidang Pengendalian Dampak Kegiatan Ekonomi pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemkab Kukar. Sebanyak Rp 220 juta diterima Rita dan Khairuddin dari pemohon terkait penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Ibrahim dan Suroto yang sebelumnya dikumpulkan oleh Aji Sayid Muhammad Ali.

Selanjutnya, Rita juga menerima sekitar Rp49 miliar secara bertahap dari Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT Citra Gading Asritama yang menggarap sejumlah proyek di Kukar, seperti proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parikesit, proyek pembangunan jalan hingga proyek pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 serta proyek pembangunan Royal World Plaza Tenggarong.

Paling banyak gratifikasi yang diterima Rita berasal dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab. Rita menerima sekitar Rp286 miliar dari pelaksana 867 proyek melalui Andi Sabrin.

"Penerimaan uang sebesar Rp286.284.000.000 secara bertahap pada tahun 2011 dari rekanan pelaksana proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih sebanyak 867 proyek melalui Andi Sabrin," paparnya.

Terdapat gratifikasi senilai ratusan miliar rupiah lainnya yang diterima Rita dari rekanan Pemkab Kukar.  Tak hanya dari rekanan, Khairuddin juga menerima gratifikasi dari Juanda Lesmana Lauw senilai nyaris Rp19 miliar. Gratifikasi tersebut berkaitan dengan penjualan perusahaan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan izin pertambangan seluas 2.000 hektare oleh Rita. "Padahal modal perusahaan tersebut hanya sebesar Rp 250 juta," katanya.

Seluruh gratifikasi yang diterimanya ini tidak dilaporkan Rita kepada KPK. Padahal, UU Pemberantasan Tipikor telah mewajibkan seluruh penyelenggara negara melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK paling lambat 30 hari sejak gratifikasi itu diterima. Apalagi, Rita tidak memiliki alas hak yang sah atas penerimaan itu.

Untuk itu, KPK menilai gratifikasi yang telah diterima Rita dan Khairuddin ini seharusnya dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rita sebagai Bupati Kukar. "Hal mana bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I selaku Bupati Kutai Kartanegara periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016-2021," katanya.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Rita didakwa melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (BS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 18 Sep 2018 28°C 23°C
  • 19 Sep 2018 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px