Log in

Bendera Tauhid Tidak Dilarang


Pemerintah-Ormas Islam Sepakat

Jakarta-andalas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Santri Indonesia Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pemerintah dan seluruh pimpinan ormas sepakat melarang bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Di hadapan Menko Polhukam, Menteri Agama, Sekjen PBNU, perwakilan Banser, dan semua ketua ormas bahwasannya yang tidak boleh bendera ini, bendera HTI," kata Hanif di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (9/11).

Hanif mengatakan, seluruh ormas dan pemerintah juga sepakat bahwa bendera dengan kalimat tauhid tidak dilarang di Indonesia. Sehingga, kata dia, bendera tauhid ke depannya harus dijunjung tinggi.

"Bendera tauhid seperti dan dengan warna apapun tidak boleh di-sweeping lagi, tidak boleh dilarang lagi, tidak boleh dikucilkan lagi, ini sudah menjadi kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi dibakar," kata dia.

Hanif pun menunjukkan perbedaan bendera HTI dan bendera tauhid. Dalam contoh gambar yang ditunjukkannya, bendera HTI juga mengandung unsur kalimat tauhid, namun ada nama Hizbut Tahrir Indonesia di bagian bawahnya.

Menurut Hanif, bendera HTI sudah didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri dan tercantum dalam AD/ART ormas HTI. Sedangkan bendera yang hanya ada kalimat tauhid bukan lah milik ormas HTI. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak membenturkan bendera tauhid dengan bendera merah putih.

"Jangan dibentur-benturkan dengan bendera merah putih. Kita bangga dengan merah putih sebagai negeri kita, dan kita bangga dengan tauhid sebagai keyakinan umat Islam. Jangan pernah dibentur-benturkan," kata dia.

Dia mengatakan bendera tauhid adalah legal, tidak boleh diganggu gugat, dan tidak dilarang di Indonesia. "Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini, bendera ini wajib untuk dihormati dan dimuliakan. Dari PBNU, Banser sudah minta maaf, Insya Allah, mudah-mudahan keutuhan NKRI bisa selalu terjaga," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengecam orang yang menyalahgunakan atau tidak menghormati bendera tauhid seperti tindakan yang memakai bendera tauhid sebagai alas duduk. "Orang yang bela tauhid harus jadi orang yang paling pertama memuliakan tauhid. Kami selalu mengingatkan dalam acara tabligh akbar, demonstrasi dan sebagainya, kita ingatkan jangan ada tertaruh di bawah, jangan sampai yang tertulis di baju itu dibawa masuk ke kamar mandi, itu tidak boleh. Jadi kalimat tauhid apapun siapapun itu yang memakainya, itu wajib untuk dimuliakan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh ditaruh di bawah," katanya.

Dia mengatakan dalam dialog kebangsaan itu, telah ada kesepakatan bahwa tauhid di mana pun harus dimuliakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan dialog pemimpin ormas Islam tentang peristiwa pembakaran bendera di Garut mencapai kesepakatan.

"Kita sangat bahagia terjadi kesepakatan bahwa ini ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi pada masa ke depan nantinya," ujar Wiranto, usai dialog di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Kesalahpahaman yang telah diluruskan dalam dialog itu adalah tentang bendera bertuliskan kalimat tauhid dalam bahasa Arab yang dibakar. Pembakar dan pembawa merasa bendera yang dibakar adalah bendera organisasi HTI yang telah dibubarkan, dalam konteks hukum pun memandang bendera tersebut merupakan bendera HTI, sementara dalam konteks akidah bendera tersebut adalah bendera tauhid yang tidak boleh dibakar.

Dalam konteks pembakaran bendera di Garut, ia mengajak para pemimpin ormas Islam untuk tidak mencampuradukkan dengan ranah yang lain agar tidak semakin meluas.

"Semua menyadari semua permasalahan itu, sehingga kesimpulannya adalah bahwa semua sudah menerima apa yang sudah diselesaikan, baik penyelesaian hukum maupun penyelesaian organisasi dengan oknum yang terlibat dalam masalah itu," kata Wiranto pula.

Ia menegaskan seluruh umat Islam harus ikut bersama-sama dengan aparat menjaga stabilitas keamanan, politik dan taat hukum agar Tanah Air damai dan rukun.

Wiranto menyebut aksi bela tauhid ditunggangi oleh organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang telah dibubarkan dan para pihak dengan kepentingan politik.

"Untuk demonstrasi yang dua kali itu ternyata memang ditunggangi kelompok-kelompok yang memanfaatkan untuk kepentingan politik, dimanfaatkan untuk teman-teman HTI tetap eksis," kata Wiranto.

Untuk itu, mantan Panglima TNI itu mengingatkan kepada umat Islam yang melakukan demonstrasi untuk berhati-hati dan mewaspadai adanya kepentingan terselubung. Demonstrasi yang terkadang bertujuan baik untuk membangun suatu pemahaman positif, dikatakannya dapat ditunggangi kelompok lain untuk kepentingan politik.

Selama ini, ujar Wiranto, masih terjadi perdebatan cukup sengit tentang pembakaran bendera dari sudut pandang bendera tersebut dinilai bendera HTI dan sudut pandang bendera tauhid.

Polisi telah menjalankan proses peradilan kepada pembakar atau pun pembawa bendera, tetapi aksi bela tauhid tetap digelar sebanyak dua kali.

Kini, meski dialog antara pemerintah dan para pemimpin ormas Islam tentang peristiwa pembakaran bendera di Garut mencapai kesepakatan dan diharapkan tidak terdapat kegaduhan kembali, ia berencana mengadakan dialog dan pertemuan secara berkala.

"Saya kira pertemuan seperti ini akan saya lakukan secara berkala, secara periodik agar kebesamaan kita, baik sesama umat Islam atau antaragama tetap terjaga," ucap Menkopolhukam. (TEMP/ANT)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 8.05 km/h

  • 21 Nov 2018 27°C 22°C
  • 22 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px