Log in

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Input Data Situng


Jakarta – andalas Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar administrasi pemilu. KPU dinyatakan melanggar tata cara dan prosedur penginputan data ke sistem informasi penghitungan suara (situng).

"Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," ujar ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Selanjutnya, Bawaslu meminta KPU memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data ke situng. "Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng," ucapnya.

Bawaslu mengatakan keberadaan situng telah diakui dalam undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu menyarankan agar situng dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan informasi.

"Meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data," ujar anggota majelis Ratna Dewi Petalolo.

(Bawaslu RI juga mengeluarkan putusan terkait laporan pelanggaran administrasi quick count atau hasil hitung cepat. Bawaslu menyatakan KPU RI bersalah lantaran dianggap terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat,” ucap Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Bawaslu, kata Abhan, juga memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU. “Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU,” kata Abhan.

Menanggapi putusan itu, KPU menyatakan perbaikan input sudah dilakukan selama ini. "Bahwa ada kesalahan administrasi, terkait kesalahan input dan seterusnya amar putusannya adalah memerintahkan KPU untuk memperbaiki. Di situ sebenarnya sama komitmen KPU dan Bawaslu bahwa setiap kesalahan input kami perbaiki dan selama ini mekanisme itu sudah berjalan," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Pramono mengatakan, bila terdapat kesalahan dalam situng, pihaknya akan melakukan perbaikan. Menurutnya, perbaikan telah berlangsung sejak awal dimulainya situng. "Soal situng kan itu sudah dari awal kalau ada informasi input kita perbaiki, nggak ada yang beda dengan komitmen kita selama ini, itu yang sudah kami lakukan dari kemarin," kata Pramono.

"Sejak awal telah kami tegaskan bahwa KPU terbuka atas laporan dan masukan publik dan, jika informasi itu benar, maka akan kami perbaiki," sambungnya. Pramono menyebut putusan Bawaslu memperkuat sikap KPU yang berkomitmen memperbaiki situng. Selain itu, dia mengatakan putusan ini menegaskan hasil resmi pemilu tidak diambil berdasarkan situng.

"Putusan itu memperkuat sikap KPU selama ini, yang ada kesalahan dan itu kita akui kita perbaiki. Putusan Bawaslu sebenarnya menegaskan bahwa proses penetapan hasil-hasil pemilu bukanlah melalui situng karena pemilu kita masih manual berbasis rekapitulasi secara berjenjang," tuturnya.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan memperbaiki situng. Menurutnya, pihaknya akan mengupayakan tidak kembali terjadi kesalahan.  "Diperbaiki tata caranya, kita upayakan tidak ada lagi kesalahan," kata Ilham.

Namun sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga justru menilai Situng tak bisa diperbaiki. "Ya tadi memang disampaikan bahwa harus ada perbaikan terhadap C1 yang di-upload. Namun dengan adanya C1 dalam pertimbangan yang diperbaiki otomatis bahwa karena tidak bisa diperbaiki menurut kami apa lagi yang mau diperbaiki," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad, di Kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Selain itu, di sidang yang sama Bawaslu juga mengabulkan aduan BPN terkait ketidak adanya transparansi KPU terhadap pendaftaran lembaga survei. Ke depan, BPN meminta agar dua hal ini dijadikan pembelajaran KPU untuk pemilu selanjutnya.

"Ini sudah jelas bahwa ini pelajaran bagi kita semua bahwa ini ada kelalaian pemilu yang nggak boleh diulang lagi dalam pemilu yang akan datang. Bahwa sedemikian lalainya, pendaftaran nggak diumumkan, asas keterbukaan nggak ada, kemudian yang paling penting sistem metodologi, pendanaan, dibiarkan nggak transparan," ucap Dasco.

"Gimana kita percaya lembaga yang dikelola nggak transparan. Ini hal yang merugikan karena produk yang disampaikan lembaga ini kan dilihat seluruh rakyat Indonesia dan dunia," lanjutnya.

Sebelumnya, aduan laporan adanya kecurangan dalam situng KPU diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Kamis (2/5). Laporan itu teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Dalam laporannya, BPN meminta agar Situng KPU dihentikan. (DTC/OKZ)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px