Log in

Bamsoet Minta KPK Kaji Ulang Pilkada Langsung


Jakarta-andalas Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  melakukan kajian terhadap potensi politik uang dan transaksional pada pelaksanaan pilkada langsung karena banyak kepala daerah terpilih yang terjerat kasus dugaan korupsi.

"Pada pelaksanaan pilkada langsung banyak kepala daerah terpilih terjerat kasus dugaan korupsi," kata Bambang Soesatyo ketika menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK dan Kegiatan KPK Mendengar di Jakarta, Senin (12/3).

Bahkan, menurut Bamsoet (panggilan Bambang Soesatyo), ada calon kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap sistem pilkada langsung.

Politikus Partai Golkar itu berharap KPK dapat membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya pada praktik korupsi maupun kondisi sosial bangsa. "Apakah sistem pilkada langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya banyak terjadi praktik korupsi," katanya.

Bamsoet menegaskan, "kalau sistem pilkada langsung ternyata banyak terjadi praktik korupsi, kita tidak boleh takut atau malu memperbaiki sistem yang ada." Menurut dia, banyak pihak menilai penerapan pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi sehingga mempermudah KPK melakukan pengawasan.

"Saya kira KPK akan mudah mengawasi potensi praktik korupsi pada pemilihan pilkada melalui DPRD," katanya. Bamsoet menyatakan bahwa dirinya tidak ingin bangsa ini terus berada dalam lingkaran korupsi. Oleh karena itu, sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan.

Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengingatkan KPK untuk memperbaiki sistem dengan lebih mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, kata dia, KPK akan makin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan "legacy" yang besar bagi bangsa dan negara.

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah 'good governance'," katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus mendukung keberadaan KPK agar dapat bekerja secara profesional. Sebagai Ketua DPR RI, Bamsoet ingin agar KPK makin kuat dan profesional.

"Pekerjaan KPK belum selesai. Apalagi, dengan modus korupsi yang lebih canggih serta makin masif. DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran," katanya.

Bamsoet juga menyebut penghuni Senayan kerap menerima laporan, pilkada secara langsung banyak melahirkan pelaku-pelaku korupsi. Bamsoet juga menerima laporan soal adanya pengeluaran yang tidak sedikit dilakukan oleh calon kepala daerah.

"Kami memberikan usul berdasarkan masukan masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah karena untuk maju sebagai kepala daerah itu dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi," kata Bambang.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyanggupi permintaan Bamsoet itu. Ia berjanji mengkaji ulang pilkada langsung maupun tidak langsung dengan mengundang para petinggi lembaga negara dan pakar politik.

"Kita akan melakukan kajian lagi, kajian pasti kita akan melibatkan banyak stakeholder, tadi juga Pak Syamsudin Haris dari LIPI juga datang. Nanti kita undanglah banyak ahli banyak pakar kita undang, untung-ruginya, baik-buruknya, apakah pilkada langsung atau apakah pilkada keterwakilan seperti yang lalu," kata Agus.

KPK mengundang Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto. Mereka diundang dalam acara bertajuk "KPK Mendengar."

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan lembaga antirasuah itu membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat, termasuk dari tokoh-tokoh seperti Bamsoet, Moeldoko, dan Ari Dono.

"Intinya KPK menerima masukan dan saran dari pihak-pihak yang selama ini berinteraksi dengan KPK secara kelembagaan," ujar Febri.

Sebelumnya, Bamsoet, Moeldoko dan Ari Dono tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.00-09.30 WIB. Menurut Febri, pertemuan tersebut diawali dengan pelaporan kegiatan KPK pada 2017 lalu.

"Tadi kegiatan diawali peluncuran laporan tahunan KPK 2017. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap apa yang sudah dikerjakan KPK selama 2017," kata Febri.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kedatangannya untuk memenuhi undangan KPK. Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir dan beberapa anggota komisi III juga turut datang ke KPK.

"Saya memenuhi undangan pimpinan KPK untuk menghadiri penyerahan laporan keuangan kita kepada publik, yang dititipkan pada DPR," ujar Bambang di Gedung Merah Putih KPK.

Menurut pria yang kerap disapa Bamsoet ini, KPK mengundang DPR juga untuk mendengarkan pendapat. Dia siap untuk memberikan saran dan masukan demi pemberantasan korupsi. Dengan pertemuan seperti ini, diharapkan hubungan kedua instansi berjalan baik.

"Mungkin DPR juga mungkin akan memberikan sedikit masukan kepada KPK, yang terpenting adalah tugas saya di DPR menjaga agar suasana DPR menjelang pesta demokrasi tetap kondusif," imbuhnya. (ANT/LIP6)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 26 Jun 2018 30°C 22°C
  • 27 Jun 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px