Log in

Baharuddin Siagian Terlibat


KPK Didesak Bongkar Kembali Kasus Uang 'Ketok' DPRD Sumut

Medan-andalas Hingga kini baru mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho pejabat eksekutif di Pemprovsu yang telah diadili dan dihukum dalam kasus uang ketok kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebesar Rp61,8 miliar.

Padahal dalam kasus tersebut, ada beberapa nama pejabat eksekutif lainnya di Pemprovsu yang dinilai punya peran cukup besar sehingga terjadinya pemberian suap itu.

Salah satunya adalah mantan Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Baharuddin Siagian yang kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provsu.

Menurut Ketua Umum Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) Ahmad Faisal Nasution keterlibatan Baharuddin Siagian yang digadang-gadang maju dalam bursa Pemilihan Bupati Batu Bara 2018 dalam kasus pemberian suap kepada DPRD Sumut tidak bisa diabaikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membongkar kembali penyidikan kasus 'uang ketok' DPRD Sumut itu agar para tersangka baru dapat diadili.

"Kita berharap KPK tidak tebang-pilih dalam kasus 'uang ketok' DPRD Sumut ini. Semua yang terlibat harus diseret ke pengadilan, termasuk Baharuddin Siagian," kata Faisal, aktivis antikorupsi itu, Selasa (10/10) di Medan.

Menurutnya, majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono saat  menjatuhkan vonis kepada Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Tipikor Medan beberapa waktu lalu, juga telah meminta KPK membuka dan melanjutkan penyidikan kasus 'uang ketok' DPRD Sumut ini.   

Hakim bahkan menyebut beberapa nama dari pejabat eksekutif Pemprovsu yang harus diperiksa dan diadili. Salah satunya adalah Baharuddin Siagian selaku mantan Kabiro Keuangan Provsu.

Menurut Faisal, Baharuddin Siagian terlibat dalam beberapa kasus pemberian uang ketok kepada DPRD Sumut, mulai dari suap untuk persetujuan terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Sumut 2012, persetujuan Perubahan APBD Sumut 2013, persetujuan APBD Sumut 2014.

Faisal mencontohkan seperti pada tanggal 29 Juli 2013, Baharuddin Siagian ikut dalam pertemuan di ruang kerja Sekretaris DPRD Sumut dengan  Kamaluddin Harahap, M Afan, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono Asri membicarakan permintaan 'uang ketok' Rp1,550 miliar agar LPJ APBD 2012 disetujui DPRD Sumut.

Keesokan harinya, Baharuddin Siagian ikut mendampingi Sekdaprovsu Nurdin Lubis, dan Sekwan Randiman Tarigan menemui Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk menyampaikan permintaan 'uang ketok' DPRD Sumut tersebut. Oleh Gatot permintaan itu disetujui. Uangnya diambil dari pemotongan anggaran SKPD sebesar 5 persen. Baharuddin ditunjuk Gatot sebagai pejabat yang mengumpulkan dana tersebut dari SKPD.

"Bagaimana peran dan keterlibatan Baharuddin Siagian dalam kasus 'uang ketok' DPRD Sumut ini bisa terlihat jelas dalam surat dakwaan jaksa penuntut pada komisi pemberantasan korupsi terhadap Gatot Pujo Nogroho bernomor: DAK-61/24/10/2016 yang ditandatangani Irene Putrie, Wawan Yunarwanto, Iriawan Agustiartono, dan Taufik Ibnugroho," sebut Faisal.

Sejumlah pejabat eksekutif Pemprovsu salah satunya Baharuddin Siagian ikut dalam rapat-rapat pemufakatan jahat dengan oknum-oknum Anggota DPRD Sumut, yang sebagian diantaranya sudah diadili dan sedang menjalani hukuman karena terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp61,8 miliar.

"Seharusnya KPK mendalami keterlibatan nama-nama yang disebut jaksa atau hakim dalam kasus ini, termasuk Baharuddin Siagian itu. Jangan sampai KPK dinilai masyarakat tebang pilih. Karena bukan Gatot sendiri memberikan uangnya langsung. Tapi, ada peran pengumpul uang dan perantara pemberi uang tersebut," tegas Faisal.

Faisal menegaskan masyarakat Sumut sangat berharap KPK menelusuri dan mengusut tuntas kasus korupsi berjemaah di Sumut ini serta menyeret semua yang terlibat ke pengadilan.

"Jangan hanya dari legislatif yang ditumbalkan, pejabat-pejabat dari eksekutif yang terlibat juga harus diseret ke pengadilan. Masyarakat Sumut sangat menunggu gebrakan KPK untuk menuntaskan kasus korupsi berjemaah ini," ujarnya.

Sekadar diketahui 'uang ketok' yang diberikan untuk setiap pengesahan serta pembatalan oleh DPRD Provinsi Sumut, antara lain Pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2012 sebesar Rp1,55 miliar untuk seluruh anggota DPRD, Pengesahan terhadap APBD Perubahan (APBD-P) Sumut TA 2013 sebesar Rp2,55 miliar, Pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 sebesar Rp50 miliar dengan rincian Rp6,2 miliar dan selanjutnya Rp38,06 miliar, Pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2014 sebesar Rp300 juta, Pengesahan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur TA 2014 sebesar Rp500 juta, dan pembatalan pengajuan hak interpelasi tahun 2015 sebesar Rp1 miliar. Pemberian dilakukan dalam kurun September 2013-Juli 2015. Setiap anggota DPRD menerima suap dengan jumlah yang berbeda. (RED)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Mostly Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 19 Oct 2017 31°C 23°C
  • 20 Oct 2017 31°C 23°C

Banner 468 x 60 px